Capaian WTP bagi jajaran birokrasi itu sangat prinsip, karena itu menandakan tidak adanya pelanggaran hukum dan terciptanya tertib anggaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil audit laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Dari hasil audit, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Hebatnya, ini merupakan WTP ke delapan kali berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sumut.
"Berdasarkan pemeriksaan yang dilaporkan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan di DPRD Sumut, Jumat (27/5/2022).
Ia menambahkan, peraihan WTP ini akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian kedelapan kalinya," sambungnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Muryanto Amin menyampaikan rasa syukur dan suka citanya atas perolehan opini WTP tersebut. Ia menilai hasil WTP yang diraih delapan kali berturut-turut ini menunjukkan Pemprov Sumut sangat berkomitmen dalam terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
"Perolehan predikat WTP atas Laporan keuangan kedelapan kali untuk Pemprov Sumut memberikan kepercayaan masyarakat dan investor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia di Sumatera utara," tegasnya.
Dr Muryanto pun berharap agar Pemprov Sumut dapat terus melakukan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten. Sehingga, opini WTP yang diperoleh Pemprov Sumut ini dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan naiknya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
"Harapan saya, perolehan WTP oleh Pemprov dapat dicontoh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainya di Sumatera Utara dan hasil ini dapat dipertahankan pada tahun berikutnya," ucap dia.
Setali dengan hal tersebut, Dr Yanhar Jamaluddin MAP, selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, ikut mengapresiasi capaian Pemprov Sumut yang berhasil meraih WTP sebanyak delapan kali beturut-turut. Kata dia, Pemprov Sumut sangat serius menunjukan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah. "Harapan saya WTP dapat dijadikan contoh," singkatnya.
Di tepi lain, Dr. Ir. Sabrina, MSi, Mantan Sekda Pemprov Sumut, memberikan ucapan selamat kepada Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi. Ia mengatakan capaian WTP bagi jajaran birokrasi itu sangat prinsip, karena itu menandakan tidak adanya pelanggaran hukum dan terciptanya tertib anggaran.
"Saya berharap Pemprov Sumut dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas WTP yang diperoleh secara terus menerus. Kekompakan, komitmen dan ketulusan dalam menjalankan tugas dapat dijadikan budaya kerja. Semoga Pemprov Sumut bermartabat dapat diwujudkan," pungkasnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
