Presiden telah diberi kewenangan oleh rakyat untuk menindak orang-orang berjiwa kolonial itu. Just do it!
Saya tertegun membaca berita dengan cukup menyengat, Jokowi: Jangan Sampai Perhutani Lebih Kolonial dari Kolonial.
Saya pun terbayang kembali bulan-bulan lalu ketika ribuan petani berkerumun bahagia menerima sertifikan atau surat perizinan dari presiden mendapatkan hak menggarap tanah negara dalam program perhutanan sosial.
Rakyat petani yang selama ini hidupnya miskin karena tak memiliki lahan garapan, tiba-tiba bersemangat karena ada sinar terang kebijakan pemerintah yang nampak berpihak pada mereka. Nasib mereka yang selama ini tak lebih sebagai penonton, kini nampak akan segera berubah.
Banyak kelompok tani akan menjadi pemain aktif. Mereka mendapat akses legal untuk menggarap tanah negara seperti sebelumnya telah diberikan pada perusahaan negara seperti Perhutani atau juga banyak perusahaan swasta. Mungkin, dalam benak rakyat terlintas pikiran, "Nah, semoga kini giliran kami mendapat akses mengubah nasib."
Namun sayang, rupanya impian itu tak sepenuhnya mudah direalisasi. Harapan perubahan nasib kandas di tengah jalan. Banyak tanah negara yang sudah diserahkan kelompok tani oleh Presiden dengan upacara meriah, rupanya tak dapat diimplementasi.
Begitu banyak peraturan di bawah menjadi alasan mengapa kelompok tani tak bisa segera menggarap tanah yang sudah "diserahkan" itu. Program perhutanan sosial yang menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tersendat dan bahkan terancam gagal.
Kali ini, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, nampaknya Perhutani menjadi salah satu pihak penghambat. Presiden Jokowi terkesan kesal hingga berucap "Jangan sampai Perhutani lebih kolonial dari kolonial." Saya pun bertanya-tanya, ada apa?
Nah, sebentar lagi, Presiden Jokowi akan dilantik menjadi presiden yang kedua kali. Pasti banyak yang menunggu adanya sanksi tegas kepada siapapun yang nampak berjiwa kolonial (atau bahkan lebih kolonial), dan telah jelas-jelas menjadi duri dalam upaya merealisasi "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".
Presiden telah diberi kewenangan oleh rakyat untuk menindak orang-orang berjiwa kolonial itu. Just do it!
#iPras 2019
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
