Tes wawasan kebangsaan masih saja menjadi polemik bagi beberapa pihak. Padahal seharusnya TWK sudah tak dipermasalahkan lagi, karena tidak akan mengubah keputusan KPK sama sekali. Lebih baik masyarakat mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara.
Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara dan harus mengerjakan tes wawasan kebangsaan, maka ada yang terkejut. Padahal KPK sebagai lembaga antirasuah adalah lembaga resmi di bawah negara, sehingga wajar jika pegawainya diangkat jadi abdi negara. Selain itu, pengangkatan mereka juga memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.
Namun polemik tentang TWK masih saja bergulir dengan kencang. Ada saja pihak yang curiga karena menganggap bahwa tes ini kurang fair. Akan tetapi, seharusnya polemik TWK sudah diakhiri. Karena faktanya para pegawai KPK yang lolos ujian, sudah diangkat jadi ASN pada 1 juni 2021.
Hendardi, Ketua Setara Institute meminta KPK untuk mengabaikan polemik tentang TWK. Lebih baik mereka fokus bekerja untuk memberantas korupsi di tanah air. Karena PR KPK masih banyak. Dalam artian, banyak sekali kasus yang harus diselesaikan dan rencana operasi tangkap tangan (OTT), sehingga lebih baik fokus menatap ke depan dan tak menghiraukan ocehan orang nyinyir.
Jika ada pegawai yang terpengaruh oleh polemik TWK, maka dikhawatirkan ia akan baper dan berpengaruh pada kinerjanya. Padahal kerja KPK sangat berat dan tidak boleh kena tekanan psikologis yang tinggi dari pihak luar. Jika polemik TWK tidak kunjung selesai, maka takutnya para pegawai akan depresi lalu izin sakit karena psikomatis. Hal ini amat merugikan karena kinerja KPK jadi berkurang.
Tugas KPK amat mulia demi menyelamatkan uang negara, dan kita harus mendukung mereka, bukannya mencela dan mempermasalahkan materi TWK. Lebih baik gunakan lidah untuk berkata hal-hal yang baik. Bukannya menuduh dan memfitnah bahwa tes ini memiliki modus tertentu dan ada kepentingan politik yang bermain di belakangnya.
Lebih baik biarkan KPK menjadi lembaga antirasuah yang bekerja dengan trengginas dan rajin untuk memberantas tiap tindak pidana korupsi di Indonesia. Walau para pegawainya sudah diangkat jadi ASN, mereka masih boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan. sehingga kinerja KPK tidak akan berkurang sama sekali.
Kita wajib mendukung KPK agar menjadi lembaga anti korupsi yang bekerja keras untuk menangkap tikus-tikus berdasi alias para koruptor nakal yang nekat menggondol uang negara. Jika ada koruptor, maka rakyat yang dirugikan, karena uang hasil pajak malah disalahgunakan oleh mereka. Oleh karena itu, KPK wajib di-support, bukan dicela sana-sini.
Jika ada yang masih berpolemik tentang tes wawasan kebangsaan maka ia bagai berjalan mundur, karena ujiannya sudah lama selesai. Proses penilaian juga sangat objektif dan para asesor bekerja dengan profesional. Sehingga mustahil ada kongkalingkong antara asesor, pembuat materi tes, dengan para petinggi KPK.
Sudahi saja polemik tentang TWK dan lebih baik fokus pada jadwal penyelidikan kasus korupsi dan rencana OTT yang berikutnya. Jika ada yang masih mempermasalahkannya, maka ia bisa kena UU ITE, karena berkoar-kora di media sosial dan secara tidak langsung menjelek-jelekkan pemerintah. Karena KPK adalah lembaga di bawah pemerintah.
Mari dukung KPK dengan menyebarkan berita positif mengenai prestasi mereka. KPK adalah lembaga yang jujur dan lurus, sehingga tidak bisa dicampuri oleh kepentingan politik atau pejabat negara tertentu. Jangan negative thinking pada TWK dan KPK, tetapi biarkan mereka bekerja dengan keras untuk menindak tiap koruptor. (Made Raditya)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews