TKN merespon positif atas sikap PKS, menganggap sebuah kejutan mulai membahas peluang Sandiaga kembali menjabat wakil gubernur DKI Jakarta.
"Perjuangan politik haruslah dalam koridor konstitusi. Harus dilakukan tanpa kekerasan." ~ Prabowo Subianto
Indah sekali ya kata-kata Pak Prabowo ini kalau diterapkan dalam berpolitik, pastinya tidak akan terjadi polemik 'Quick Count' yang sudah mengarah kepada kekerasan dan perpecahan. Mari kita lihat seperti apa Manuver PKS ditengah kekisruhan politik akhir-akhir ini.
Ada beberapa indikator yang diisyaratkan PKS sebagai pengakuan bahwa Prabowo sudah kalah. Apa yang mendasari PKS terkesan bermanuver politik, ditengah konflik persengketaan perhitungan suara, antara kubu 02 dan kubu 01.
Pertama PKS sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Adil Makmur, mengakui hasil Quick Count yang memperlihatkan beberapa persen partainya naik, sementara BPN tidak mengakui sama sekali hasil Quick Count. Menjadi aneh kalau PKS Ikut tidak mengakui hasil Quick Count, sementara jelas-jelas berdasarkan hasil Quick Count PKS naik beberapa persen.
Pengakuan inilah yang dianggap kalangan politisi sebagai manuver politik dari PKS, terutama kalangan politisi yang berseberangan dengan Kubu 02. Kedua, PKS mempersilahkankan Sandiaga Uno untuk kembali menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, padahal posisi tersebut merupakan jatah bagi kader PKS.
Sementara BPN sudah memberikan sinyal Sandiaga Uno tidak mungkin kembali kekursi wagub DKI Jakarta, karena Sandiaga posisinya Di Kantor Wakil Presiden. Artinya BPN meyakini Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019.
Apakah sudah ada 'Bargaining' antra PKS dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.? Secara ideologi, antara PKS dengan Koalisi Indonesia Maju seperti Minyak dan Air, tidak mungkin bisa bercampur, bisa saja bercampur kalau PKS mau merubah ideologi politiknya.
Menurut saya sangat kecil kemungkinannya, karena akan sangat sulit diterima Koalisi Indonesia Maju. Manuver yang dilakukan PKS hanyalah ungkapan kegelisahan mereka terhadap posisi yang dijanjikan Gerindra. PKS sangat yakin kalau Prabowo kalah, dan Sandiaga akan kembali kekursi Wagub DKI Jakarta.
Yang jelas PKS tidak ingin Ikut meributkan sengketa perhitungan suara, apa lagi sampai Ikut larut dalam perseteruan yang berakibat pada kerusuhan.
Seperti halnya Demokrat dan PAN yang mulai membuat jarak, agar tidak terlibat dalam perbuatan yang Inkonstitusional.
TKN Jokowi-Ma'ruf sangat merespon secara positif atas sikap PKS ini, menganggap sebuah kejutan kalau Partai Keadilan Sejahtera mulai membahas peluang Sandiaga Uno kembali menjabat wakil gubernur DKI Jakarta meski penghitungan suara pemilu 2019 belum selesai.
“Ini surprise. Pertama, artinya PKS itu orang-orang yang cerdas yang mengakui quick count. Mereka mengakui quick count berapa persen partai dia naik, kan dia harus konsisten ketika quick count yang partai diakui, masa pilpres enggak diakui," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Arya Sinulingga, di Rumah Cemara, Jakarta, Senin, 22 April 2019.
Tapi berdasarkan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS, Hidayat Nur Wahid, Satu Sisi memang dia mempersilahkan Sandiaga kembali kekursi Wagub DKI Jakarta, tapi menurutnya Pemilu belum selesai, sangat mungkin Sandiaga menjadi Wakil Presiden.
"Ya monggo saja kalau beliau mau. Tapi kan belum tentu beliau kalah dalam wapres, kalau beliau nanti menang sebagai wapres? Ini proses belum selesai," kata Hidayat di gedung DPR.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
