Bercermin dari Sosok Saudagar Politisi

Ketikan berikut dirampungkan 2013, masa itu dikirim ke salah satu redaksi. Hari ini (1/10) membersihkan file-file email dan menemukan ini. Supaya bisa menjadi bacaan publik, saya unggah ke Pepnews.

***

Temuan disertasi Akbar Tandjung (2007) menggambarkan keberadaan komponen saudagar di partai politik dengan mengambil studi kasus di Partai Golkar. Salah satu tantangan partai politik dalam kajian disertasi tersebut mengungkap sebuah perdebatan kiprah saudagar dalam politik dengan latar belakang era reformasi. Dengan tidak mengenyampingkan disertasi tersebut, fakta lain perlu diperhatikan. Kehadiran saudagar di Partai Golkar bukan menjadi jalan dalam memperlemah partai, justru menjadi pilar dalam menopang kehadiran partai. Salah satu tokoh dengan latar belakang saudagar yang menjadi lokomotif bagi keberlangsungan Partai Golkar adalah Jusuf Kalla (JK). Dengan membaca bersamaan dua fakta ini, maka dapat melihat konstekstual JK dalam skala yang lebih luas. Begitu pula membaca aktivitas JK tidak semata-mata dalam konteks politik saja, tetapi keluar dari bingkai politik dan bahkan mengubungkannya dengan ketidakpolitisan itu sendiri.

Penggunaan nama dengan singkatan JK secara populer baru dilakukan ketika pencalonan Wakil Presiden saat kampanye 2004. Ini dapat dimaknai adanya sebuah usaha untuk memperkenalkan calon pemimpin kepada rakyat, tuntutan situasional ini bagi memenuhi unsur kedekatan untuk menggaet pemilih. Sekaligus, dengan singkatan ini tidak lagi dimaknai sebagai sebuah nama yang sakral tetapi lebih kepada keakraban. Bahkan dengan nama ini, maka menjadi sebuah alat untuk menyapa pemimpin secara langsung dengan tidak segan (P. Ari Subagyo, 2007). Pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat yang dipimpinnya akan lebih mudah membangun interaksi dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Kehadiran JK dalam panggung politik nasional memberi warna tersendiri, bahkan Andi Muhammad Irfan (2012:221) menyebutnya sebagai Wakil Presiden paling powerfull dalam sejarah Indonesia. Berpasangan dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu menunjukkan tumbuhnya kepercayaan dalam kepemimpinan nasional. Walaupun sepenuhnya tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan (Randi Primadia, 2008), tetapi kepemimpinan ini dinilai dapat melakukan terobosan dan pencapaian. Dimana dalam era sebelumnya justru menjadi masalah. Perdamaian di Aceh, pelaksanaan standarisasi ujian secara nasional, konversi penggunaan minyak tanah ke gas, diantara program yang memberikan stimulasi bagi dinamika kebangsaan sekaligus meletakkan dasar bagi perkembangan selanjutnya. Bahkan dalam salah satu survey persepsi, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasangan ini mencapai 80% (Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, 2009:428). Ini berarti, kepemimpinan pasangan SBY-JK dianggap dapat memandu arah perjalanan kebangsaan. Dengan tetap memperhatikan pihak yang kontra, keputusan politik ini menjadi sebuah warisan akan perlunya langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan yang ada secara mendasar. Sebagai Wakil Presiden, maka Jusuf Kalla menjadi sebuah fenomena untuk dijadikan sebagai cermin, individu yang tentu tidak lepas dari segala kekurangan. Tetapi dengan juga memperhatikan kelebihan yang dimilikinya dapat saja menginspirasi bagi umat manusia untuk menjadi sosok dalam kehidupan sehari-hari.

Pengurus Masjid
Kita mengenal Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10, dalam masa jabatan 2004-2009. Sebelumnya mengenal beliau sebagai saudagar, dengan aktivitas di Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Setelah itu, aktivitas yang beliau lakukan usai menyelesaikan masa pengabdian di kantor Wakil Presiden, sampai saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk periode 2012-2017. Jauh sebelum diamanahkan sebagai Ketua Umum DMI, JK tetap saja bersedia mengemban tugas sebagai pengurus masjid di Makassar.

Masjid Raya Makassar yang berhadapan langsung dengan kantor perusahaan pengangkutan Hadji Kalla, salah satu unit perusahaan warisan orang tua yang dipimpinnya menjadi salah satu posko dalam memperhatikan kelangsungan masjid dan programnya. Di masjid raya dilaksanakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Untuk kebutuhan makan dan komsumsi para peserta sepenuhnya dipenuhi dari kantor perusahaan ini. Bagian katering perusahaan juga menjadi penyedia makanan untuk santri yang sementara belajar dan digembleng untuk menjadi ulama. Kepedulian ini sudah berlangsung sejak Hadji Kalla, ayahanda Jusuf Kalla membangun usahanya. Menu yang disantap para karyawan, begitu pulalah makanan yang disediakan untuk para santri.

Kebiasaan dari lingkungan rumah tangga inilah yang kemudian diteruskan JK. Sampai sekarang masih tetap menyiapkan waktu untuk memikirkan dan menggerakkan pengembangan Masjid Raya Makassar. Demikian pula ketika dibangun Masjid al-Markaz al-Islamiy yang diprakarsai Jenderal Yusuf, beliau langsung turun tangan sebagai ketua pembangunan. Tidak saja dalam status formal, bersama-sama dengan kompatriotnya Alwi Hamu dan Aksa Mahmud, ketiganya sampai mengecek pelantam yang digunakan ketika hari raya, baik idul fithri maupun idul adha.

Sebagaimana ketika menghuni rumah jabatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Masjid Sunda Kelapa tidak lepas dari perhatiannya. Dengan kebiasaan mengurusi keperluan dan kepentingan masjid inilah menjadikan JK menguasai bagaimana menjalankan organisasi kemasjidan. Salah satu lembaga dimana JK terlibat dalam kepengurusan antara laian adalah Ikatan Masjid Mushallah Indonesia Muttahidah (IMMIM), organisasi kemasyarakatan yang berpusat di Makassar. JK menjadi Sekretaris Jenderal pertama di IMMIM. Institusi tersebut didirikan sebagai wadah untuk menyatukan umat melalui wahana masjid. Dimana sosiokultural saat itu tahun 1966, pergolakan kebangsaan dan persentuhan dengan komunis menjadikan umat Islam rentan dengan perpecahan. Maka, Fadeli Luran bersama dengan Patompo yang saat itu menjabat walikota Makassar memandang perlu hadirnya sebuah organisasi yang menghimpun dan menjadi wadah komunikasi masjid. Melalui lembaga IMMIM, perpecahan internal umat Islam di Makassar dan Indonesia Timur dapat dicegah. Selanjutnya, melalui organisasi ini pula digagas Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang sampai saat ini berlangsung sebagai hajatan nasional.

Akhirnya, bahkan ketika belum berkantor di Jakarta, jabatan ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Makassar selalu diembannya. Walikota selalu berganti, tetapi tetap saja tugas mengurusi keperluan hari raya disandangkan kepada JK. Kesediaan seperti ini menunjukkan bahwa mengurusi masjid bukanlah kegiatan saat ini saja. Sejak awal di Makassar keterlibatan JK dalam pelbagai masjid dan organisasi keislaman sudah berlangsung. Hanya skalanya yang kemudian meningkat dalam lingkup nasional. Selama ini, JK sudah mengabdikan waktunya dibarengi dalam kesibukan sebagai penguasaha. Dari pengalaman menata lapangan tempat idul fithri dan idul adha, JK mengetahui tips dan trik untuk membuat jamaah mendengar isi khutbah sampai di shaf terbelakang. Sekaligus ini memberikan dorongan bagi jamaah untuk tetap tinggal sampai khutbah selesai disampaikan.

Hormat kepada Guru
Bertemu dengan beliau hanya beberapa kali, namun pertemuan di kediaman Prof. Diraja Hasan Langgulung, Gombak, Malaysia menjadi sebuah pertemuan yang berkesan dan berkali-kali dituturkan. Saat itu, 2007, JK seusai menyelesaikan agenda di Kuala Lumpur, berkunjung ke rumah allahuyarham Prof. Langgulung. Ketika itu, guru besar filsafat pendidikan Islam Universitas Islam Antarbangsa Malaysia menjalani perawatan himodialisis. Perjumpaan dengan Prof. Langgulung dimaksudkan untuk menjenguk beliau. Dengan pengawalan protokoler yang sangat minim, bahkan terkesan tidak ada, JK melepaskan segala atribut wakil presiden yang disandangnya ketika berhadapan dengan gurunya. Para pengawal dan ajudan diminta untuk menjaga di luar rumah, ini semata-mata untuk menghilangkan kesan formal dan ketatnya aturan protokoler. Dalam pertemuan itu, bersama-sama mendiskusikan upaya mencapai kemajuan pendidikan Islam tidak saja terbatas di Indonesia tetapi menjangkau ke Negeri Jiran, Malaysia. Dalam perhatian ini pulalah JK memberikan waktu khusus untuk mengunjungi Madrasah Bugisiyah di Pontian, Johor, Malaysia. Dalam lawatan ini sesungguhnya bukan tentang Bugis, tetapi bagaimana JK senantiasa memperhatikan pendidikan, terutama soal guru. Dimana penghormatan pertama dan utama haruslah pada guru.

Dalam sesi pertanyaan saat kampanye calon presiden 2009-2014, saat pembawa acara bertanya “siapa tokoh pavorit?”. JK menjawab “guru SD saya”. Dari jawaban yang sangat biasa ini, menunjukkan bagi JK ada tempat yang khas bagi seorang guru. Kehadiran guru SD baginya senantiasa menjadi keteladanan dan sumber inspirasi dalam kehidupannya. Seperti itu pulalah yang membawa JK ketika menjenguk Prof. Langgulung. Di saat menempuh pendidikan menengah di SMP Islam Datu Museng, Makassar, JK diajar salah satu guru, yaitu Prof. Langgulung. Pencapaiannya sebagai Wakil Presiden tidak mebatasi diri untuk melupakan guru-gurunya, justru menjenguk di kala mendapat kabar kalau Sang Guru menjalani perawatan.

Spirit ini pulalah yang menjadi dorongan agar Undang-undang Guru dan Dosen menjadi salah satu prioritas legislasi di tahun 2005. Apalagi, komisi yang membidangi pendidikan, dijabat salah satunya dari legislator Partai Golkar yang dipimpinnya. Kewenangan selalu Ketua Umum Partai Golkar itulah yang digunakan untuk menginstruksikan kepada anggota legislative di Komisi X DPR RI untuk membahas secara intensif undang-undang dimaksud untuk sampai kepada sebuah produk hukum yang diberlakukan.

Sarjana Dengan Tidak Hanya Satu Doktor
Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Setelah itu, almamaternya ini memberikan pengakuan dalam bidang ekonomi politik, pada tanggal 10 September 2011 dalam bentuk doctor honoris causa. Tidak kurang 7 (tujuh) penghargaan doctor honoris causa yang telah diterimanya. Anugerah itu antara lain dari Universiti Malaya, Malaysia dalam bidang ekonomi diterima tanggal 21 Juli 2007. Dalam bidang perdamaian dari Soka University, Jepang pada tanggal 2 Februari 2009. Universitas Pendidikan Indonesia memberikan doctor honoris causa di bidang Pendidikan Kewirausahaan, diterima pada 17 Maret 2011. Pada bidang perdamaian, Universitas Syah Kuala Aceh memberikan anugerah pada 12 September 2011. Sementara dalam bidang pemikiran ekonomi dan bisnis, Universitas Brawijaya, Malang memberikan penghargaan pada 8 Oktober 2011. Terakhir bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia pada 9 Februari 2013. JK pernah bercanda bahwa gelar Drs yang dimilikinya bermakna Dr yang banyak sebagaimana dalam tata bahasa Inggris yang menambahkan huruf S sebagai tanda jamak. Rupanya candaan itu di kemudian hari terbukti, walau hanya menggenggam satu gelar formal berupa sarjana ekonomi tetapi raihan doktor sudah mencapai lebih dari satu. Justru universitas luar negeri yang terlebih dahulu memberikan pengakuan akan dedikasi dan kecermerlangan yang dilakukannya.

Deretan penghargaan ini menunjukkan adanya pengakuan dari kalangan kampus dalam dan luar negeri bahwa apa yang dicapai JK sesungguhnya adalah sebuah prestasi yang layak untuk menjadi kajian keilmuan. Perguruan tinggi tersebut membuka diri dan senantiasa menjadikan kiprah JK sebagai sebuah best practice dalam dunia keilmuan. Deretan universitas yang memberikan penghargaan juga menunjukkan bahwa anugerah yang diterima bukanlah karena posisi politiknya yang dimiliki. Bahkan lima anugerah lainnya justru diterima ketika tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Memang JK secara formal hanya menyandang satu gelar sarjana. Namun ada tujuh gelar doktor yang dimilikinya. Ini dapat dimaknai bahwa pendidikan formal ketika digabungkan dengan kemampuan individual dapat saja melampaui sebuah gelar pendidikan formal tertinggi sekalipun. Sesungguhnya kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki JK tidak lagi berada dalam tataran itu. Tetapi justru sudah keluar dari pakem yang ada. Bukan lagi dimaknai semata-mata dengan tingkat kesarjanaan untuk sebuah embel-embel nama tetapi sudah dalam lingkaran wujud nyata yang harus bermakna lebih luas.

Pendidikan formal boleh terbatas, walau hanya setingkat sarjana. Tetapi itu tidak menjadi lambang bagi ketidakmauan untuk terus belajar. Penghargaan doctor honoris causa yang berderet itu membuktikan, JK selalu saja belajar, menempa diri, berusaha untuk lebih baik. Mengembangkan kemampuan diri walau tidak berada dibangku kuliah secara khusus. Namun, aktivitas belajar dan menimba pengalaman selalu saja dilakukan sebagaimana orang yang kuliah.

Berkaitan dengan pendidikan pula, JK dan keluarga besarnya mengurus lembaga pendidikan yang diberi nama Athirah. Ini diambil dari nama ibu JK, sebagaimana nama ini pula digunakan untuk sebuah kapal yang melayari Makassar-Johor, Kapal Athirah. Sekolah ini diikhtiarkan untuk menjadi sekolah yang dapat membanggakan dimana kata Islam disematkan. Dengan mengusung spirit keberagamaan, maka Sekolah Islam Athirah sudah berkembang ke beberapa tempat, menjangkau Bukit Baruga di Makassar dan juga sampai di Bone, tanah kelahirannya. Membina lembaga pendidikan mulai dari taman bermain sampai sekolah menengah atas. Salah satu pencapaian penting adalah siswa SMA Islam Athirah Kajaolalido Makassar memperoleh medali emas dalam olimpiade sains. Sekali lagi, dengan nama Islam tidak berarti ketertinggalan. Paling tidak sudah berusaha untuk menjadi sekolah kebanggaan umat. Pencapaian medali itu merupakan salah satu bukti bagaimana sekolah Islam dapat mengangkasa ke tingkat dunia.

Lebih Cepat Lebih Baik
Dalam kampanye menuju kursi RI-1, pasangan calon presiden dan wakil presiden JK dan Wiranto menggunakan slogan “lebih cepat lebih baik”. Ini digunakan dalam memberikan tawaran kepada pemilih bagaimana pasangan ini ingin bekerja dengan cepat dan mengharapkan hasil yang lebih baik. Walaupun akhirnya tidak mendapatkan respon para pemilih dengan kekalahan dari pasangan lain, slogan JK ini dapat menggambarkan kepribadiannya. Dimana pengambilan keputusan haruslah dilakukan dengan cepat dan tepat. Bukan lagi masanya untuk menunggu dan bimbang saat keputusan penting harus dilakukan.

2004, saat Aceh dilanda tsunami. Pada saat itulah kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan menjadi gambaran bagaimana perlunya dua kata itu menjadi atribut dimiliki seorang pemimpin. Begitu bencana terjadi, menggerakkan menteri-menteri untuk menangani dampak bencana dan membentuk tim penanggulangan. Sehari setelahnya, langsung berkantor di Aceh untuk memimpin proses pemulihan. Selanjutnya, tidak saja berhenti pada rekonstruksi Aceh pasca bencana itu. Namun, dengan momentum tsunami justru perdamaian Aceh berusaha diwujudkan. Dengan tetap memberi tempat bagi dialog, akhirnya perjanjian damai berhasil diletakkan dengan keberhasilan negosiasi dan penandatanganan Nota Kesefahaman di Helnsinki, Finlandia, sebagai kerangka dasar untuk membangun Aceh yang sudah porak-poranda dengan tsunami dan operasi militer. Kalaulah bukan karena keinginan melihat kesatuan dan persatuan bangsa, maka bisa saja dengan adanya tsunami ini menjadi sebuah cerita yang berbeda. Tetapi dengan kepemimpinan JK, tsunami tidak dijadikan sebagai alat untuk meratapi nasib. Sebaliknya menjadi sebuah landasan bagi kehidupan Aceh selanjutnya. Langkah yang dilakukan JK ini sesungguhnya menjadi sebuah raihan yang melampaui pertikaian masa lalu, cara damai adalah pilihan paling tepat untuk transformasi politik Aceh (Kamaruddin Hasan, 2011:288).

Tindakan dan keinginan untuk mewujudkan harmoni tercermin juga dalam prakarsa mendamaikan Poso dan Ambon. Berusaha untuk mendengarkan kedua belah pihak yang bertikai, mengidentifikasi masalah yang menjadi akar konflik, selanjutnya mencari solusi bagi penyelesaian pertikaian dilakukan secara simultan. Dengan langkah-langkah ini, tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan. JK menjadikan konflik untuk membangun kefahaman bersama diantara dua kelompok yang bertikai. Pada saat mereka saling menerima dengan keadaan masing-masing, saat itulah digunakan untuk menjembatani perbedaan yang ada sehingga dapat kembali menyatu seperti sedia kala. Ambon, Poso, dan Aceh menulis sejarah yang didalamnya terdapat nama JK dengan tinta emas sebagai salah satu tokoh yang ikut dalam mengusahakan kedamaian.

Bugis dalam Identitas Berbangsa
Tidak satu manusiapun yang dapat memilih dari rahim mana dan dimana akan dilahirkan. Ketika seorang anak dilahirkan dalam lingkungan tertentu, maka itulah identitas terbaik yang diberikan Sang maha Pencipta, dimana hanya kekuasaan Tuhanlah yang menjadikan semua itu ada. Dilahirkan dengan status suku Bugis, sebagai sebuah anugrah. Dengan identitas etnis ini, JK justru menggunakan ini sebagai sebuah kekuatan. Bukannya sebagai kelemahan, apalagi legitimasi untuk sektarian. Termasuk, tidak pernah sekalipun malu untuk mengakuinya. Sebagaimana beberapa kasus, anak muda di Makassar malu untuk bertutur dalam bahasa daerah karena akan dianggap kampungan. Padahal, kampung dan kota semata-mata hanya soal keramaian, bukan tentang keagungan. Pilihan pendampingnya, Hajjah Mufidah justru berasal dari Ranah Minang. Sementara menantunya, tidak satupun yang berlatarbelakang Bugis atau Makassar. Ini menggambarkan bagaimana JK dapat menerima keberadaan suku atau etnis apapun. Termasuk dalam lingkaran keluarganya sendiri. Sekaligus, tidak pernah mempermasalahkan latar belakang kesukuan. Kesediaan menerima perbedaan, salah satunya dapat dilihat dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga. Ini membuktikan bahwa kesediaan ini bukanlah rekayasa semata tetapi sudah menjadi praktik sehari-hari, tanpa kepentingan politik sekalipun.

Keteguhan akan warisan leluhur Bugis terefleksi dengan senantiasa mengutip pandangan orang tua atau pesan leluhur. Demikian pula dalam kesempatan mengurus imperium bisnisnya sebelum terjun ke politik. JK selalu saja menjadikan pandangan yang berakar dalam tradisi Bugis untuk dijadikan sebagai acuan. Sampai pada skala antarbangsa sekalipun ketika berhadapan dengan masalah seperti dalam hubungan Indonesia dan Malaysia tentang soal asap. Diplomasi dan keinginan untuk menunjukkan marwah dan wibawa bangsa dilakukan ketika berhadapan dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekalipun sama-sama berakar dari leluhur yang sama, tetapi JK tetap menujukkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dibandingkan dengan sentimen etnisitas yang sama-sama disandang keduanya.

Walaupun demikian, di saat “bertahta” di istana Wakil Presiden, tidak menggunakan istana milik rakyat Indonesia itu untuk menunjukkan status kesukuannya. Apa yang menjadi milik publik tetap digunakan semata untuk kepentingan rakyat. Secara individual, walaupun punya rumah di Jakarta dan menghabiskan sebagian besar hari-harinya di sana, dialeg dan aksen kebahasaan dengan nuansa Kota Makassar tetap saja menjadi ciri khasnya. Tidak pernah berusaha untuk mengubahnya, apalagi dengan meniru aksen Jakarta dengan perjumpaan budaya Betawi. Justru meletakkan identitas individu sebagai bagian dari kebesaran Indonesia. Makna Indonesia disinilah letaknya. Dimana kebhinekaan adalah sumbu bangsa. Tidak perlu ada penyeragaman atau budaya tertentu yang dianggap sebagai keunggulan atas budaya yang lain. Kesediaan menerima dan juga mengekpresikan identitas kebudayaan masing-masing adalah nilai tertinggi yang merupakan cita-cita luhur semboyan negara “Bhineka Tunggal Ika”.

Kebanggaan Anak Bangsa
Dinihari Senin (23/12) saat terbang dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sekali lagi, menyaksikan di bandara inilah salah satu menjadi monumen kebanggaan putra-putri Indonesia. Di awal pembangunan, ketika itu JK selalu memberikan semangat kepada para pekerja bahwa mereka sesungguhnya mampu untuk mewujudkan bandara dengan kualitas bertaraf dunia. Modal, pekerja, dan seluruh komponen pembangunannya mengandalkan kekuatan dalam negeri. Akhirnya, semangat itu berbuah manis. Bandara ini sekarang, menjadi salah satu penghubung di kawasan timur Indonesia. Melayani penerbangan dengan kapasitas memadai. Bahkan dengan beroperasinya bandara ini memungkinkan sinergitas dengan bandara lain yang ada. Termasuk dukungan menara pengontrol yang selama ini hanya mengandalkan bandara Ngurah Rai, Bali. Sekarang sudah bertambah kehadiran menara pengontrol di bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Tentu dengan semakin hadirnya dukungan seperti ini, akan memberikan ketersediaan fasilitas untuk menunjang kinerja ekonomi yang lebih baik. Dimana mobilitas barang dan jasa akan mengalami perputaran dengan maksimal.

Begitu juga dengan bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Dengan kemampuan sarjana Indonesia pula, wujud sebuah bandara dengan fasilitas yang tidak kalah dengan negara-negara tetangga. Dilengkapi dengan kereta api sebagai sarana pelengkap menuju dan dari bandara. Sehingga pilihan kenyamanan penumpang semakin bervariasi. Pengoperasian bandara ini menjadi bukti sekali lagi bahwa dengan dukungan semangat dan kepercayaan, sesungguhnya perusahaan kontraktor Indonesia dapat saja mewujudkan proyek-proyek besar. Selama ini hanya karena tidak mendapatkan kesempatan sehingga tidak dapat membuktikan apa-apa. Melalui JK, mereka kemudian dapat memberikan sebuah bukti bagi kehandalan sarjana kita.

Padahal, di awal pembangunan tidak sedikit keraguan yang muncul. Sementara itu tawaran modal dari segala penjuru negara-negara asing berdatangan. Hanya dengan keteguhan sikap untuk mengandalkan permodalan swasta dalam negeri, JK menampik semua itu. Termasuk dengan rutin menyemangati para pekerja. Berkeliling ke perbankan nasional untuk meyakinkan akan visibilitas proyek sehingga layak didanai. Sepertinya, memang kita perlu seorang yang menjadi kapten dengan kesebelasan yang bernama Indonesia. Dengan kepemimpinan seorang kapten, apapun dapat diwujudkan. Kepercayaan diri yang tumbuh, kerjasama tim yang kompak, kebanggaan yang dipupuk, dan keinginan memberikan yang terbaik senantiasa dipelihara. Kesemuanya itu hanya dapat dilakukan oleh seorang “kapten” yang menguasai masalah, mau bergerak ke lapangan, hadir dalam keseharian, dan memutuskan secara cepat jika masalah muncul. Kebutuhan akan dirigen seperti itu termasuk dalam kemampuan yang dimiliki JK. Minimal dengan dua bandara itu, sebagai bukti akan kemampuan menggerakkan potensi yang ada.

Dalam kunjungan ke Gedung Putih, saat diterima oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, JK tidak hadir di sana untuk meminta bantuan negara adidaya tersebut. Justru JK datang untuk menawarkan bantuan kepada penguasa dunia itu. Keberadaan Indonesia bagi Amerika Serikat dalam pandangan JK sesungguhnya adalah sebuah potensi. Justru, Amerika Serikat memerlukan banyak hal dari Indonesia dibandingkan dengan Indonesia yang memerlukan Amerika Serikat. Dengan berkelakar bahkan beliau menyatakan “alumni sekolah dasar Indonesia mampu menjadi Presiden Amerika Serikat”. Perhatikan, “berapa banyak alumni Amerika Serikat yang menjadi Presiden Indonesia?”. Selera humor seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kepercayaan diri sesuai dengan porsinya. Tanpa menafikan keberadaan Amerika Serikat, justru tidak kehilangan marwah dan wibawa jika bertemu dengan negara lain. Sebuah kebanggaan akan bangsa sendiri yang akhirnya memberikan dorongan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Apapun yang dilakukan JK selalu saja ingin membawa kebanggaan bagi bangsanya. Di awal 2013 menjadi tuan rumah CAPDI, pertemuan internasional dimana JK ditunjuk menjadi Ketua Umum. Dalam sesi jamuan makan malam, bukan makanan ala kawasan lain yang dihidangkan. Semuanya, sebagaimana arahan JK, justru terhidang makanan Bugis dan Makassar sebagai penegas tempat acara di Makassar. “Makanan dengan sajian internasional dapat ditemukan dimana saja” ini yang menjadi alasan, sehingga santapan yang disiapkan sejak awal sampai selesainya jamuan makan malam yang dilangsungkan di hotel mewah itu, justru semuanya berasal dari khazanah kekayaan Indonesia yang diperkuat dengan rempah-rempah. Sebagaimana awal penjajahan nusantara, sesungguhnya bermula salah satunya karena faktor rempah-rempah. Dengan kekuatan diplomasi seperti ini yang dimulai dari meja makan, menunjukkan kedaulatan dan juga tegaknya marwah kebangsaan ketika berhadapan dengan bangsa lain. Bukan berarti kuliner bangsa lain lebih baik, atapun kita lebih baik dari mereka. Paling tidak, usaha menghidangkannya menunjukkan bahwa ada pilihan jenis makanan dan juga tradisi yang berlangsung selama ini.

