Perempuan Hebat dalam Pusaran Maskulinitas Politik Pilkada

Juni 2020, pagi baru saja merekah, saat beberapa pose Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani di atas motor trail penuh lumpur dengan beban sarat melintas di timeline saya. Nampaknya Indah sedang mengaso dalam perjalanan panjang menuju Seko, daerah terisolasi yang membutuhkan waktu tempuh sembilan jam dari Masamba, ibu Kota Kabupaten Luwu Utara.

Muda, cantik, fashionable dengan motor trail sudah cukup membuat jantung laki-laki berdegup keras, namun begitu mengetahui yang bersangkutan adalah bupati yang sedang berjibaku mengantarkan bantuan pada rakyatnya yang sedang kesulitan, rongga dada kita terasa sesak. Sontak puja-puji dilantunkan di media sosial, nama Indah melejit ke level nasional.

Seperti tak ingin kehilangan momentum, foto-foto presiden bareng Indah ikut meluncur ke ruang publik. Profilnya diburu, Indah menjelma menjadi pusat wacana dan diperbincangkan dari warung kopi hingga istana presiden. Wacana kelemahlembutan yang dilekatkan pada perempuan dan dianggap berseberangan dengan sikap tegas yang harus dimiliki seorang pemimpin menguap berhadapan dengan sosok Indah Putri Indriani.

Apa yang menarik dari foto Indah dalam perjalanan ke Seko itu? Perpaduan apik antara maskulinitas dengan wajah manis dalam balutan hijab membentuk karakter yang sangat kuat, sang fotografer menangkap seluruh detail dengan sempurna.

Sulit dipungkiri hingga saat ini politik masih dianggap dunia laki-laki, keberadaan perempuan seringkali diperlakukan sebagai pendatang haram. Realitas yang menempatkan politik sebagai dunia laki-laki bukan khas negara-negara berkembang, Survei Inter-Parliamentary Union (IPU) menyebutkan, perempuan diletakkan di komisi DPR yang tak strategis, misalnya soal sosial dan komunitas, pendidikan, kesehatan, dan isu luar negeri.

Sementara, laki-laki diberi jatah untuk mengurus persoalan ekonomi dan perdagangan, infrastruktur dan pembangunan, administrasi publik, serta hukum dan keadilan. Dalam "Politik Berparas Perempuan" Joni Lovenduski menyebut, bertambahnya perempuan yang punya kursi di pemerintahan tak melulu berbanding lurus dengan perbaikan kebijakan yang berperspektif gender.

Pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 9 Desember 2020 di seluruh Indonesia, dari 12 Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan diikuti 33 pasang calon, tujuh diantaranya perempuan. Lima maju dengan posisi wakil sedang dua orang sebagai bupati.

Di Luwu Utara ada Indah Putri Indriani sebagai petahana, di Maros Suhartina Bohari diusung sebagai wakil Chaidir Syam sedang Fatmawati Rusdi maju mendampingi Mohammad Ramdhan Pomanto di Pilwalkot Makassar.

Di antara tujuh perempuan yang ikut bertarung saya mengenal Indah Putri Indriani dari media, selebihnya lewat cerita kawan-kawannya di Fisip Unhas dulu. Sementara dengan Suhartina Bohari saya bersahabat baik semenjak berpuluh tahun silam.

Dari jumlah, keterwakilan perempuan kian membaik, apa lagi jika kelak terpilih memimpin daerah masing-masing. Mereka akan mengemban amanah yang sangat berat, selain harus membuktikan kinerja dengan mewujudkan janji saat kampanye juga sekaligus memikul tanggung-jawab untuk membuktikan pada publik kemampuan memimpin mereka yang setara bahkan lebih baik dibanding laki-laki.

Kebijakan bersifat afirmatif terhadap perempuan yang diberlakukan diberbagai belahan dunia semisal pemberian kuota 30% persen pada perempuan terutama di ranah politik serta berbagai lapangan publik lainnya bukan tanpa alasan. Ketertinggalan perempuan hampir di seluruh sektor kehidupan publik memaksa dunia internasional merevisi ulang berbagai kebijakan yang menjadi penyebab ketertinggalan bahkan kekerasan terhadap perempuan.

Suhartina Bohari (Foto: linisiar.id)

Terkait agenda kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs), berdasarkan laporan berbagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengidentifikasi enam problem serius yang dihadapi perempuan di seluruh dunia termasuk Indonesia yang membutuhkan penyelesaian mendesak diantaranya, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang dan eksploitasi seksual, menghapuskan semua praktek berbahaya, seperti perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan.

Dua isu ini masih kontroversial di Indonesia. Disamping itu PBB juga menuntut penghargaan terhadap pekerjaan pengasuh dan pekerjaan rumah tangga, menuntut dijaminnya partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat, serta terjaminnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi.

Bila ditelaah secara kritis, akar seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan adalah budaya patriarki, sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang dominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial hingga penguasaan properti. Celakanya para pemimpin dan pengambil kebijakan yang dominan dijabat laki-laki, mereka lahir, tumbuh dan beraktivitas dalam kultur patriarki.

Akibatnya pergantian kepemimpinan dari generasi ke generasi tanpa sadar justru melanggengkan berbagai kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun simbolik. Dalam pusaran budaya patriarki yang tidak berpihak pada perempuan, kehadiran pemimpin perempuan sebagai penentu kebijakan terutama menyangkut isu keperempuanan menjadi niscaya.

Suhartina Bohari yang akrab disapa Tina, bukan tipikal perempuan yang memasuki belantara politik dengan memanfaatkan aji mumpung. Ia merintis karir politiknya dengan susah payah, Partai Bintang Reformasi berhasil mengantarkannya ke kursi DPRD Kabupaten Maros. Pasca hengkang dari partai besutan Bursah Zarnubi yang gagal melewati parliamentary threshold, Tina kembali terpilih sebagai anggota DPRD sebagai wakil Partai Amanat Nasional.

Perempuan yang menyelesaikan kuliahnya dalam dua tahun setengah di fakultas ekonomi dengan predikat cum laude dan merampungkan studi pada Pasca Sarjana Hukum Bisnis pada Fak. Hukum Universitas Hasanuddin ini adalah penggemar jeans sebelum akhirnya memutuskan berhijab.

Sebelum terjung ke dunia politik, Tina mengawali debutnya sebagai perempuan karir, merangkap jabatan direktris sekaligus owner di beberapa perusahaan yang dirintasnya sendiri membuatnya memiliki kepercayaan diri saat memasuki dunia politik. "Tidak ada yang instan jika ingin sukses" adalah falsafah yang dianutnya dalam berpolitik merupakan hasil adaptasi dari pengalaman panjangnya sebagai pengusaha.

Tina halnya dengan Indah serta kandidat perempuan lain yang ikut bertarung pada Pilkada 2020 adalah sosok srikandi yang dalam nafas dan darahnya mengalir ketegasan seorang pemimpin sekaligus kepekaan dan kelembutan seorang ibu. Pada merekalah idealnya masa depan perempuan kita titipkan.

***