"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektare konsesi dari 12,7 juta hektare yang memang telah dipersiapkan. Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu...., saya tunggu sekarang," kata (calon) Presiden Joko Widodo di depan massa pendukungnya, dalam Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, malam ini.
Kalimat-kalimat Jokowi ini mengingatkan saya kepada mendiang Adi Sasono, sang penganut dan pengampu sejati ekonomi kerakyatan.
Adi Sasono menjadi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie yang singkat pasca kejatuhan Soeharto, tahun 1998. Sebagai menteri, Adi Sasono langsung memperlihatkan sepak terjang yang menggiriskan sebagai pengemban fanatik faham ekonomi kerakyatan. Ia mengucurkan lebih sepuluh triliun rupiah untuk mensubsidi bunga kredit bagi untuk usaha kecil, menengah dan koperasi.
Ia juga menggantikan jaringan distribusi bahan pokok yang telah mapan – para konglomerat -- dengan jaringan koperasi.
Dan yang paling menjadi perhatian adalah gagasan Adi Sasono soal redistribusi aset konglomerat bermasalah, gagasan untuk merebut jutaan hektare lahan yang dikuasai orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat kecil.
"Kita tidak akan membiarkan sebuah negeri, di mana ada orang yang diberi hak penguasaan hutan (HPH) untuk 3,6 juta hektar, atau seluas kerajaan Inggris Raya, ketika ada orang Dayak yang mencuri kayu ditangkap karena dituduh menjadi penebang liar,” katanya.
Gagasannya bermakna ganda: mulia bagi khalayak banyak, tapi jadi ancaman bagi orang kaya.
Majalah besar terbitan Hongkong, Far Eastern Economic Review edisi 3 Desember 1998, menerakan label "Indonesia’s most dangerous man" – manusia paling berbahaya – kepada Adi Sasono. Ia juga dituduh sebagai pejabat anti-konglomerat, sekaligus anti-Cina. Majalah itu menyebut kebijakan Adi Sasono akan menakutkan investor dan secara politik akan meningkatkan sentimen rasial dan agama.
Sayang sekali, politik tak berpihak pada Adi Sasono. Presiden Habibie gagal memperpanjang kekuasaannya. Habibie surut langkah, surut pula Adi dari kabinet. Mimpi-mimpi Adi Sasono untuk membagikan lahan-lahan besar yang lama dikuasai orang-orang kaya pun ikut terkubur.
Adi Sasono meninggal dunia pada 13 Agustus 2016 di usia 73 tahun. Ia telah tiada, tapi gagasan yang senantiasa ia usung sepanjang hidupnya, ekonomi kerakyatan, rupanya tak benar-benar mati. Jokowi menggaungkannya kembali.
Saya menerka-nerka, apakah Jokowi tahu, Adi Sasono pernah dijuluki sebagai “orang paling berbahaya” karena gagasan membagi lahan itu. Tapi Jokowi memang terlihat begitu berbahaya bagi mereka. Jokowi tak sekedar mengusung gagasan, tapi sudah melakukannya: ia sudah membagi jutaan hektare lahan konsesi untuk masyarakat adat dan rakyat yang hidup di sekitar hutan.
“Kita tidak bisa lagi hidup dengan kata-kata,” kata Adi Sasono.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
