Polemik Pulangnya HRS: Pemerintah Terlihat Panik, Ada Apakah?

Moment kepulangan Imam Besar Habieb Muhammad Rizieq Shihab telah membuat Menko Polhukam Mahfud MD meradang. Sampai akhirnya Mahfud ikut mem-bully Habieb dengan sebutan HRS ini.

Itulah yang terjadi dalam wawancara Ade Armando dengan mantan Menhan kera Presiden Abdurrahman Wahid itu beberapa hari lalu (4/11/2020). Mahfud mengatakan hal yang jelek-jelek tentang HRS dengan sangat kasar.

Mahfud MD mengatakan, HRS bukan orang suci. Padahal, ia tidak pernah mengatakan dirinya orang suci. Dan, Mahfud juga menyebut HRS mau pulang karena menghindarkan deportasi dari Arab Saudi. Singkatnya, yang keluar dari mulut Mahfud buruk-buruk semua.

Menurut KH Tb Abdurrahman Anwar Al Bantany, zaman ini milik HRS. Imam Besar Umat Islam Indonesia ini selalu menjadi sorotan dan perbincangan berbagai kalangan baik dalam dimensi Nasional maupun Internasional.

“Para pecinta HRS itu selalu loyal dan setia ikut berjuang di bawah komando beliau apapun resiko dan akibat yang harus diterimanya,” lanjut mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafi'iyah Jakarta itu.

Sebagai sosok Mujahid atau pejuang tangguh di medan laga perjuangan yang tidak mengenal rasa takut untuk dibunuh, tidak gentar menghadapi penjara, tidak menyerah dengan teror, dan ancaman, tidak larut dengan sogok, tidak peduli dengan fitnah, cacian, dan sebagainya.

HRS pejuang tangguh yang Istiqomah, bukan mencari panggung, bukan mencari popularitas, bukan pula mencari dunia, tetapi yang dicari adalah Ridho-Nya Alloh SWT. Dalam hablum minan nas, HRS santun dan bersahaja, menunjukan akhlakul karimah.

Tapi, dalam hal keberpihakannya membela Agama Alloh, HRS tegas tanpa kompromi. “Itulah sifat kesatria dari umat Rosululloh SAW, menempatkan lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, dan keras pada tempatnya,” ungkap Anwar Al Bantany.

Menurutnya, serentetan cara dan makar untuk membungkam HRS antara lain:

1. Tiga kali keluar masuk dari penjara, tidak membuat jera untuk terus berjuang membela kebenaran dan menegakan keadilan.

2. Ancaman berupa sniper otomatis yang diarahkan untuk merenggut jiwanya, tidak digubris HRS sama sekali.

3. Sogokan uang satu triliun agar HRS bungkam, tidak diliriknya sama sekali.

4. Teror-teror saat da'wah dan ceramah yang mengancam jiwanya, tidak membuat berhenti dari menyuarakan kebenaran di atas mimbar.

5. Fitnah keji dan pembunuhan karakter yang dialami oleh HRS, dan keluarga tidak mampu menghentikan perjuangannya.

6. Hijrah ke Mekkah untuk menghindari pertumpahan darah dengan anggapan agar HRS tak lagi berjuang, tetapi suara HRS dari Mekkah tetap lantang melawan berbagai Kedzoliman.

7. Dan berbagai cara busuk, licik, dan keji dilakukan dan diarahkan ke HRS dengan harapan agar HRS bungkam dan takut.

“Ternyata berbagai upaya yang telah dilakukannya untuk membungkam HRS hasilnya hanya menyebabkan berbagai macam kebingungan yang dialami oleh rezim saat ini,” lanjut Anwar Al Bantany.

Tiga Tahun Enam bulan HRS berada di Mekkah dicekal, dikriminalisasi, dan upaya lainnya. “Kini tiba saatnya HRS kembali ke tanah air untuk membela Agamanya, membela umatnya, dan membela Bangsa dan Negaranya,” tegasnya.

Umat bersuka ria akan menjemput, dan menyambut kedatangan serta kehadiran HRS di tanah air tercinta.

Kedatangan HRS ke tanah air telah membuat rezim kalangkabut mencari sejuta cara untuk membungkam HRS tidak berdampak apa-apa sama sekali, sehingga rezim saat ini sedang berada dalam seribu kebingungan.

Wartawan senior Asyari Usman bertanya, apakah Habieb pernah berbuat jahat seperti Joko Tjandra? “Sampai-sampai beliau sekarang di-bully oleh Mahfud? Habib tak pernah merugikan rakyat dan negara sebagaimana JT melakukan korupsi dan penipuan besar.”

Jadi, sangatlah mengherankan mengapa Mahfud MD sampai ikut mem-bully Habieb. Sampai-sampai dalam wawancara dengan Ade Armando itu merasa ringan mengatakan agar Habieb mengurus sendiri masalahnya dengan pemerintah Saudi.

