Kerja Rangkap Anggota DPR, Tukang Usir!

Jadi anggota DPR itu ternyata bisa rangkap pekerjaan tukang: bisa tukang pecat, bisa juga tukang usir!

Kamis, 20 Januari 2022 | 11:49 WIB
0
212
Kerja Rangkap Anggota DPR, Tukang Usir!
Desmon J. Mahesa (Foto: jawapos.com)

Dulu Gus Dur pernah bilang "DPR seperti taman kanak-kanak". Dan tentu saja anggota DPR tidak terima dianggap seperti anak-anak TK. Tapi apa yang diucapkan Gus Dur banyak benarnya.

Beberapa hari lalu dalam rapat kerja dengan Komnas Perempuan, pimpinan sidang Desmond Mahesa mengusir anggota Komnas Perempuan karena telat menghadiri sidang dan nyelonong masuk. Sontak saja Desmond sebagai pimpinan sidang mengusir anggota Komnas Perempuan tersebut.

Apakah karena telat dalam menghadiri rapat kerja dengan mitra DPR harus diusir karena tidak tepat waktu?

Bukankah anggota DPR juga sering telat dalam menghadiri rapat-rapat kerja dengan mitranya?

Hanya berselang hitungan hari, ada anggota DPR mengusir Sekjen Kemensos yaitu Harry Hikmat disusir dari rapat kerja oleh pimpinan sidang yaitu Ace Hasan Syadzily. Hanya karena tersinggung oleh ucapapan Sekjen Kemensos.

Bahkan menteri Risma atau Tri Rismaharini meminta pimpinan sidang untuk tidak mengusir Sekjen-nya dan ia mau bersimpuh di kaki pimpinan sidang Ace Hasan untuk meminta maaf atas ketersinggungannya.

Dua pimpinan sidang baik Desmond Mahesa dan Ace Hasan bisa dikatakan masih muda dan jiwa arogan masih menggelora dalam dada. Seolah-olah "sopo siro-sopo ingsun" atau siapa kamu dan siapa saya.

Anggota DPR tidak seharusnya begitu main usir kepada mitranya, apalagi masalah atau hal yang sepele atau tidak terlalu subtansi atau pokok masalah.

Jangan dianggap kalau ada mitra kerja salah ucap atau telat dalam rapat kerja dianggap menghina lembaga DPR. Apalagi pernah ada satu usulan kalau ada masyarakat menghina lembaga DPR bisa dipidanakan.

Stigma atau pandangan negatif masyarakat kepada DPR karena memang anggota-anggota DPR tidak mencerminkan wakil rakyat dalam arti sesungguhnya. Pandangan masyarakat atau publik, DPR adalah wakil partai dan bukan wakil masyarakat yang mewakili aspirasinya.

Bahkan dulu ada menteri BUMN yaitu Rini Soemarno tidak bisa mengadakan rapat kerja dengan DPR karena terkena kartu merah. Dan setiap pembahasan anggaran kementerian BUMN diwakili oleh kementerian lainnya. Bisa jadi Rini Soemarno tidak mau menuruti permintaan anggota DPR.

Jadi anggota DPR itu ternyata bisa rangkap pekerjaan tukang: bisa tukang pecat, bisa juga tukang usir!

***