Kalo sudah heboh seperti sekarang, semakin jelas kelihatan (kentara) akal-akalan untuk menyingkirkan kelompok taliban
Sebetulnya, kalo pengen menyingkirkan "taliban" di tubuh KPK, Firli gak perlu repot-repot bikin aturan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) untuk persyaratan menjadi ASN.
Saya menilai permainan dia kurang cantik. Kembalikan saja oknum-oknum taliban itu ke institusi asalnya.
Sebagian besar personil KPK itu kan perbantuan dari institusi luar (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dsb). Karena sifatnya (statusnya) perbantuan, maka any time personil-personil ini bisa dikembalikan ke institusi asal. Tak ada cerita yang bersangkutan bisa bercokol terus di KPK tanpa batas waktu.
Juga tak ada aturan bahwa yang bersangkutan baru boleh dikembalikan ke institusi asal bilamana melakukan kesalahan/pelanggaran.
Akal-akalan untuk "mencutik" kelompok taliban di tubuh KPK ini sebetulnya sudah nampak waktu Undang-undang KPK yang baru dipaksakan untuk lolos di mana pada salah satu klausulnya menyebutkan semua personil KPK harus menjadi ASN.
Mungkin dipikirnya dengan adanya Undang-undang ini KPK mempunyai payung hukum untuk menyingkirkan kelompok taliban ini. Namun dalam penerapannya dirasakan tes standar masuk ASN kurang ampuh untuk menendang golongan taliban ini. Maka dibikinlah tes saringan tambahan yang diberi nama TWK.
Tes ini mirip dengan tes MI (Mental Ideologi) bagi mereka yang ingin masuk TNI. Hasil tes ini tidak bisa diganggu-gugat, karena TNI mempunyai hak mutlak untuk menentukan lulus tidaknya calon.
Tapi Firli mungkin tidak memperkirakan bahwa akal-akalan menerapkan TWK untuk calon ASN di KPK memukul balik dirinya (backfire). Dipikirnya pakai tes mirip MI aman untuk menyingkirkan kelompok taliban ini.
Nggak tahunya, sampai "bolo dewe" (teman sendiri) seperti Muhamadiyah, NU, PGI dsb ikut memprotes penerapan TWK yang dinilai tidak adil dan semena-mena.
Inilah yang dinamakan "senjata makan tuan". Makanya saya bilang di atas, permainan Firli kurang cantik. Dia bermain agak kasar, karena dipikirnya sudah ada senjata pamungkas yang membuat kelompok taliban ini tidak berkutik dan mati kutu.
Makanya itu pula saya berkata, kenapa repot-repot bikin aturan ASN dan TWK. Cukup oknum-oknum itu kembalikan saja ke institusi asalnya. Atau kalo yang tidak punya institusi, cukup kontrak kerjanya tidak usah diperpanjang lagi.
Kalo sudah heboh seperti sekarang, semakin jelas kelihatan (kentara) akal-akalan untuk menyingkirkan kelompok taliban.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