Menggunakan baju putih dengan lengan yang dilipat sampai siku salah satu simbol yang dapat dilihat dari sosok JK. Soal ini, beliau mengatakan ”Indonesia negara tropis, sehingga kalaulah tidak diatur secara khusus, maka menggunakan stelan jas ketika ke lapangan bukanlah pilihan yang baik”. Sehingga kita menyaksikan bagaimana JK hanya menggunakan baju putih, tidak menggunakan safari ala pejabat sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Sekaligus juga dapat menghilangkan kesan formal, termasuk kedekatan dengan khalayak yang ditemui. Baju yang dikenakanpun juga bukan barang yang bermerek, hanya dipesan di penjahit langganan, itupun di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kesahajaan seperti ini sejatinya menghilangkan kesan ekslusifisme. Padahal, kalau saja beliau mau, tanpa fasilitas negara sekalipun bisa saja membeli pakaian yang bermerek. Demikian pula sepatu yang digunakan, hanya bermerek “JK Collection”. Sepatu ini diproduksi di Cibaduyut, Jawa Barat. Menyaksikan pulpen yang kerap digunakan menulis juga bukan pulpen yang bermerek dari Eropa. Hanya sebuah pulpen dengan merek Pilot yang diganti tintanya ketika habis. Pilihan-pilihan seperti ini, menunjukkan bahwa JK sesungguhnya sudah biasa dan terbiasa menggunakan ukuran produktivitas ketimbang dengan merek itu sendiri. Bukan tentang merek baju, sepatu ataupun pulpen, tetapi terlebih lagi bagaimana benda-benda itu digunakan secara maksimal untuk bekerja dan menghasilkan. Tetapi penghargaan tidak akan pernah dihasilkan dari merek sebuah benda yang dipakai.

Memupuk kebanggaan anak bangsa sesungguhnya sebuah inisiasi yang perlu dilakukan dengan keberagaman dan keberagamaan yang plural. Dengan demikian dapat menjadi usaha dalam menghimpun keanekaragaman. Dimana semangat keindonesiaan sesungguhnya terlahir dari warna-warni etnis dan tradisi. Migrasi dan perpindahan internal bangsa dari Sumatera sampai ke Papua ataupun sebaliknya serta berlangsungnya pula sumbangan perdagangan India dan Arab termasuk geopolitik Nusantara yang kadang disebut Melayu menjadi pilar-pilar bagi tegaknya spirit memaknai Indonesia (Singgih Tri Sulistiyono, 2011:220). Maka, upaya menumbuhkan kebanggaan dengan identitas Indonesia perlu dilakukan dalam konteks kekinian. Dengan demikian, akan wujud sebuah entitas bersama yang tidak lagi berpijak pada rujukan sejarah dan kenangan masa lalu. Sebaliknya justru yang berlangsung adalah pembentukan dan gagasan yang hidup dalam kondisi saat ini.

Penutup
JK bukanlah sosok malaikat yang sempurna. Tentu dengan segala kelebihan yang dimiliki, ada saja kekurangan yang mengiringinya. Sebagai manusia, maka ini menjadi sisi kemanusiaan itu sendiri. Tetapi justru dengan kelemahan dan kekurangan membuktikan bahwa JK tetaplah manusia. Sama dengan sosok manusia lain seperti kita. Sehingga pada tempatnya, dapat menjadikan JK sebagai referensi bagaimana “manusia Indonesia”. Dimulai dari lingkungan kita sendiri, dan pada gilirannya akan berdampak bagi kemanusiaan dalam lingkup lebih besar.
Kiprah JK melampaui posisinya sebagai seorang saudagar politisi. Tidak sekadar berbuat untuk partainya atau kepentingan politik semata tetapi berusaha untuk mewujudkan pengabdian terbaik bagi bangsanya. Pada saat yang sama, tidakpula menjadikan posisi politik untuk memperdagangkan kekuasaan dalam menuai keuntungan pribadi dan perusahaan keluarga. Menjadi penggagas dan penggerak kemampuan terbaik apa yang dimiliki dari putra-putri pertiwi. Hadir untuk memberikan kesamaan pandangan, membentuk kedamaian, menyadarkan posisi kemanusiaan, dan senantiasa menggugah rasa kebangsaan. Begitulah JK, walaupun saudagar tetapi tidak mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Justru kesempatan yang dimilikinya sebagai pemimpin dijadikan menjadi kesempatan untuk mewujudkan harapan masyarakat, menjauhi godaan untuk mengeruk keuntungan sesaat, selanjutnya dengan pengalaman sebagai wirausaha justru sebagai landasan bagi pengelolaan dinamika kebangsaan untuk keuntungan rakyat.

Kalkulasi keuangan memang digunakan, untung rugi dijadikan pertimbangan, usaha yang bertujuan untuk profit, hitung-hitungan akan uang selalu menjadi pembicaraan, tetapi semua itu semata-mata untuk kemaslahatan bersama. JK memperkenalkan “cara” perjalanan pejabat dengan tidak menggunakan pesawat carteran. Bahkan, menggunakan pesawat dengan penerbangan reguler. Ini salah satu cara untuk menghemat anggaran perjalanan dinas pejabat, dimana selama ini dengan bergelimang kemewahan. Padahal apa yang dipakai itu semua bersumber dari uang rakyat. Termasuk dalam kunjungan kenegaraan, JK tetap saja menggunakan penerbangan komersial. Bukan dengan menyewa pesawat secara khusus. Dalam kunjungan ke Sumatera Selatan, 2008, saat itu kami salah satu panitia pelaksana kegiatan yang beliau buka secara resmi, selama kunjungan itu tidak semata-mata untuk satu tujuan. Tetapi menyambangi sekaligus beberapa lokasi. Dengan demikian, mampu untk mengoptimalkan anggaran yang ada. Tentu, dampak dan hasil diinginkan, lagi-lagi kembali kepada keuntungan bersama.

Kekhawatiran akan saudagar yang juga politisi dalam penelitian Akbar Tandjung tidak dapat diaplikasikan dalam sosok JK ini. Dimana kekuasaan yang dimilikinya tidak digunakan untuk kalkulasi untung-rugi buat diri sendiri, tetapi semata-mata untuk kepentingan bersama. Sehingga dengan latar belakang sebagai pedagang bukanlah cacat, tetapi justru menjadi sebuah modal tersendiri. Memang kadang terjadi perhitungan untung dan rugi sebagaimana ketika mempertimbangkan pemilihan mobil dinas di awal pembentukan kabinet Indonesia Bersatu. Namun, lagi-lagi semua itu kembalinya kepada keuntungan negara. Bukan dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri.

Sebagai figur politisi, maka pemaknaan terhadap laku JK selalu saja mengundang pro dan kontra. Ada pihak yang setuju, sebaliknya banyak juga yang tidak menyukainya. Hanya saja, dalam proporsi kepemimpinan, kehadiran JK dalam belantika politik Indonesia memiliki warna tersendiri yang memperkaya dan mengukuhkan keberagaman Indonesia itu sendiri. Satu hal lagi, menggabungkan dua kutub, saudagar dan politisi bukanlah profesi yang kemudian serta merta langsung menjadi cap sebuah keburukan. Justru dengan perpaduan ini, akan saling menguatkan dan justru menjadi sebuah kombinasi menuju kesempurnaan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA
Akbar Tandjung, Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.

Andi Muhammad Irfan, Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 20, Nomor 2 (Juni 2012), 212-226.

Kamaruddin Hasan, Tantangan Demokrasi Aceh Pasca Kesepakatan Damai Helsinki, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2011), 282-293.

Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia, POELITIK Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Volume 5, No. 1 (2009), 415-443.

P. Ari Subagyo, Ciri-Ciri Kreatif Bahasa SMS, Sintesis, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2007), 167-186.
Randi Primadia, Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla Mengenai Penanganan Masalah Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten), Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Singgih Tri Sulistiyono, Diaspora and Formation Process of Indonesianess: Introduction to Discussion, Historia: International Journal of History Education, Vol. XII, No. 1 (June 2011), 209-227.

Penulis: Ismail Suardi Wekke, dilahirkan di Maros, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Universiti Kebangsaan Malaysia (2009) dengan dukungan Ford Foundation International Fellowship Program (FF-IFP). Sejak 2010 menjabat Direktur Lembaga Persada Papua, lembaga yang berkonsentrasi pada penguatan kapasitas masyarakat di Papua dan Papua Barat dengan mengambil posisi pada sektor pendidikan. Berkontribusi dalam beberapa portal antara lain Panyingkul (sejak 2007), Kompasiana (sejak 2008), dan Wego Indonesia (sejak 2013). Publikasi ilmiah diantaranya terbit di Jurnal Studi Keislaman Ulumuna (2011), Jurnal Studi Islam Hermenia (2011), Jurnal Inferensi (2012), Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah (2012), Jurnal Studi Islam Millah (2013), dan Jurnal Budaya Islam El Harakah (2013). Sementara tulisan bab dalam buku Merajut Indonesia (2013), Obituari Ahyar Anwar (2013). Berkunjung ke beberapa negara sebagai dosen tamu seperti di Seoul National University, Korea Selatan (2010); National University of Singapore (2011), Waseda University, Jepang (2012), dan Beijing University (2013).

**