akan terjadi kerancuan kalau GBHN dihidupkan kembali, karena visi-misi presiden melekat dalam pemilihan presiden secara langsung.
Generasi tua menyukai lagu kenangan atau nostalgia. Mereka menyukai kembali ke zamannya karena banyak kenangan. Sedangkan generasi muda tidak menyuka lagu kenangan atau nostalgia. Generasi muda ingin melangkah lebih cepat daripada generasi tua. Generasi muda tidak mau memakai cara-cara lama atau cara generasi tua.
Nah, akhir-akhir ini ada perdebatan amandemen UUD 1945 yang akan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dimotori oleh partai PDIP dan Gerindra. Dan MPR ingin menjadi lembaga tinggi negara seperti dahulu era Suharto.
Mengapa GBHN harus dihidupkan kembali? Mengapa generasi tua menyukai kenangan atau nostalgia dengan GBHN?
Ada yang berpendapat supaya pembangunan tidak terhenti dan berkelanjutan sekalipun terjadi pergantian pemerintahan atau pergantian presiden.
Tetapi presiden Jokowi setuju dengan amandemen yang sifatnya terbatas yaitu terkait GBHN dan lembaga tinggi negara MPR.Dan presiden tetap ingin presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung.Bahkan partai Gerindra tetap ingin presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung bukan MPR.
Ini menarik untuk dicermati, kalau GBHN dihidupkan kembali, artinya program kerja seorang presiden hanya menjalankan GBHN yang dibuat oleh MPR. Presiden tidak punya program kerja seperti yang diinginkannya, tapi hanya menjalankan yang sudah dibuat oleh MPR.
Sedangkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung-mereka wajib menyampaikan program kerjanya lewat penyampaian visi dan misi dalam debat kampanye.
Nah akan terjadi kerancuan kalau GBHN dihidupkan kembali, karena visi-misi presiden melekat dalam pemilihan presiden secara langsung. Lain cerita kalau pemilihan presiden tidak secara langsung dan kembali dipilih oleh MPR.
Amandemen yang menghidupkan kembali GBHN dan lembaga tinggi negara MPR tidak perlu. Justru yang perlu dikaji adalah peran Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Keberadan DPD ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dibubarkan atau dilebur ke dalam DPR. Kenapa? Karena untuk menjadi DPD sama persis dengan DPR yaitu dipilih secara langsung lewat daerah pemilihan atau dapil masing-masing.
Tugas dan fungsi DPD juga hampir sama dengan DPR. Bukankah DPR representasi dari daerah-daerah pemilihan masing-masing? Dan juga menyerap aspirasi masyarakat lewat masa reses.Terus untuk apa keberadaan DPD?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