Padahal, Mahfud tahu, Habieb tidak pernah meminta bantuan aparat Indonesia. Kelihatannya, Pak Menko tergiring masuk ke ruang yang penuh dengan “udara akal kotor”. Tidak terpikirkan mengapa Mahfud yang berintelektualitas tinggi mau menghirup “udara akal kotor” itu.

Apakah mungkin Mahfud MD merasa dia akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi para penguasa dan para cukong? Wallahu a’lam. Tidak salahnya kalau Anda berkenan menyumbangkan “oksigen akal sehat” kepada Mahfud MD.

Baca Juga: Pahlawan Rasa Deportan

Persaudaraan Alumni (PA) 212 sendiri menyebut, tidak ada lagi laporan kepolisian atau kasus yang menyangkut HRS. PA 212 mengklaim bahwa semua laporan yang menyangkut HRS itu sudah berstatus SP3 atau dihentikan penyelidikannya.

“Sudah SP3. Insya Allah (semua kasus HRS) sudah SP3 jadi nggak ada masalah,” kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, seperti dilansir Gelora.co, Minggu (8/11/2020).

Slamet Maarif meminta aparat kepolisian untuk tidak provokatif menjelang kepulangan HRS. “Jadi polisi jangan mengada-ada (lagi). Ciptakan kondisi agar kondusif jangan komentar yang provokatif dan mengada-ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut, ada beberapa laporan polisi yang sampai saat ini menyangkut nama HRS di Polda Metro Jaya. “Memang banyak laporan polisi yang menyangkut masalah Pak Rizieq Shihab ya,” katanya.

Sebelumnya, PA 212 juga mengungkapkan ada intelijen hitam persulit HRS pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Intelijen hitam ini juga disebut memberikan informasi palsu soal keadaan HRS.

Seperti dilansir HarianAceh.co.id, Kamis (19/10/2020), Slamet Maarif menjelaskan, operasi intelijen hitam di balik susahnya tokoh FPI itu pulang ke Tanah Air.

Dia menjelaskan salah satu informasi bohong datang dari Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Dubes menyebut HRS bermasalah.

Padahal, kata Slamet Maarif, beberapa waktu lalu di sebuah stasiun televisi, yang mana jelas mengatakan tidak ada masalah antara pemerintah Indonesia dengan Saudi soal kepulangan tokoh FPI tersebut.

“Artinya ini ada intelijen hitam bermain yang menginfokan yang tidak benar (soal HRS) ke Arab Saudi,” jelas Slamet Maarif dalam tayangan YouTube Front TV, Senin (19/10/2020). Ia heran kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia kok beberapa pihak tak senang.

Termasuk Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, yang kesannya malah tak senang juga. Slamet Maarif melihat ada beberapa pihak yang mencoba mengganjal kepulangan HRS.

“HRS mau pulang, dia (Dubes Indonesia untuk Arab Saudi) cuek nggak mau urusin. Padahal (HRS) usaha sendiri. Harusnya gembira dia warganya bisa pulang ini sebaliknya. Harusnya cari info berupaya agar pulang,” katanya.

“Dubes Agus ini salah satu variabel yang hambat kepulangan HRS. Artinya terbukti pesoalan ada di sini. Mulai Allah buka ini pihak yang selama ini bermain,” lanjut Slamet.

Selain Dubes Agus, Slamet menyoroti respons Istana atas kepulangan HRS. “Kok responnya seakan tak senang dengan kabar itu. Ternyata orang Istana teriak semua, kebakaran jenggot. Ini indikasi keterlibatan pihak sana ikut menghalangi kepulangan,” katanya.

Dubes Agus menyebut, ada aib yang dilakukan HRS selama tinggal di Arab Saudi. Tapi Agus tak mengungkapkan aib yang dilakukan Imam Besar FPI tersebut. Aib itu tercantum dalam layar kedua sistem komputer imigrasi Arab Saudi.

“Di layar kedua ini ada dua kolom yang sensitif dan berkategori aib sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik,” kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/11/2020). Ia mengungkapkan, data sensitif ini masih bisa diakses di sistem hingga 4 November 2020.

“Pada 4 November kemarin data sensitif ini masih bisa dibaca. Kalau tidak nyaman dengan label ini silakan protes kepada komputer keimigrasian Saudi,” ucap Dubes Agus.

Sebelumnya, ia juga mengungkapkan bahwa Rizieq pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Status itu terdapat di layar keempat dalam sistem komputer imigrasi Saudi. “Di layar ini juga tertulis dengan sangat jelas namanya masuk dalam 'tasjil murahhal', daftar orang dideportasi,” ungkap Dubes Agus.

Mahfud sebelumnya juga menyebut bahwa kepulangan HRS itu untuk menghindar agar tidak dideportasi dari Arab Saudi akibat pelanggaran imigrasi.

***