Dinyalakannya lampu hijau untuk kampanye negatif oleh Presiden PKS telah membuat polemik baru. Padahal definisi kampanye negatif sebenarnya sudah dikenal oleh publik. Yaitu mengungkap fakta yang bisa merugikan lawan politik, tetap dengan koridor yang legal dan berbasis data.
Tetapi karena metode ini bisa membongkar palsunya pencitraan, maka ada yang tidak terima cara-cara seperti ini dipakai.
Tanpa data, orang bisa mengarang berita bohong tentang keberhasilan sebuah pejabat publik. Makanya kita temukan di media sosial ada gambar editan tentang jalan tol atau infrastruktur di sebuah daerah. Bahkan harga-harga kebutuhan pokok di pasar pun dimanipulasi dalam video seorang pendukung calon presiden.
Misal ada klaim bahwa pemerintah telah berhasil membangun infrastruktur yang berguna buat masyarakat. Lalu dengan kampanye negatif, dibongkarlah tentang proyek-proyek yang mangkrak. Tentu dengan data seperti berita ini dan juga tulisan ini.
Contoh lain, klaim pemerintah berhasil mengatasi kemiskinan. Lalu Rizal Ramli membongkar bahwa pemerintah mematok standard kemiskinan sangat rendah, yaitu orang yang berpenghasilan kurang dari Rp Rp 13.374 sehari. Angka ini jauh di bawah standard kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu sebesar USD 1,9 (atau Rp 28.500 dengan kurs Rp 15.000 per USD 1).
Kenyataannya memang standard 13.400 per hari sebagai patokan kemiskinan itu tidak adil. Berarti yang berpenghasilan Rp 15.000 sehari dianggap sudah kaya. Padahal angka segitu untuk makan sehari saja tidak cukup. Apalagi kebutuhan lain.
Kampanye negatif terkesan menjelek-jelekkan karena yang dilawan adalah membagus-baguskan dengan kepalsuan.
Kalau menginginkan tak ada kampanye negatif, itu bisa saja dengan satu syarat: yaitu setiap calon jujur terbuka apa adanya tentang kondisi mereka. Tim kampanye tiap kandidat tidak menutup-nutupi kelemahan dengan berita bohong. Dengan begitu, masyarakat tak ditipu bahwa calon pemimpin punya suatu kelemahan.
Kampanye negatif menjadi menyakitkan bagi pendukung tokoh yang terbiasa berbohong dan ingkar janji. Karena dengan cara tersebut dibongkarlah daftar kebohongan dan janji palsu si tokoh.
Kampanye negatif menimbulkan rasa tak percaya diri bagi tokoh yang punya banyak kekurangan. Ia takut ada yang memaparkan data dan fakta akurat tentang kinerja dan kepemimpinannya.
Kampanye negatif menolong masyarakat dari tertipu akan mitos-mitos tentang sebuah tokoh. Masyarakat akan terbiasa menimbang seseorang dengan data, dan menerima bahwa manusia tetaplah manusia, bukan dewa.
Jangan lupa, selama ini pun ada yang sudah tidak menjabat lagi tapi babak belur dengan kampanye negatif sampai kampanye hitam. Yaitu pak SBY, yang dikatakan mewarisi proyek mangkrak lah, penyebab rupiah lemah lah...
Tapi kenapa terasa ada standard ganda? Terhadap ucapan Presiden PKS, M Sohibul Iman, mereka protes. Tetapi dalam keseharian mereka cuek dengan cacian dan hujatan kepada lawan politik mereka?
Ingat, Sohibul Iman juga tak mengizinkan kampanye hitam, yaitu agitasi dengan kabar dan data bohong. Negative campagin boleh, black campaign tak boleh. Sudah tepat kok arahannya.
***
Zico Alviandri
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews