Pengharapan di Tengah Meningginya Suhu Politik Pasca Pemilu

Pasca perhelatan Pemilu 2019 minggu lalu masih menyisihkan tanda tanya, “Siapakah Presiden terpilih 2019 – 2024?” Alih-alih mendengar laporan terkini pembangunan infrastruktur atau langkah taktis pemerintah membangun perekonomian dan sumber daya manusia untuk lima tahun ke depan, saat ini masyarakat seakan disuguhkan mendengar berita Pemilu 2019 secara terus menerus. Ibarat menonton pertunjukkan drama dua babak dan memaksa penonton duduk sepanjang pementasan.

Situasi politik ini seperti mengajak berjalan di tempat sambil berada pada titik api di siang hari dan mungkin hanya teriakan batin mampu meredakan panasnya temperatur politik yang mestinya sudah mendingin pasca pencoblosan beberapa hari lalu.

Kenyataannya, teriakan batin pun belum mengubah situasi politik mendingin, bahkan sebaliknya, situasi menjadi semakin panas hingga berpotensi mencapai titik didih. Mengapa situasi politik tetap memanas bahkan setelah Pilpres? Tetap panasnya temperatur politik hingga saat ini bertolak dari ketegangan atas kemunculan hasil hitung cepat atau Quick Count (QC) mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf dengan selisih suara lebih dari 5%.

Informasi itu ditanggapi pendukung paslon nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga, dengan menyatakan hasil QC yang diselenggarakan lembaga-lembaga survei diragukan dan tidak bisa dipercaya karena menurut hasil real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN), paslon 02 memperoleh hasil suara lebih dari 60%.

Berita itu menjadi trending topic satu minggu di media sosial belakangan ini, bila terus menerus memanas di minggu-minggu kemudian menjadi pelatuk senjata siap tembak menghujam apapun di depannya. Memang tidak terelakkan bila hasil QC, yang dianggap akurat mengetahui hasil akhir perolehan suara, berdampak pada klaim kemenangan paslon.

Euforia kemenangan tentunya menimbulkan friksi di antara para pendukung paslon. Pasalnya, hasil QC berdasarkan lembaga-lembaga survei menunjukkan persentase perolehan suara diatas 50% kepada paslon nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf, sedangkan hasil QC internal BPN mengungguli paslon nomor urut 02, Prabowo – Sandiaga.

Hasil tersebut mencuatkan ketidaksetujuan BPN Prabowo – Sandiaga kepada lembaga-lembaga survei yang mengungguli Jokowi – Ma’ruf karena lembaga – lembaga tersebut dianggap tidak kredibel atau tidak dapat dipercaya sehingga BPN melakukan deklarasi kemenangan menurut hasil real count internal BPN. Sikap kontraproduktif ini menyebabkan klaim yang sama dilakukan TKN melalui konferensi pers.

Hal menarik, saat artikel ini ditulis, BPN masih belum membuka real count internalnya sebagaimana telah dilakukan lembaga-lembaga survei lainnya untuk diketahui publik. Namun demikian, publik tentu berharap BPN berkenan membuka real count internalnya untuk diketahui bersama sehingga mendinginkan temperatur politik yang sedang mencapai titik didih ini.

Tentunya lembaga-lembaga survei harus memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya publik sehingga saat dibuka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Dikatakan kredibel atau dapat dipercaya bila masing-masing lembaga survei mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan di luar koridor hukum tersebut, lembaga survei tidak dapat dikatakan kredibel atau dapat dipercaya.

Dengan keterbukaan data dan metode perolehan suara oleh lembaga-lembaga survei dan internal BPN kiranya mampu mengurai kerumitan opini yang berkembang di masyarakat perihal kecurangan-kecurangan sistemik nan masif dilakukan oleh TKN Jokowi – Ma’ruf kepada BPN Prabowo – Sandiaga.

Bila harapan di atas kurang efektif atau sama sekali tidak bekerja mendinginkan temperatur politik sekarang ini, maka netralitas narasi politik perlu tayang secara masif ke berbagai media sehingga diharapkan publik menemukan benang merah dari ketegangan yang terjadi sekarang ini dan memperoleh cara menyelesaikannya.

Namun bila hal di atas tidak pula meredakan ketegangan politik ini, maka langkah alternatif dapat dipikirkan saat ini dengan merespon secara tidak berlebihan berita-berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Bila sikap ini secara konsisten terjaga, maka narasi-narasi provokatif yang dibangun secara sengaja atau responsif mencapai anti-klimaks, publik tidak lagi mempersoalkan beda pendapat dan lebih mengambil jalan damai.

Berharap temperatur politik di Indonesia kembali berada pada batas normal melalui kedewasaan masyarakat menyikapi proses demokrasi jurdil dengan mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Let us see!

***