Presiden Jokowi menjadi pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat. Salah satu kebutuhan tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur secara masif yang mampu memberikan banyak kontribusi positif.
Presiden Jokowi mempelopori beberapa program untuk rakyat, misalnya blusukan yang berarti datang langsung ke tengah-tengah masyarakat. Eka Suaib, Guru Besar Universitas Halu Oleo Kendari, menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang memahami kebutuhan rakyat.
Beliau tahu akan kebutuhan rakyat karena berpengalaman memimpin dari bawah. Dalam artian, Presiden Jokowi dulu pernah jadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, baru dipilih jadi presiden, sehingga pengalamannya cukup panjang untuk mengerti kebutuhan rakyatnya.
Pengalaman memang guru terbaik dan ketika Presiden Jokowi jadi wali kota Solo memang sudah merakyat. Ketika menjabat selama 2 periode, beliau mendengarkan berbagai keluhan terutama dari rakyat kecil.
Dengan kekuasaannya bisa saja menggusur pedagang kaki lima karena untuk penertiban, tetapi beliau malah mengajak makan siang para pedagang dan bicara dari hati ke hati, sampai akhirnya dilakukan pemindahan tanpa ada pemaksaan.
Eka Suaib melanjutkan, Presiden Jokowi melakukan pembangunan yang masif untuk mewujudkan cita-cita besarnya. Pembangunan tersebut juga terjadi di seluruh Indonesia. Eka optimis cita-cita ini akan terwujud karena didukung oleh demokrasi di negeri ini.
Pembangunan di era Presiden Jokowi dilakukan secara masif, dan tidak hanya dilakukan di Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Rakyat di luar Jawa bersorak karena mereka bisa menikmati infrastruktur seperti jalan raya yang representatif, bendungan, jalan tol, jembatan, dan fasilitas lainnya. Presiden Jokowi menghapus Jawa-sentris karena memang Indonesia tidak hanya Jawa, tetapi rakyatnya juga ada di pulau lainnya.
Pembangunan infrastruktur memang wajib dilakukan di seluruh Indonesia, karena mengaplikasikan Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Semua warga negara Indonesia berhak menikmati fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, karena ada azas keadilan. Tidak akan ada lagi ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan barat.
Infrastruktur berupa bendungan dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, seperti Bendungan Napun Gete yang diresmikan pada tahun 2021 lalu di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan ini akan mengatasi masalah kekeringan di NTT sehingga rakyat tak lagi kelabakan saat kemarau. Sebaliknya, saat musim hujan tidak akan banjir karena ada pengaturan air di bendungan ini.
Dengan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua maka masyarakat di Bumi Cendrawasih bisa menikmati jalan yang mulus dan lancar. Mereka tak lagi harus melewati jalan setapak atau merana karena harga tiket pesawat yang makin mahal. Kondisi geografis Papua memang unik karena ada hutan, perbukitan, dan daratan, dan dengan jalan yang bagus maka mengurangi ketergantungan rakyat akan pesawat terbang karena jalurnya bisa via darat.
Rakyat amat berterima kasih karena Presiden Jokowi amat memahami kebutuhan mereka. Dengan berbagai infrastruktur maka kehidupannya makin maju karena transportasi lancar. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang akan bisa menghemat waktu dan biaya kirim, sehingga menekan ongkos pengangkutan barang.
Pemerintahan Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk memajukan Indonesia dan memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk melalui pembangunan infrastruktur. Dengan adanya berbagai program tersebut, pemerataan kesejahteraan dapat terwujud dan kehidupan masyarakat kedepannya akan lebih baik. Penulis adalah Pegiat Literasi Medan
Abdul Karim
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews