Dewan Kota Oxford telah menyebutkan bahwa pihaknya memberikan penghargaan Freedom of the City of Oxford kepada Individu atau institusi yang istimewa dan yang berjasa besar terhadap kota tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah mengecam penghargaan dari Dewan kota Oxford tersebut kepada Benny Wenda. Hal ini dikarenakan Gerakan yang dirintis oleh Benny tidaklah relevan dengan kondisi Papua Barat, selepas pelariannya ke Inggris.
Penghargaan Freedom of the City Of Oxford itupun mendapat kecaman keras dari Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal ini karena Benny memiliki rekam jejak kriminal di Papua.
Hal ini sontak membuat Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Dewan Kota Oxford sama sekali tidak memahami apa yang dlakukan Benny serta kondisi Papua yang sebenarnya, termasuk dengan kelompok kriminal bersenjata yang terus memberikan aksi teror.
Meskipun penghargaan itu cukup bergengsi di kancah Internasional, namun karena seseorang penggiat separatisme, tentunya kita patut menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan oleh Benny sudah mengganggu ketertiban umum khususnya di Papua.
Dengan diberinya penghargaan kepada Benny Wenda tersebut, kita tentu patut bertanya – tanya, bagaimana mekanisme penilaian terhadap Benny. Pemerintah Indonesia tentu memiliki hak untuk protes ke Oxford oleh penghargaan yang dirasa tidak masuk akal. Jika penghargaan kepada Benny Wenda tidak dicabut, artinya Dewan Kota Oxford tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Benny.
KBRI London pun turut mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada Benny sebagai “juru kampanye damai untuk demokrasi”, di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan dirinya dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.
KBRI London justru menilai bahwa pemberian penghargaan itu justru dapat memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya, untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah, yang bertugas dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
Dengan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford mengenai Benny dan Gerakan Separatis di Papua, Dewan Kota Oxford tentu telah melukai perasaan rakyat Indonesia.
Penghargaan kepada Benny, diduga merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka, setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada 2013.
Pemberian penghargaan kepada orang tersebut tentunya mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia.
KBRI London berpandangan, bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia – Inggris, khususnya dengan Kota Oxford, terutama di saat kedua negara tengah merayakan 70 tahun hubungan diplomatik.
Pada kesempatan berbeda, Supiadin Aris Saputra selaku Anggota Komisi DPR RI memprotes langkah Dewan Kota Oxford Inggris, yang memberikan penghargaan Freedom Oxford kepada pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Sebab di Indonesia, Benny dikenal sebagai seorang tokoh separatis.
Ia juga menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Dewan Kota Oxford merupakan bentuk campur tangan terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.
Kemungkinan besar, Dewan Kota Oxford telah termakan oleh propaganda kosong dan palsu yang disampaikan oleh Benny Wenda.
Namun pemerintah pusat Inggris telah menegaskan posisinya tidak berubah, yakni mendukung kesatuan NKRI. Hanya saja, pemerintah pusat Inggris terbatas ruang geraknya karena Freedom of Oxford merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kota Oxford dan mereka memiliki pendekatan yang berbeda terhadap peran Benny untuk Papua.
Meski begitu, pemerintah Indonesia mencatat pernyataan tegas pemerintah Inggris yang mendukung penuh kedaulatan NKRI. Pemberian pneghargaan dari Dewan Kota Oxford tersebut tidaklah mewakili posisi pemerintah Inggris.
Hal itu diperkuat bahwa Benny diketahui melarikan diri dan saat ini tinggal di Oxford, Inggris dengan status sebagai pengungsi. Hal ini ia lakukan semata–mata karena ingin mendapatkan suaka, namun kenapa pula Benny yang mendapatkan penghargaan, akankah nantinya ia akan bernasib sama dengan Aung Su Kyi yang juga pernah mendapat penghargaan sejenis.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews