Gerak Cepat KJRI pada Rizieq Shihab Tanda Kepedulian Jokowi

Kamis, 15 November 2018 | 06:26 WIB
0
389
Gerak Cepat KJRI pada Rizieq Shihab Tanda Kepedulian Jokowi
KJRI di Jeddah (Foto: KBKNews.id)

Apa yang akan terjadi pada Rizieq Shihab bila saat dieriksa di Kantor Polisi Arab Saudi tidak didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI?

Rizieq Shihab sangat beruntung. Saat dia "ditimpa musibah" bendera berkalimat Tauhid mirip simbol ISIS, dia tidak dijatuhi hukuman setempat. Situasi justru bisa dibalik. 

Secara nyata, bendera bersimbol ISIS merupakan barang "haram" dalam hukum dan politik di Arab Saudi. Siapa pun yang membawa atau menyimpannya akan dihukum berat. Dan bendera itu "menempel" di dinding rumah Rizieq Shihab. Itu artinya, bila tak beruntung, dia bisa disangka pelaku penempel bendera/poster tersebut. 

Menurut penjelasan Rizieq Shihab pada video klarifikasinya, dia merupakan korban fitnah pihak lain yang tak bertanggung jawab. Statusnya sebagai korban sudah diakui kepolisian Arab Saudi. Dia pun dipersilahkan membuat laporan. 

Kepolisian menetapkan dirinya sebagai korban termasuk proses hukum yang cepat untuk kasus sensitif faham kenegaraan Arab Saudi. 

Biasanya, aparat keamanan tidak begitu saja percaya bila seseorang "tidak mengaku" melakukan sesuatu. Ada jangka waktu relatif lama untuk pembuktian--sampai pada kesimpulan seseorang sebagai pelaku atau korban.

KJRI sebagai Representasi Negara dan Penjamin

Untuk membuat pihak penegak hukum percaya, maka dibutuhkan "jaminan" pihak lain. Jaminan itu tak harus berupa uang, namun bisa dalam bentuk yang lebih besar, misalnya "eksistensi dan wibawa kelembagaan" tertentu yang resmi dan kredibel. 

Pada kasus penahanan Rizieq Shihab, dia didampingi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang bertempat di Jeddah. Itu artinya, negara hadir mendampingi Rizieq Shihab, bukan gerombolan orang yang tak jelas.

Kehadiran KJRI sebagai representasi negara membuat pihak kepolisian Arab Saudi jadi segan dan lebih berhati-hati. Kasus tersebut bukan lagi sebuah proses pemeriksaan biasa, melainkan "dialog" dua negara, yakni Arab Saudi dengan Indonesia.

Bandingkan dengan TKI warga biasa

Bandingkan bila seorang TKI tersangkut dugaan pelanggaran hukum dan saat pertama kali diperiksa tanpa pendampingan langsung KJRI (representasi negara), maka posisi si TKI itu lemah dimata aparat kepolisian setempat.

Dengan keterbatasan pengetahuan hukum, walau 'de facto' tidak bersalah, bisa saja si TKI dinyatakan bersalah. 

Segala keterangan si TKI tidak begitu saja dipercaya kepolisian setempat. Kecurigaan berlapis bila kasusnya sangat sensitif, misal soal terorisme-ekstremisme. 

Pemeriksaan awal merupakan kunci "nasib" seseorang terbebas atau akan dipenjara. Minimal ditahan relatif lama sambil menunggu pengumpulan bukti-bukti lain. Kalau bernasib sangat baik, akan dilepas di kepolisian. Bila bernasib kurang baik, baru bebas setelah proses panjang dan melelahkan di pengadilan.

Nasib paling buruk dan tergolong sial adalah diproses dinyatakan bersalah dipengadilan. Artinya harus menjalani hukuman setempat.

Andai seorang Rizieq Shihab posisinya seperti TKI tersebut, tentu saja sangat lemah di mata kepolisian Arab Saudi. Segala argumennya tidak akan begitu saja dipercaya kepolisian.Proses penelitian dan penyidikan akan lama, dan sementara itu dia harus ditahan lama pula.

 

kantor KBRI untuk Arab Saudi di kota Riyadh, sumber gambar : tempo.co
 

Petunjuk Politis, KJRI dan KBRI

Gerak cepat KJRI tentu saja tak lepas dari kebijakan KBRI di Arab Saudi. Secara hirarki, KJRI merupakan "kepanjangan tangan" tugas KBRI di level daerah. Jadi, Policy KBRI untuk hadir sebagai representasi negara pada pemeriksaan Rijiek Shihab tak bisa dianggap nihil. Lebih dari itu, "policy" KBRI ditentukan "petunjuk politis" presiden Jokowi. 

Petunjuk politis itu bisa berupa sesuatu yang baku. Bisa juga yang situasional sesuai karakteristik dan "masalah" di wilayah KBRI dan KJRI itu berada. 

Jadi ketika KJRI melakukan tindakan cepat pendampingan terhadap Rizieq Shihab, tentunya tak lepas dari "petunjuk politis" Jokowi kepada KBRI sejak jauh hari. Sejak Rizieq Shihab berdiam di Mekkah.

Harusnya, Rizieq Shihab berterimakasih pada Jokowi, bukan hanya pada KJRI. Tapi yang terjadi malah dia mengkritik keras Jokowi dan KBRI.

Kalau saja Jokowi tidak peduli pada Rizieq Shihab, dengan "petunjuk politis" berupa pembiaran, maka bukan tak mungkin nasib Rizieq Shihab tak seberuntung saat ini. 

Dengan keberuntungannya itu, dia dengan gagah dan rapi bikin video klarifikasi menurut versinya. Seenak mulutnya mengata-ngatai Jokowi. Bukan mengata-ngatai kepolisian Arab Saudi. Hebat, kan?

Kalau aku sih rapopo...

***