Pemerintah Pacu Hilirisasi dan Ekonomi Hijau untuk Pertumbuhan Nasional yang Berkeadilan

Arah pembangunan nasional Indonesia memasuki fase penting ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi semata diukur dari kecepatan, tetapi dari kualitas, ketahanan, dan dampaknya bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah hilirisasi industri dan ekonomi hijau muncul sebagai dua strategi kunci yang saling menguatkan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai fondasi penguatan struktur ekonomi nasional, sekaligus menjadikannya sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

Hilirisasi tidak lagi dipahami sebatas meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi yang menyentuh penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan daya saing industri nasional. Hal ini tercermin dari komitmen pemerintah mempercepat 18 proyek hilirisasi strategis yang saat ini tengah difinalisasi studi kelayakannya bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa percepatan penyelesaian feasibility study menjadi kunci agar proyek-proyek yang paling siap dapat segera dieksekusi, sesuai harapan Presiden agar keputusan strategis sudah diambil pada akhir tahun.

Daftar proyek hilirisasi tersebut menunjukkan pendekatan yang semakin komprehensif. Mulai dari pengolahan mineral seperti bauksit, nikel, tembaga, dan pasir besi, hingga hilirisasi sektor energi, pangan, kelautan, dan bioenergi, seluruhnya dirancang untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Investasi ratusan triliun rupiah yang tersebar dari Papua hingga Aceh menegaskan bahwa hilirisasi bukan agenda sektoral, melainkan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan wilayah. Kehadiran proyek di daerah seperti Sarmi, Fakfak, Kupang, dan Morowali juga memperkuat pesan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa.

Namun, kekuatan hilirisasi hari ini terletak pada kemampuannya bertransformasi sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Pemerintah menyadari bahwa industrialisasi tanpa kendali justru berisiko menimbulkan masalah lingkungan dan sosial di masa depan. Karena itu, agenda hilirisasi didorong selaras dengan komitmen rendah emisi, penerapan prinsip ESG, dan penguatan ekonomi sirkular. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, berulang kali menegaskan bahwa ketahanan energi dan nilai tambah ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Pendekatan ini tercermin dalam pelaksanaan Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 yang digagas Satgas Hilirisasi. Forum ini membuka ruang dialog lintas sektor untuk mendekatkan isu hilirisasi dan transisi energi kepada publik, khususnya generasi muda. Sekjen Inisiatif Daulat Energi Rio Anggara menekankan pentingnya pemahaman utuh mengenai keterkaitan antara industri pengolahan, ketahanan energi, dan keberlanjutan ekologi. Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi modern tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial dan ekologis, termasuk perlindungan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya.

Pandangan serupa disampaikan oleh anggota Satgas Hilirisasi Ridha Saleh yang menyoroti pentingnya keadilan ekologis dalam setiap kebijakan industrialisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail memaparkan bagaimana BUMN energi mulai bertransformasi menuju industri rendah emisi melalui inovasi teknologi dan pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Kehadiran figur seperti Melliza Xaviera Putri sebagai representasi generasi muda juga menunjukkan bahwa agenda ekonomi hijau telah menjadi isu lintas generasi yang membutuhkan partisipasi luas.

Di sisi pembiayaan, keseriusan pemerintah terlihat dari penguatan skema Just Energy Transition Partnership. Pemerintah menyiapkan pembiayaan hingga Rp350 triliun untuk mempercepat transisi energi, sebagai bagian dari strategi mendorong ekonomi hijau sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transisi energi dirancang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen pada 2029. Meningkatnya komitmen internasional melalui JETP juga mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan Indonesia.

Hilirisasi dan transisi energi yang didukung pembiayaan hijau membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi rendah karbon, energi terbarukan, dan industri berbasis inovasi. Proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi, dedieselisasi, pengembangan modul surya terintegrasi, hingga bioavtur dari minyak jelantah menjadi bukti konkret bahwa agenda ekonomi hijau telah diterjemahkan ke dalam proyek nyata dengan dampak ekonomi langsung. Kombinasi antara hilirisasi sumber daya dan energi bersih inilah yang membedakan strategi Indonesia saat ini dari pola pembangunan lama yang bergantung pada ekspor bahan mentah.

Hilirisasi dan ekonomi hijau bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan jawaban strategis atas tantangan struktural ekonomi nasional. Dengan memastikan nilai tambah di dalam negeri, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dan generasi muda, pemerintah menempatkan Indonesia pada jalur pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berdaya tahan. Konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi publik yang kuat akan menjadi kunci agar strategi besar ini tidak hanya sukses di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Pembangunan Nasional