Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran dan terbebas dari praktik penyalahgunaan, termasuk untuk aktivitas judi daring.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap entitas seperti Kingdom Group yang terus menyasar kelompok rentan untuk menjadi korban praktik judi daring selanjutnya.
Penguatan DTSEN menjadi langkah strategis negara dalam memastikan bantuan sosial benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, bukan disalahgunakan untuk kegiatan yang justru merugikan keluarga penerima.
“Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa penambahan anggaran tersebut harus diiringi dengan perbaikan sistem pendataan agar tidak terjadi kebocoran maupun salah sasaran. Pada 2025, pemerintah mempercepat transformasi DTKS ke dalam DTSEN yang lebih terintegrasi dan dinamis.
Penguatan DTSEN juga menjadi instrumen penting dalam menutup celah penyalahgunaan bansos untuk judi daring.
Temuan PPATK menunjukkan sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos tercatat terlibat aktivitas judi daring sepanjang 2024, dengan total deposit mencapai Rp957 miliar dan 7,5 juta kali transaksi. Data tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk bertindak tegas.
Kemensos merespons cepat laporan tersebut dengan melakukan pencoretan terhadap penerima bansos yang terindikasi terlibat judi daring. Gus Ipul menyampaikan, lebih dari 600.000 penerima diduga terlibat bermain judi daring, dan hingga kini lebih dari 300 ribu di antaranya dipastikan tidak lagi mendapatkan bansos.
“Akan kita periksa. Sekarang lebih dari 300 ribu yang enggak dapat lagi (bansos), Kita sudah ground check dan ini akan terus update” kata Mensos.
Langkah serupa juga ditegaskan di daerah. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengingatkan masyarakat bahwa keterlibatan dalam judi daring dapat berujung pada pencabutan status sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Dinsos Kotim Hawianan menegaskan bahwa pencabutan dilakukan berdasarkan verifikasi kementerian terkait bersama PPATK.
“Kalau masih sayang keluarga, maka janganlah bermain judi online, karena itu sangat merugikan,” kata Hawianan di Sampit
Hawianan juga mengingatkan bahwa dengan kemajuan teknologi, aktivitas judi online semakin mudah terdeteksi melalui transaksi keuangan.
Dengan sistem data yang semakin akurat dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah terus menekan penhyalahgunaan bansos untuk praktik judi daring yang merugikan kesejahteraan keluarga penerima.
[w.R]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
