Terpilih lagi menjadi anggota Komisi Dewan HAM ini capaian luar biasa. Mengingat di tengah riuhnya konflik yang tak berhenti, pemerintahan mampu tenang dan menghadapi segala tantangan.
Pada 17 Oktober 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menobatkan Indonesia sebagai bagian dari Dewan Anggota Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2019. Keterpilihan ini sekaligus menepis anggapan bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua.
Kabar dipilihnya Indonesia sebagai Anggota Komisi Dewan HAM PBB di tahun 2019. Kabar ini tentunya merupakan capaian yang begitu membanggakan sekaligus menggembirakan. Setelah sebelumnya aneka tuduhan terkait Hak asasi manusia ini kerap tertuju bagi bumi pertiwi. Terlebih saat situasi "panas" dengan Bumi Cendrawasih beberapa waktu lalu.
Namun, sayang agaknya fitnahan tersebut tidak pernah terbukti. Justru malah membuat Indonesia makin kuat dan hebat. Hal ini tercermin atas pengumuman didapuknya negeri tercinta sebagai bagian dari keluarga besar PBB khususnya menjadi anggota komisi dewan Hak Asasi Manusia.
Menurut Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Yakni Marinus Yaung mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi dewan komisi HAM ini bukanlah yang pertama kali. Konon Nusantara ini pernah menorehkan catatan serupa pada tahun 2005-2007 dan kini tahun 2019 hal tersebut berulang.
Momen ini merupakan sesuatu hal yang menarik karena sebelumnya terdapat usaha guna menciptakan citra buruk oleh ULMWP dan Juga Veronika Koman. Mereka gencar menyuarakan jika Indonesia ialah negara yang berkasus dengan masalah HAM. Mereka juga mengkampanyekan citra ini bukan hanya di dalam PBB namun, juga di dunia Internasional.
Menurut Yaung, aktifnya aksi ini tidak mempengaruhi Indonesia terpilih Sebagai anggota Komisi Dewan HAM PBB periode tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa secara otomatis Nusantara mampu memenuhi serta merekatkan hak asasi di seluruh wilayah NKRI, utamanya wilayah Papua. Bahkan, menurut versi PBB Indonesia mampu menyisihkan dua kandidat utamanya yakni, Korea Selatan dan Jepang.
Jepang dan Korsel ini notabene memiliki sistem negara maju berkenaan dengan penegakan HAM, serta demokrasinya begitu berkembang. Bahkan, terkesan berada beberapa level di atas Indonesia. Lalu, mengapa Negeri kita tercinta mampu mengalahkan mereka? Yaung menjelaskan jika Nusantara dianggap mampu membangun citra positif baik dari segi penanganan serta bagaimana menghormati hak asasi itu sendiri. Hingga secara tidak langsung telah diakui oleh negara-negara di dunia Internasional.
Yaung menambahkan jika dirinya mengimbau, menyerukan bahwa jangan ada lagi tindakan provokasi yang mana akan merugikan pihak Papua. sebab, keberhasilan Indonesia ini ialah kegagalan yang didapatkan kampanye Veronika Koman beserta ULMWP.
Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh mahasiswa agar kembali kepada realitas yang ada. Terkait, Politik Papua merdeka yang meminta pertanggungjawaban negara beratasnamakan HAM, dari dunia Internasional, ini adalah suatu kesalahan.
Mahasiswa, juga harus kembali mengoreksi diri dengan bersungguh-sungguh agar Papua mampu berubah di tangan mereka sendiri satu saat nanti.
Jangan menyia-nyiakan kesempatan belajar mereka sebab dari kegagalan aksi diplomasi ULMWP beserta Veronika Koman ini, nyatanya membuat para aktivis Papua merdeka mati kutu. Dengan demikian harus mempersiapkan diri lebih baik khususnya untuk diri sendiri maupun Papua kedepannya.
Ia juga mengutarakan bahwa, masa depan kita tidaklah ditentukan oleh ULMWP, juga negara Vanuatu, Solomon maupun Veronika Koman. Masa depan ini adalah milik kita, sehingga kita sendirilah yang akan tentukan kemana arah tujuannya. Disisi lain, kita juga sedang berhadapan dengan situasi global yang mana memungkinkan siapapun yang "gaptek" akan menjadi budak bagi lainnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, terpilih lagi menjadi anggota Komisi Dewan HAM ini ialah suatu capaian yang luar biasa. Mengingat, ditengah riuhnya konflik yang tak berhenti mendera, pemerintahan mampu bersikap tenang dan menghadapi segala tantangan. Tanpa mundur satu langkahpun. Hal ini juga membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan negatif atas beragam masalah mampu dipatahkan satu per satu.
Meski demikian, kita juga tak boleh lengah begitu saja . Mari perkokoh dan perkuat lagi kesatuan dan persatuan bangsa guna menutup berbagai celah, agar penyusup maupun oknum-oknum tak bertanggung jawab tak mampu masuk maupun mengintervensi negeri tercinta, Indonesia.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews