Sebagai politisi dan pengusaha profesional, Sandi bisa menempatkan diri ditengah-tengah banyak politisi yang ingin merebut kursi menteri.
Berbagai spekulasi yang menyatakan kalau Sandiaga Uno berpeluang untuk masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi-Ma'ruf, mewakili Partai Gerindra, dan itu bisa diperkirakan dengan kembalinya Sandiaga ke Gerindra setelah sebelumnya dikabarkan mengundurkan diri.
Memang dari tiga kader Gerindra yang diajukan ke Jokowi, salah satunya adalah Sandiaga. Peluang Gerindra untuk masuk ke Pemerintahan, lebih besar jika dibandingkan dengan Demokrat.
Bahkan ada spekulasi kalau Sandiaga diduga akan menggantikan posisi Rini Soemarno, sebagai Menteri BUMN. Secara kapasitas dan kapabelitas, Sandiaga dianggap memenuhi syarat.
Spekukasi itu akhirnya terjawab, setelah kunjungan Pimpinan MPR mengunjungi Sandiaga Uno di kediamannya, Jalan Puloem Bangkeng, Jakarta Selatan, Senin (14/10).
Seperti dilansir Kumparan, Cawapres pada Pilpres 2019, Sandiaga Uno, tak tertarik masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf untuk menjadi salah satu menteri. Sandi ingin tetap berada di luar pemerintahan dan memberikan masukan konstruktif.
"Saya meyakini bahwa masih sangat dibutuhkan masukan dari luar pemerintahan, mitra yang kritis konstruktif, menyampaikan pesan-pesan yang jelas demi kemajuan bangsa kita, agar Indonesia bisa juga mengejar ketertinggalan ini," kata Sandi usai bertemu pimpinan MPR di kediamannya.
Sepintas pernyataan Sandi secara diplomatis bernada penolakan, namun ia juga menyadari pengisian kabinet untuk 5 tahun mendatang menjadi hak prerogatif Jokowi sepenuhnya.
"Saya lagi jeda politik. Jadi ini teman teman media ini yang banyak memberitakan. Saya banyak travel, terkahir baru pulang dari Korea. Dan pada akhirnya itu kan prerogatif dari presiden," paparnya.
Dari pernyataan ini sebetulnya dia tidak ingin berandai-andai, dan tidak ingin terjebak oleh berbagai spekulasi. Agaknya Sandi belajar banyak dari pengalamannya di Pilpres yang baru lalu.
Bisa saja tidak menutup kemungkinan Sandi menerima tawaran tersebut, kalau semuanya sudah jelas, dan mendengar langsung dari mulut Prabowo atau dari Jokowi, karena sampai saat ini Gerindra sendiri belum bisa memastikan bergabung atau tidaknya dengan Pemerintah.
Kepastian soal sikap Gerindra baru diputuskan dalam rakornas yang digelar Rabu (16/10). Di rakornas tersebut Prabowo yang juga menjadi ketua dewan pembina akan mendengar pandangan dan masukan para pengurus DPP, DPD tingkat provinsi, hingga DPC tingkat kabupaten/kota.
Bagi Sandi sendiri soal berkontribusi pada Pemerintah itu tidak harus dari dalam, dari luar Pemerintahan justeru bisa lebih konstruktif. Kalau dari dalam dikuatirkannya cuma asal bapak senang, jadi tidak bisa berkontribusi secara maksimal.
"Kita perlu urun rembuk dan saya bersedia untuk memberikan masukan dari luar pemerintahan menyampaikan hal-hal yang seperti pil pahit. Karena kalau sudah di dalam pemerintahan, itu nanti di khawatirkan semuanya kan 'asal bapak senang'," tegas Sandi.
Sangat kecil kemungkinannya Sandi menolak tawaran sebagai Menteri Jokowi. Kalau Prabowo sendiri yang meminta, dan Jokowi menawarkan, dan koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf pun bisa menerima, kemungkinan besar Sandi tidak kuasa untuk menolaknya.
Sikap Sandi ini patutlah diapresiasi, karena dia tidak seperti politisi kebanyakan, yang sangat haus akan jabatan, sehingga harga diripun sanggup mereka gadaikan.
Sebagai seorang politisi dan pengusaha yang profesional, jelas Sandi bisa menempatkan diri ditengah-tengah banyak politisi yang ingin merebut kursi Menteri lewat lobi-lobi politik partai akhir-akhir ini.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
