Hingga pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sukses. Juga peristiwa seperti Papua dan demo-demo yang tidak perlu pun bisa diredam dengan kontra narasi, antisipasi, dan sebaran yang tepat.
Ingat provokasi Veronica Koman soal Papua? Juga Tagar Gejayan Memanggil? Ya kedua peristiwa itu menyisakan kepedihan. Awalnya dari media sosial. Sebaran masif berita tidak benar pun membakar Papua dan menciptkan kerusuhan. Ada yang menarik di balik peristiwa itu.
Terkait komunikasi publik Mabes Polri melakukan gebrakan. Bukan hanya media dan media sosial. Film Sang Prawira! Kehadiran film ini seakan melengkapi kesadaran akan pentingnya komunikasi publik, dengan medium yang bervariasi, termasuk media sosial, bahkan.
Tak terelakkan. Fungsi dan peran media mainstream dan media sosial begitu kuat di era internet dan digital. Kasus hoaks di Surabaya yang dibangun dan disebarkan oleh Veronica Koman berhasil membakar Papua.
Kasus lain adalah tagar Gejayan Memanggil pada September 2019, dan peran provokasi KPK berhasil menggerakkan massa mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berdemo – meskipun tujuan ditunggangi oleh kepentingan politik.
Kalang kabut. Genting. Kerusuhan tak terelakkan di Sulawesi dan Jakarta. Korban tewas dan luka baik aparat maupun mahasiswa dan pembonceng aksi berjatuhan. Ratusan perusuh diamankan aparat.
Untuk pencegahan pun secara efektif media sosial berperan hebat. Tagar provokasi Gejayan Memanggil 2 berhasil digembosi oleh netizen secara efektif. Itu terjadi karena kontra narasi seperti diboncenginya demo-demo oleh Khilafah dan para pencoleng berhasil mengurungkan niat mahasiswa demo.
Termasuk akun media sosial instagram Polres Jogja juga dipenuhi rekaman anak-anak STM dan SMA yang menolak aksi demo. Efektif menggembosi tagar Gejayan Memanggil. Hasilnya? Gejayan Memanggil 2 gagal total.
Juga, rancangan gelaran demo pada 20 Oktober 2019 saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pun gagal total dan tidak menarik para pendemo. Efektivitas media sosial kembali teruji. Kontra narasi dengan konten tepat berhasil meredam.
Polda Metro Jaya pun yang menjadi tuan rumah hajat besar Pelantikan RI 1 dan RI 2 secara gencar melakukan komunikasi publik yang efektif lewat media dan didorong oleh media sosial. Hasilnya? Jakarta kondusif. Jakarta adalah barometer politik, hukum, keamanan, dan ketertiban.
Soal Veronica Koman pun polisi dan publik Indonesia, khususnya masyarakat Papua, berhasil melihat provokasi seperti yang dilakukan oleh Veronica Koman. Publik sadar ada penyebaran hoaks. Papua pun kondusif.
Perubahan Humas di Mabes Polri
Kapolri Jenderal Idham Azis menginginkan peran Humas bukan sekedar sebagai juru bicara Polri melainkan juga bisa mengelola keterlibatan media dan media sosial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Saya diperintahkan Pak Kapolri untuk mengembangkan Divisi Humas menjadi Badan Humas. Jadi Kepala Divisi Humas menjadi Kepala Badan Humas atau Kabahumas, dipimpin jenderal polisi bintang tiga,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal di Jakarta Rabu (27/11/2019).
M. Iqbal memaparkan tentang perlunya media sosial di era kepolisian modern. Pun polisi lebih mengedepankan langkah pencegahan ketimbang represif untuk mencegah gangguan keamanan. Salah satunya adalah pencegahan melalui narasi di media sosial.
“Sebab, jika ada narasi media sosial yang menggiring opini mengganggu Kamtibmas, pasukan khusus yang dikerahkan pun akan kalah,” papar Iqbal.
Iqbal benar. Dalam kaitan dengan perubahan paradigma komunikasi yang sangat cepat, berita dan narasi bisa tersebar begitu cepat dan hanya dengan melakukan perlawanan narasi yang tepat maka upaya menyampaikan informasi yang benar akan berhasil. Juga cara dan strategi penyebarannya menjadi kunci keberhasilan komunikasi publik.
Hingga pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sukses. Juga peristiwa seperti Papua dan demo-demo yang tidak perlu pun bisa diredam dengan kontra narasi, antisipasi, dan sebaran yang tepat. Dan Mabes Polri telah melangkah maju untuk itu.
Ninoy Karundeng, penulis.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews