Publik harus bersikap cerdas dalam membaca hasil dari lembaga survei, apakah kredibel atau abal-abal.
Lembaga survei sekarang tumbuh pesat bak jamur tumbuh di musim penghujan. Lebih banyak dari jumlah lembaga survei pada tahun 2019 menjelang pilpres waktu itu. Sekalipun pilpres masih tahun 2024, namun hampir setiap bulan ada saja lembaga survei yang merilis hasil surveinya terkait elektabilitas para kandidat, baik tokoh publik atau masyarakat atau tokoh partai politik.
Menuju tahun 2024 pertarungan terkait hasil elektabilitas capres atau cawapres semakin seru dan panas. Para relawan juga bermunculan menjagokan jagoannya masing-masing.Hampir setiap bulan para relawan juga mendeklarariksan tim relawan di setiap wilayah atau provinsi.
Namun, publik atau masyarakat harus hati-hati atau cermat membaca hasil survei elektabilitas para tokoh yang dirilis oleh lembaga survei. Ada beberapa lembaga survei yang sudah terdengar familiar atau cukup dikenal oleh masyarakat,namun banyak juga lembaga survei baru yang belum dikenal oleh publik atau masyarakat.
Baca Juga: Jalan Airlangga Menjadi Presiden RI Makin Terang
Bisa jadi ada lembaga survei yang bisa dipesan atau untuk menggoreng tingkat elektabiltas tokoh publik atau tokoh politik tertentu. Sekarang eranya pasar bebas tak terkecuali lembaga survei. Ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar biasanya muncul musiman atau ada pesanan.
Saya mengamati dan memperhatikan setiap lembaga survei merilis hasil survei tingkat eletabiltas para kandidat. Biasanya rujukannya lembaga survei yang kredibel atau yang sudah mapan. Karena biaya untuk melakukan survei juga tidak murah. Banyak melibatkan banyak orang dan semua itu tidak ada yang gratis.
Ada lembaga survei yang merilis elektabilitas para kandidat dan hasil survei sepertinya ada yang janggal atau yang awalnya elektabiltas tokoh partai itu di bawah 2% tiba-tiba naik secara signifikan seperti saham gorengan.
Seperti pada hari Minggu 9 Januari 2022 lembaga yang jarang terdengar tiba-tiba merilis hasil elektabilitas para tokoh publik atau tokoh partai. Nama lembaga surveinya yaitu Dinamika Survei Indonesia.
Dalam rilis, Dinamika Survei Indonesia menempatkan Airlangga Hartarto tertinggi elektabilitasnya yaitu 21,2%, Prabowo Subianto 16,2%, Ganjar Pranowo 9,6%, Dudung Abdurcahman 5,1%,Anies Baswedan 4,3% dan Puan Maharani 3,6%.
Coba perhatikan, ada yang menyodok yang biasanya dari nomer buncit, sekarang menempati urutan teratas.
Saya juga pernah menemukan hasil lembaga survei yang lain, tetapi elektabilias terkait cawapres dan bukan sebagai capres, dalam survei tersebut narasinya juga elektabilias Airlangga Hartarto meningkat pesat.
Ada juga lembaga survei yang tidak normal dalam merilis hasil surveinya atau tidak seperti biasanya. Biasanya lembaga survei akan merilis tingkat elektabilias para tokoh publik atau tokoh partai. Setelah itu biasanya dipasang-pasangkan sebagai pasangan capres dan cawapres untuk mengukur tingkat elektabilitasnya atau tingkat terpilihnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Airlangga Hartarto, Penakluk Badai di Partai Golkar
Namun, dalam rilis tersebut tiba-tiba atau ujug-ujug langsung memasangkan pasangan capres dan cawapres tetapi tidak merilis tingkat elektabilitas para kandidat.
Lembaga survei yang kredibel atau bisa dipercaya biasanya dalam melakukan survei terjadwal yaitu ada yang per-tiga bulan atau triwulan. Semua itu dilakukan untuk mengetahui, apakah mengalami peningkatan atau malah turun hasil elekatabilitasnya per-triwulan. Tentu membutuhkan dana yang besar kalau setiap triwulan melakukan survei dan merilisnya.
Publik harus bersikap cerdas dalam membaca hasil dari lembaga survei, apakah kredibel atau abal-abal.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews