Rektor ITB Ahmad Dahlan, Dr. Mukhaer Pakkana menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja mampu menjadi solusi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.
“Perppu Cipta Kerja menjadi solusi jika dapat membantu pemulihan ekonomi nasional secara signifikan pasca pandemi,” katanya.
Pasalnya, menurutnya memang pada tahun 2023 ini telah banyak pihak yang memprediksikan bahwa kondisi perekonomian dunia akan mengalami krisis hingga senilai 5 persen, yang mana krisis tersebut juga berpengaruh pada ekonomi di Tanah Air.
“Pada 2023, diprediksi akan mengalami krisis ekonomi global mencapai 5%. Sementara Indonesia diprediksi akan mencapai krisis ekonomi 4,8%,” papar Dr. Mukhaer Pakkana.
Ditambah lagi, menurutnya berdasarkan data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) bahwa Indonesia masih rawan pangan.
“Berdasarkan data Departemen Pertanian AS (USDA), kerawanan pangan Indonesia tergolong tinggi,” papar Rektor ITB Ahmad Dahlan itu.
Sementara itu, Pakar Hukum UNS Surakarta, Dr. Agus Riewanto menjelaskan bahwa Perppu Cipta Kerja sangat penting karena menggantikan keberadaan Ombinus Law Ciptaker lama yang belum sesuai regulasi menurut Putusan MK.
“Putusan MK mengatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Tata cara pembentukan Omnibus Law belum sesuai regulasi, tetapi isi atau substansinya sudah benar. Oleh karena itu, MK meminta pemerintah untuk memperbaikinya terlebih dahulu,” katanya.
Selain itu, menurutnya memang penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden RI, Joko Widodo.
“Perppu Cipta Kerja dibuat subjektif atas hak prerogatif presiden untuk mengatasi persoalan yang menyangkut Omnibus Law Cipta Kerja,” ungkap Dr. Agus Riewanto.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menjelaskan bahwa prediksi akan adanya krisis di tahun 2023 sama sekali tidak bisa dianggap remeh lantaran pada tahun-tahun sebelumnya bahkan belum ada pihak yang mampu memprediksikannya.
Terlebih, seluruh kondisi ekonomi global juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional karena juga berpengaruh pada bagaimana persepsi publik.
“Pada 1995 atau 1996, lembaga dunia menilai kondisi ekonomi baik-baik saja. Namun, tidak ada yang memprediksi bahwa pada 1998 akan terjadi krisis. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh angka pertumbuhan ekonomi dengan persepsi publik karena ekonomi nasional bergantung pada ekonomi global. Begitupun juga dengan kondisi politik dan keamanan nasional dipengaruhi oleh global,” tuturnya.
Sirojudin Abbas kembali menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja memang diperuntukkan demi mengantisipasi adanya resesi ekonomi di tahun 2023 ini.
“Pada 2023, diprediksi akan terjadi krisis ekonomi. Masyarakat ada yang menyadari situasi tersebut dan ada yang tidak. Pemerintah membuat keputusan untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mengantisipasi krisis atau resesi ekonomi,” jelas Direktur Eksekutif SMRC tersebut.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews