TNI/Polri bersikap netral, dia haram berpolitik apalagi ikut membantu salah satu calon dalam pemilu, ini pelanggaran fatal.
Suara Oposisi tidak dibungkam, bahkan diberi ruang seluas luasnya untuk mengkritik penguasa.
Di luar negeri, di negara negara maju, bahkan oposisi diberikan dana dari anggaran negara lebih besar agar bisa melakukan check and balances.
Media tidak memihak, media bekerja atas dasar profesionalitas, menghargai hak rakyat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, media tidak selamanya memikirkan market lalu mengabaikan hak publik(public sphere).
Bahkan di Norwegia, negara mensubsidi 20% anggaran kebutuhan media khususnya pers yang melayani publik.
Lembaga survei tidak melakukan pembohongan publik, tidak merilis survei bayaran seolah itu memetakan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Di amerika, lemabag survei nomor wahid Gallup, selalu akurat dan tidak melakukan pembohongan publik, dari 45x pilpres AS, Gallup hanya salah 3x.
Lembaga legislatif bekerja independen, mengontrol pemerintah sesuai amanat undang undang untuk melakukan check and balances, budget, dan legislasi. Bahkan sekarang fungsinya sudah bertambah sebagai pelobi dan sebagai fungsi representasi.
Lembaga legislatif bekerja profesional, tidak melakukan tukar guling kepentingan, bersekongkol dengan penguasa untuk memuluskan berbagai agenda KKN.
Presiden tidak serta merta bisa melakukan apapun sekehendaknya, presiden tidak diatur oleh partai dimana dia berasal, presiden bukan petugas partai, karena secara logika konstitusi sistem presidensial, dialah seharusnya yang terkuat bukan malah dia yang bikin masalah dan serba lemah.
Para menteri bekerja sesuai amanat undang undang, atasan mereka adalah rakyat bukan hanya presiden, karena mereka semua digaji oleh rakyat bukan presiden.
Para panitia pelaksana dalam pemilihan umum bersikap netral, profesional, dan tidak memihak. Satu TPS saja ada kecurangan dan berlangsng massif, maka ketua KPU nya harus dicopot sesuai undang undang dan dipidana.
Panitia pelaksana pemungutan suara tidak berafiliasi kepada partai manapun, tidak boleh makan bareng capres di ruang tertutup, tidak boleh meberima janji atau gratifikasi dari salah satu capres, dia bekerja terpisah dari intervensi penguasa.
TNI/Polri bersikap netral, dia haram berpolitik apalagi ikut membantu salah satu calon dalam pemilu, ini pelanggaran fatal. Di samping hukumannya pemecatan, bisa juga dipidana dan di bui.
Negara ini wajib didorong menuju negara demokrasi mapan yang on the track, salah satu prasyarat untuk misi tersebut adalah adanya pemimpin yang paham demokrasi dan mampu melaksanakan demokrasi dengan kapasitas diatas rata rata.
Apakah negara kita sudah demokratis? Apa masih jauh panggang dari api?
TZU
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
