Perpres MBG Jadi Bukti Pemerintah Bergerak Cepat Jamin Gizi Anak Indonesia

Oleh: Anggita Prameswari

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memberi harapan besar bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi muda Indonesia. Program ini tidak hanya sekadar penyediaan makanan, melainkan sebuah strategi besar negara dalam membangun sumber daya manusia unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG menjadi langkah penting yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan program strategis ini berjalan secara berkelanjutan dan optimal.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko, menegaskan bahwa Perpres ini akan segera ditandatangani Presiden. Ia menyebutkan bahwa draf sudah selesai diproses dan tinggal menunggu pengesahan. Target yang ditetapkan bahkan dalam waktu dekat, sebelum 5 Oktober 2025, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal keberlangsungan MBG. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bergerak cepat, merespons kebutuhan rakyat, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap tata kelola gizi nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa Perpres MBG memiliki nilai urgensi tinggi. Aturan tersebut tidak hanya mengatur standar pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat dukungan terhadap rantai pasok, manajemen distribusi, serta sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan begitu, MBG akan dijalankan secara terstruktur, terukur, dan menyentuh semua lapisan masyarakat sesuai target utama: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi setiap hari sekolah.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mendukung penuh penerbitan Perpres ini. Menurutnya, program MBG adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar, karena menyangkut masa depan bangsa. Kehadiran Perpres menjadi instrumen penting agar seluruh proses pelaksanaan program dapat semakin baik dan terintegrasi. Dukungan legislatif ini menegaskan bahwa MBG adalah konsensus nasional yang melibatkan semua unsur negara untuk bersama-sama memajukan anak bangsa melalui gizi yang berkualitas.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen koordinasi yang kuat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Perpres MBG akan mengatur pembagian tugas antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini penting agar seluruh elemen pemerintahan dapat bergerak serempak, sehingga program benar-benar tepat sasaran dan menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Semangat sinergi ini mencerminkan model tata kelola baru yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Tak hanya soal koordinasi, Perpres juga membuka peluang penguatan insentif bagi para tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa skema dukungan bagi guru penanggung jawab MBG di sekolah sedang dibahas dalam Perpres. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan para pendidik sebagai mitra strategis dalam keberhasilan program.

Jika ditinjau lebih luas, Perpres Tata Kelola MBG mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan nasional. Pertama, Perpres ini menghadirkan payung hukum yang kuat sehingga seluruh pelaksanaan program memiliki dasar legal formal yang jelas. Kedua, Perpres memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP) baku, termasuk sertifikasi makanan, yang menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi anak-anak Indonesia. Ketiga, Perpres memperluas ruang partisipasi, di mana seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah memiliki peran yang jelas dalam mendukung program.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepemimpinan responsif dan visioner dengan memprioritaskan penandatanganan Perpres ini. Di tengah kesibukan agenda kenegaraan, perhatian beliau terhadap tata kelola MBG mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan gizi anak sebagai pilar utama pembangunan. Tindakan cepat ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaksana program, tetapi juga menumbuhkan optimisme publik bahwa negara hadir sepenuhnya dalam menjawab kebutuhan generasi penerus bangsa.

Program MBG bukan sekadar program makan di sekolah, melainkan investasi jangka panjang yang dampaknya sangat luas. Dari sisi kesehatan, anak-anak akan tumbuh lebih kuat dan terhindar dari stunting. Dari sisi pendidikan, gizi yang baik akan meningkatkan konsentrasi belajar sehingga prestasi akademik dapat lebih optimal. Dari sisi sosial, program ini memperkuat rasa keadilan karena seluruh anak, tanpa terkecuali, berhak memperoleh makanan bergizi yang layak. Sedangkan dari sisi ekonomi, MBG membuka peluang bagi petani lokal, pelaku usaha kecil, dan rantai pasok pangan nasional untuk berkembang melalui pengadaan bahan baku.

Dengan hadirnya Perpres Tata Kelola MBG, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk keraguan terhadap keberlangsungan program ini. Perpres bukan sekadar regulasi, melainkan simbol komitmen dan respon cepat negara dalam melindungi serta memajukan generasi bangsa. Ia juga menjadi pondasi kokoh agar MBG tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang dan beradaptasi sesuai kebutuhan zaman.

Kehadiran Perpres ini sekaligus memperlihatkan wajah baru tata kelola program strategis nasional: cepat, tanggap, dan berorientasi pada masa depan. Dukungan dari seluruh elemen pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga pemerintah daerah, semakin menegaskan bahwa MBG adalah program bersama yang dipikul seluruh bangsa. Inilah bukti nyata bahwa pemerintah tidak sekadar berjanji, melainkan bekerja dengan langkah konkret demi masa depan anak-anak Indonesia.

Pada akhirnya, Perpres Tata Kelola MBG adalah tonggak penting yang memastikan program strategis ini tetap berjalan sesuai harapan rakyat. Ia hadir sebagai bukti respon cepat pemerintah, penguatan tata kelola nasional, dan komitmen mulia dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Dengan fondasi regulasi yang kuat, MBG akan terus bergerak, memberikan manfaat besar, dan menjadi warisan kebijakan monumental bagi masa depan bangsa.

*Penulis merupakan pengamat kebijakan pemerintah