JAKARTA-Ketua DPR Puan Maharani resmi mengetuk palu pengesahan RUU TNI dalam sidang paripurna pada Kamis, (20/3).
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Puan dalam sidang paripurna, di Jakarta.
Serempak, anggota dewan yang hadir menyatakan “Setuju,” diiringi ketukan palu Puan sebagai tanda sahnya regulasi tersebut.
Pengesahan ini merupakan hasil pembahasan intensif antara Komisi I DPR dan pemerintah yang sebelumnya telah menyepakati revisi di tingkat I pada Selasa (18/3).
Dengan demikian, UU TNI telah melalui proses legislasi yang sah dan mengikat.
Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md., menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Ia menepis anggapan bahwa perubahan ini akan membawa Indonesia kembali ke sistem politik Orde Baru.
“Dwifungsi ABRI di zaman Orde Baru itu dulu, keputusan-keputusan politik penting hanya diambil oleh ABG (ABRI, birokrasi, dan Golkar),” ujar Mahfud.
Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, TNI dan Polri bisa menjadi anggota DPR tanpa pemilu serta mengisi jabatan eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati melalui sistem penunjukan. Namun, dalam revisi terbaru, tidak ada celah untuk menghidupkan kembali praktik tersebut.
“Saat ini, ada penegasan kembali bahwa anggota TNI yang mau masuk ke jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini,” tegasnya.
Dengan UU TNI yang telah disahkan, aksi demonstrasi yang menolak regulasi ini menjadi tidak relevan. Sebab, aturan tersebut telah melalui proses konstitusional dan justru mempertegas batasan peran TNI sesuai dengan prinsip demokrasi dan reformasi.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
