Sosok Wakil Ketua DPR RI; Fadli Zon, belakangan ini kian santer dibicarakan publik lantaran sejumlah kontroversi yang dibuatnya, mulai dari puisi "doa yang tertukar" hingga pernyataan menohok yang menolak penganugerahan Medali Kemerdekaan Pers untuk Jokowi. Sikap kontroversial seperti ini tidak bebas dampak.
Fadli malah lebih gencar memainkan aksi kritiknya terhadap Jokowi sebagai petahana, ketimbang menonjolkan peran demokratisnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Malah muncul kritik bahwa Fadli terkesan lebih fokus pada tampilannya di Acara Talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) ketimbang menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Berbagai kritik yang dilontarkan Fadli Zon entah terhadap berbagai situasi politik, hukum maupun terhadap kinerja pemerintah, menuai kritik balik dari publik, yang tidak sedikit jumlahnya.
Menurut hemat saya, kritik yang benar, daya terobos dan peluang diterimanya, sangat bergantung pada motivasi si aktor kritik. Kalau kritik yang dilancarkan itu dilatarbelakangi oleh kebencian, demi melemahkan elektabilitas pihak tertentu dengan bualan semata, maka sifat kritik itu otomatis kontraproduktif.
Menurut saya, kebiasaan Fadli Zon melancarkan kritik yang terus disimak publik, bukan tanpa dampak. Pernyataan-pernyataan menohok dari Fadli Zon sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bisa berdampak pada menurunnya elektabilitas Prabowo dan Sandiaga Uno.
Apalagi banyak di antara kritiknya terhadap paket petahana Jokowi justru bersentuhan langsung dengan apa yang sebenarnya paling diinginkan oleh rakyat.
Tim BPN Prabowo-Sandi, mestinya menyadari bahwa berhadapan dengan paket petahana, tidaklah cukup kalau terlalu sering menggunakan sistem kampanye negatif. Persoalannya adalah sekalipun berbagai aksi kritik dilancarkan, tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia, paling nampak Papua dan NTT, telah mengalami dari dekat bukti pelaksanaan janji Jokowi sebagai petahana terkait dengan infrastruktur dan program lainnya.
Malah hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu tentang siapa itu Prabowo kalau berbicara tentang masa-masa kritis antara Indonesia dan Timor Leste waktu itu. Tidak dapat disangkal bahwa fakta pelanggaran HAM seperti ini, justru lebih kuat dan lebih cepat mempengaruhi publik kalau benar-benar dimainkan secara serius.
Tetapi tim BPN Jokowi-Ma’ruf menyadari itu bahwa dalam kampanye, fokusnya pada adu gagasan visi-misi terhadap publik bukan mencari-cari fakta masa lalu dari pihak lain hanya demi keuntungan pribadi.
Kalau Fadli Zon tidak mengubah pola kritiknya, besar kemungkinan, kekecewaan publik terhadap Fadli makin menjadi-jadi dan belakangan bisa menjadi boomerang terhadap dirinya, tim BPN dan paket Prabowo-Sandi.
Hemat saya, Prabowo-Sandiaga dan tim lainnya mesti secepatnya menyadari strategi ini sebagai sesuatu yang harus dievaluasi dan dibenahi lagi. Mengapa? sebab strategi seperti ini disinyalir bukannya melemahkan elektabilitas paket petahana Jokowi melainkan atas cara ini, strategi ala Fadli berpotensial memangsa tuannya sendiri.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews