SDM Hilir dan Masa Depan Ketahanan Energi Indonesia

Oleh : Andhika Rachma

Ketahanan energi nasional menjadi salah satu agenda strategis utama Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan dan inisiatif untuk memperkuat kemandirian energi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga diversifikasi sumber energi, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka menciptakan nilai tambah di dalam negeri. 

Penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor hilir energi dipandang sebagai fondasi fundamental yang tidak hanya menjamin keberlangsungan produksi dan distribusi energi, tetapi juga menciptakan sumber daya yang kompeten dalam menghadapi dinamika teknologi dan pasar global. Hal ini menjadi semakin penting di tengah transformasi industri energi yang terus mengalami percepatan, termasuk digitalisasi, transisi energi bersih, dan kebutuhan untuk menurunkan ketergantungan kepada impor energi. 

Peran SDM hilir dalam strategi ketahanan energi nasional terdiri dari kemampuan untuk mengelola proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk energi di dalam negeri dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, serta adaptasi terhadap teknologi baru. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) secara eksplisit menegaskan pentingnya penguatan kompetensi SDM sektor hilir migas sebagai salah satu langkah strategis menuju swasembada energi nasional.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan bahwa SDM bukan sekadar aset tetap, melainkan penggerak utama yang mampu memimpin Indonesia mencapai kedaulatan energi. Upaya ini terealisasi melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi seperti kerja sama antara BPH Migas dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, yang bertujuan menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengetahuan luas sesuai kebutuhan industri hilir.  

Selain itu, konteks ketahanan energi nasional juga mendorong restrukturisasi dan penataan ulang di sektor energi untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, sebagai bagian dari upaya Pemerintah. Misalnya, langkah strategis PT Pertamina (Persero) yang telah menggabungkan tiga anak usaha hilir Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina International Shipping (PIS) menjadi satu subholding hilir.

Restrukturisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional melalui integrasi yang lebih baik dari proses hilir, mulai dari pengolahan hingga distribusi energi dalam negeri. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari transformasi korporat yang selaras dengan tujuan nasional.  

Pemerintah juga menjalankan kebijakan jangka panjang melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang diatur dalam keputusan presiden. Satgas ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan dan program lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan hambatan administrasi mampu diatasi secara terkoordinasi.

Dalam era transformasi energi dan digitalisasi, SDM hilir dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis dasar, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap tren teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan energi modern. Upaya peningkatan kapasitas SDM perlu difokuskan pada kecakapan digital, pemahaman terhadap rantai nilai energi terbarukan, serta manajemen operasional yang adaptif dalam menghadapi perubahan pasar energi global. Hal ini karena ketahanan energi tidak semata-mata tentang ketersediaan sumber energi, tetapi juga bagaimana sumber itu diolah, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara efektif untuk kebutuhan nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.  

Direktur SDM dan Penunjangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Rachmat Hutama mengatakan Transformasi SDM bukan sekedar mengikuti tren, melainkan langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap berdaulat secara energi ditengah perubahan zaman.

Pentingnya SDM hilir juga diperkuat dengan munculnya dorongan dari pemangku kepentingan sektor energi untuk mengembangkan energi alternatif seperti biomassa. Anggota DPR mendorong pengembangan biomassa sebagai pilar ketahanan energi nasional, terutama karena sumber biomassa berasal dari limbah pertanian dan perkebunan yang berlimpah di Indonesia. Keberhasilan dalam pengembangan alternatif energi yang dikelola secara lokal akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.  

Untuk menjawab tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi merupakan kunci utama. Industri energi diharapkan tidak hanya menjadi pemberi kerja, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menyediakan pelatihan, magang, dan jalur pembelajaran yang relevan untuk lulusan perguruan tinggi maupun tenaga kerja yang sudah berpengalaman. 

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Perindustrian yang gencar memperkuat kolaborasi dengan akademisi untuk menyempurnakan strategi industrialisasi nasional. Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan kurikulum dan riset yang relevan akan memastikan bahwa tenaga kerja masa depan siap menghadapi tantangan industri hilir yang terus berkembang.  

Secara keseluruhan, penguatan SDM hilir tidak bisa dipandang terpisah dari upaya strategis memperkokoh ketahanan energi nasional. Melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, kolaborasi sektor publik dan swasta, serta kebijakan yang mendorong integrasi teknologi dan inovasi, Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan energi hari ini dan di masa depan.

Ketahanan energi yang sejati bukan hanya soal pasokan fisik energi, tetapi juga tentang kesiapan manusia yang mengelola dan mengembangkan energi sebagai modal utama kemajuan nasional di tengah persaingan global yang semakin kompleks.

)* Pengamat Publik