Faisal Basri juga mengkritik Menteri Enggar, sebagai menteri perdagangan dinilai memuluskan impor dengan membuat Peraturan Menteri untuk kuota impor yang tinggi.
Sepak terjang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menjadi sorotan publik, terkait impor secara ugal-ugalan berbagai produk pangan seperti, beras, gula hingga haram. Tidak pelak lagi laku impor Enggar ini berdampak negatif terhadap eksistensi NasDem di Koalisi Pemerintahan.
Pengamat ekonomi Faisal Basri pernah mengkritisi laku impor Menteri Enggar dengan sangat tajam. Faisal menilai Menteri Perdagangan yang salah urus. Enggar juga dinilai terlalu membuka keran impor.
"Mudah-mudahan Enggar nanti tidak dipilih lagi, atau dipecat dari sekarang. Dia buka impor gula, impor beras dan impor garam dapat triliunan dari tiga komoditi itu, lezat," kata Faisal dalam acara Mandiri Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (13/2/2019).
Kritik bertubi-tubi yang diterima Enggar seakan-akan tidak terlalu dipedulikan, laku impor yang dilakukannya malah semakin ugal-ugalan, dan anehnya tidak pernah ditegur secara langsung oleh Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi bukan tidak mengetahui hal ini, defisit neraca perdagangan Indonesia masih melebar di angka 1,93 miliar dolar AS per Juli 2019 dibandingkan capaian year on year 2018, adalah dampak dari impor yang ugal-ugalan.
Memang pernah disinggung Presiden Jokowi saat membahas defisit neraca Perdagangan yang semakin melebar, namun agaknya Enggar bukanlah tipikal pejabat yang tipis kupingnya, sehingga tetap saja melakukan impor secara ugal-ugalan.
Argumentasi Menteri Enggar agak kurang masuk akal, menurutnya keputusan ini harus dijalankan apapun konsekuensinya karena dapat memancing respons negara tetangga.
“Tidak ada pilihan lain untuk kita menyesuaikan sesuai rekomendasi dari WTO,” ucap Enggar, Rabu (7/8/2019) seperti dikutip dari Antara.
Biasanya seorang pejabat yang memiliki integritas, ketika dihadapkan pilihan yang sulit tetap memprioritaskan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara Umum, begitu kebijakannya dianggap tidak berpihak pada masyarakat pilihannya adalah mundur dari jabatan tersebut.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan orientasinya adalah kepentingan masyarakat banyak, bukanlah kepentingan Partai, atau kepentingan para pihak yang mendompleng dalam kebijakan tersebut.
Terkait hal import ini sangat mudah diboncengi oleh mafia dan para pelaku kejahatan kerah putih. Menteri Enggar harusnya menyadari kalau masyarakat juga mengikuti semua proses transaksi impor tersebut dari media.
Banyak sekali kejanggalan terkait dengan import yang ugal-ugalan tersebut. Hingga Agustus ini, impor beberapa komoditas lain yang dilakukan pemerintah juga sempat menjadi sorotan.
Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih.
Ada juga kritik pada impor gula yang sempat meroket hingga Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018.
Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi.
Baca Juga: Pembangkangan Lanjutan Itu Datang dari Enggartiasto Lukita
Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik.
Harusnya menjelang akhir Periode Pemerintahan Jokowi-JK, masing-masing Menteri yang mewakili Partai politik memperlihatkan prestasi kerja yang baik, bukan malah seperti kalap mengumpulkan pundi-pundi keuangan dari berbagai celah.
Faisal Basri juga mengkritik Menteri Enggar, sebagai menteri perdagangan dinilai memuluskan impor dengan membuat Peraturan Menteri untuk kuota impor yang tinggi.
"Saya katakan tadi, baja impor saja naik dari US$ 7 miliar jadi US$ 10 miliar. Karena tidak diperlukan lagi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk impor baja, kemudian tidak perlu lagi rekomendasi Kemenperin untuk impor ban, ban sepenuhnya impor," jelas dia.
Mustahil hal-hal seperti ini luput dari perhatian Presiden Jokowi. Ketegangan Menteri Enggar dan Kabulog Budi Waseso sendiri cukup ramai dibahas di media online, di mana pemaksaan import bread disaat Stok beras digudang bulog sedang melimpah, bahkan beras yang ada terancam busuk.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews