Alangkah astaganya, sekelas anggota dewan ingin membuktikan adanya prostitusi online di kota Padang, malah membuat jabakan hanya untuk menangkap PSK-nya, sementara pemakai jasa PSK tersebut malah tidak ditangkap.
PSK-nya dipakai dulu, setelah itu baru dilakukan penggerebekan, hebatnya lagi pemakai jasa PSK-nya diselamatkan terlebih dahulu, sementara PSK-nya sengaja dijebak sebagai barang bukti PSK online itu memang ada.
Entah logika seperti apa yang dipakai Andre Rosiade, Politisi Gerindra yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, dengan dalih menyerap aspirasi masyarakat, yang resah karena maraknya Prostitusi online, sehingga perlu menjebak seorang PSK sebagai bukti prostitusi online itu memang ada.
Ada cara yang lebih terhormat yang pantas dilakukan Andre, yang merupakan Anggota DPR, cara itu harusnya lebih tepat, sesuai dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Cara yang dilakukan Andre melakukan penggerebekan itu, seperti cara yang dilakukan Satpol PP, bukanlah cara seorang Anggota DPR.
Melaporkan adanya prostitusi online, apakah harus sekalian membuktikannya? Untuk membuktikan ada tidaknya protitusi online, itu adalah domain pihak kepolisian, kalaupun harus membuktikan, tidak perlu dengan cara menjebak PSK-nya, kenapa game sekalian dengan pemakai jasanya?
Adanya prostitusi online itu, karena adanya yang membutuhkan, dan banyaknya pemakai jasa mereka. Kalau mau 'fair' yang disasar bukan cuma PSK-nya, tapi juga pemakai jasa nya. Satpol PP saja kalau melakukan penggerebekan, yang ditangkap dalam penggerebekan pastinya PSK dan pemakai jasanya, lah kok ini malah yang ditangkap cuma PSK dan Mucikarinya.
PSK-nya sendiri merasa dijebak, dan memang penggerebekan itu adalah sesuatu yang direncanakan secara matang oleh Andre. Seperti yang dikatakannya pada Suara.com:
“Karena laporan masyarakat, gua mengajak polisi, gua laporkan ke polisi, pak ini aplikasi MiChat dipakai untuk prostitusi online, ya sudah kita buktikan bersama-sama. Polisi yang gerebek di dalam dan memang terbukti ditahan oleh polisi. Coba tanya dong sama polisi, udah berapa kali yang bersangkutan transaksi," kata Andre.
Tujuan Andre sih bagus, agar pihak kepolisian peduli dengan maraknya protitusi online, kewajiban Anggota DPR memang melaporkan adanya aktivitas itu, juga mengawasi sejauh mana pihak kepolisian menindak aktivitas tersebut. Namun melakukan penggerebekan yang sudah disetting sedemikian rupa, adalah tindakan yang tidak bijaksana.
Kehidupan para PSK tersebut, juga harus menjadi perhatian, tidak bisa dijadikan pesakitan begitu saja. Itu kalau Andre masih punya rasa kemanusiaan, karena biar bagaimanapun PSK juga manusia, yang harus dipikirkan oleh 'wakil rakyat'.
Sudah jelas-jelas dalam rencana menjebak PSK tersebut, melibatkan juga pemakai jasanya, terlepas sang pemakai jasanya adalah bagian dari kolega Andre dalam merencanakan penggerebekan. Pada kenyataanya, yang memakai jasa PSK tersebut malah tidak tersentuhw hukum.
Apakah seperti itu Andre Rosiade, yang merupakan Anggota DPR, wakil rakyat memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat? Apakah kalau bagian dari kolega Andre tidak pantas di hukum? Hebatnya sekali kekuasaan yang dipertontonkan Andre.
Ayo dong, sebagai Anggota DPR harusnya kasih contoh penegakan hukum yang lebih bermartabat, bukan demi pencitraan dirinya sebagai wakil rakyat, yang peduli aspirasi rakyat, tapi mengorbankan rakyat yang lainnya, dan menyelamatkan koleganya dari jeratan hukum.
Polda Sumatera Barat, harusnya menangkap pemakai jasa PSK yang terciduk, jangan cuma PSK dan Mucikarinya saja yang ditahan. PSK dan pemakai jasanya adalah satu paket dalam kejahatan seksual. PSK ada karena ada yang membutuhkan jasanya, tidak bisa dipungkiri keduanya saling terkait.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews