Membubarkan FPI atau Membiarkan NKRI Bubar?

Tercekat. Itulah yang saya rasakan saat menyimak jejak digital tokoh-tokoh Front Pembela Islam. Dari narasi-narasi yang tidak jauh-jauh dari kata bunuh, hancurkan, singkirkan, dan semacamnya, sampai dengan dengan bagaimana mereka melihat Indonesia.

Terutama video-video yang menayangkan langsung isi pidato atau ceramah Rizieq Shihab yang dinobatkan sebagai imam besar organisasi tersebut. Salah satunya, bagaimana ia terang-terang menunjukkan keberpihakan terhadap organisasi yang dimusuhi dunia semisal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang juga dikenal sebagai Daesh. 

Tak hanya itu, juga terpampang bagaimana narasi permusuhan Rizieq yang diucapkan di depan ribuan pengikutnya yang ditujukan kepada presiden hingga aparat negara seperti kepolisian. 

Apa yang kerap terpikir di benak saya dan sering saya lempar di media sosial adalah negara terlalu ramah terhadap organisasi semacam FPI. Meskipun video-video bernada hujatan hingga yang beraroma permusuhan terhadap yang berbeda terlontar dari tokoh organisasi tersebut, kepolisian sebagai pihak yang berwenang masih memilih tenang.

Baca Juga: FPI di Pusaran Pilkada DKI

Kepolisian tidak langsung "main ringkus" atau menyeret tokoh-tokoh FPI ke balik jeruji besi. Satu sisi, kebijakan ini dapat dimaklumi agar narasi-narasi yang membenturkan agama dengan negara tidak mengencang atau semakin membesar. Walaupun jika ditelisik, kesan pembiaran ini justru membuat organisasi tersebut--maaf--semakin besar kepala. 

Itu juga bisa dilihat bagaimana mereka mengompori massa hingga melempar narasi-narasi bernada hasutan. Gencar dan masif, memanfaatkan berbagai media yang ada. Selain media mainstream berhasil mereka buat sebagai corong untuk membesarkan nama mereka, berbagai media sosial pun rajin mereka manfaatkan.

Dari sana, eksistensi FPI semakin menguat dan mereka mendapatkan dukungan hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Pengaruh mereka kian tidak terbendung. Hasilnya, semangat memusuhi negara jauh lebih berkembang daripada semangat turut memperbaiki negara dengan cara-cara baik.

Hal ini bisa ditelusuri lewat akun-akun yang terafiliasi dengan FPI di berbagai platform media sosial, baik Twitter, Facebook, Instagram, sampai dengan YouTube.

Mereka bahkan berhasil memunculkan semacam sentimen yang terbilang terlalu berani. Misalnya, jika Anda tidak berpihak kepada FPI maka Anda adalah seorang penggemar maksiat, atau bahkan di-stereotype-kan sebagai musuh Islam.

Tentu saja, propaganda semacam ini sangat berbahaya. Terlebih lagi nada-nada semacam kesiapan untuk "berjihad" yang beraroma darah dan pembunuhan pun begitu leluasa mereka pamerkan, setidaknya, di media sosial. 

Tak hanya itu, saat demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), misalnya, bahkan ada peserta yang terang-terangan menunjukkan keinginannya memenggal leher Presiden Joko Widodo. 

Pemandangan seperti ini tentu saja bukanlah pemandangan yang elok. Ini tentu saja sangat berbahaya. Bahwa pemerintah memang perlu dikritisi, itu akan disetujui oleh penghuni negeri ini, namun mengemukakan ujaran kebencian yang beraroma pembunuhan secara terbuka jelas sudah jauh keluar dari sekadar kritik.

Itu menjadi petunjuk bahwa ada pihak-pihak yang menginginkan terciptanya kerusuhan. Tidak bermaksud menuding, FPI turut andil dalam berkembangnya narasi yang mengarah ke sana. Maka itu, kemunculan petisi yang meminta mencabut izin berdirinya FPI yang marak akhir-akhir ini dan marak berkembang, adalah sebuah respons logis. Bahwa masih banyak masyarakat yang menolak kerusuhan, dan tak menginginkan perusuh semakin merajalela hingga besar kepala. 

Baca Juga: Gerombolan Pengacau

Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika bibir permusuhan dibiarkan berkembang, dan pihak-pihak yang terkenal getol menebar kebencian semakin leluasa. Sebab bukan mustahil, negara yang terkenal mampu memayungi segala perbedaan lebih dari setengah abad, dapat saja semakin berbenturan dan hancur, jika anasir-anasir perusuh terbiarkan begitu saja.

Negara ini terlalu berharga sehingga perlu sebuah tindakan tegas dari pemerintah dan aparat terkait, agar tidak sampai niat baik membiarkan perbedaan pendapat untuk menegakkan demokrasi, justru dimanfaatkan segelintir orang justru untuk merusak. 

Memang, negara harus menghargai warganya, namun jangan sampai sikap menghargai segelintir pihak justru kemudian semakin terkesan tidak menghargai ratusan juta warga lainnya yang menginginkan negara ini berjalan dan berlari dalam kedamaian.

***