JAKARTA – Pemerintah pusat memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. Kebijakan ini digulirkan menyusul evaluasi menyeluruh pemerintah terhadap kualitas layanan MBG..
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penerbitan SLHS menjadi langkah strategis untuk memastikan standar higienis dan sanitasi dapur MBG. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian agar pemerintah daerah mempercepat proses pengurusan sertifikat.
“Senin lalu saya sudah meeting dengan Pak Tito, kami meminta dinas kesehatan kabupaten/kota membantu mempercepat proses penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi ribuan SPPG di seluruh Indonesia,” ujar Budi.
Menurut Budi, SLHS merupakan pengakuan tertulis dari dinas kesehatan bahwa sebuah dapur telah memenuhi standar kebersihan, mutu, dan sanitasi sesuai regulasi.
“pemerintah sudah melakukan penyederhanaan proses agar lebih cepat dan tidak berbelit,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan kewajiban tersebut tidak bisa ditawar. Ia menyebut kasus keracunan dalam program MBG dapat dicegah sepenuhnya dengan penerapan sertifikasi kelayakan yang ketat.
“Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS,” tegas Zulhas dalam konferensi pers penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) .
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 30 September 2025 sudah ada 198 SPPG yang berhasil mengantongi SLHS, meningkat signifikan dari data sebelumnya yang baru mencapai 35 unit. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya akan terus mendorong percepatan sertifikasi.
“Ini menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat. Kami menargetkan seluruh SPPG yang beroperasi segera mengurus SLHS hingga Oktober 2025,” ujar Nanik.
Selain SLHS, BGN juga mendorong dapur MBG memiliki sertifikasi pendukung lain seperti HACCP, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), halal, hingga standar ISO. Hingga kini, terdapat 26 SPPG bersertifikat HACCP, 34 memiliki halal, serta puluhan lainnya memenuhi standar internasional.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hida, menyebut pemerintah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memberi masukan demi memperkuat kepercayaan publik.
“Sertifikasi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa dapur MBG aman, higienis, dan berkualitas,” ujarnya.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap program prioritas MBG dapat dipulihkan. Penerima manfaat pun dijamin memperoleh makanan bergizi dengan standar kebersihan yang ketat, sekaligus meminimalisasi risiko kasus keracunan di masa mendatang.
(*/rls)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
