Menanggapi rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo dan Jokowi, kubu Prabowo meminta agar kepulangan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjadi salah satu persyaratan rekonsiliasi. Selain itu kubu Prabowo juga menilai masyarakat yang terkena masalah hukum pada saat aksi kerusuhan di Bawaslu 21-22 Mei bisa dijadikan persyaratan rekonsiliasi.
Perbedaan pendapat pun terjadi di kalangan petinggi Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mewacanakan pemulangan Rizieq Shihab sebagai salah satu syarat rekonsiliasi.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut tidak pernah mangajukan kepulangan Rizieq Shihab sebagai salah satu syarat rekonsiliasi. Ia menilai masyarakat yang terkena masalah hukum pada saat keributan (di Bawaslu 21-22 Mei) baru bisa dijadikan persyaratan rekonsiliasi karena hal tersebut menyangkut Pilpres 2019, sedangkan kasus Rizieq terjadi jauh sebelum Pilpres berlangsung.
Sebelumnya, kepolisian sudah menerbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk dua kasus yang menjerat Ketua FPI itu. SP3 diterbitkan pada 2018 lalu. Kasus pertama yakni dugaan penistaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar. Kasus kedua yaitu dugaan chat mesum antara Rizieq dengan Firza Husein yang ditangani Mabes Polri.
Jadi semestinya Rizieq Shihab bisa pulang ke Indonesia kapan saja tanpa harus menjadi syarat rekonsiliasi yang dilakukan oleh Gerindra. Relevankah Kepentingan Nasional Dengan Syarat Rekonsiliasi.
Upaya Rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi seharusnya dilihat sebagai rekonsiliasi sosial demi persatuan masyarakat bukan rekonsiliasi politik. Syarat pemulangan Rizieq sama sekali tak ada hubungannya dengan rekonsiliasi pasca Pilpres.
Rekonsiliasi pasca-Pilpres tak bisa dikaitkan dengan kasus hukum tertentu. Sebab, rekonsiliasi sejatinya ditujukan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan konflik kepentingan di masyarakat. Kedua kubu pendukung sebaiknya tidak membawa wacana rekonsiliasi ke ranah politik. Kesimpulannya, rekonsiliasi adalah upaya untuk menghapuskan kepentingan politik antara kedua kubu.
Relevansi rekonsiliasi pasca Pilpres dengan pemulangan Rizieq yang kini bermukim di Arab Saudi adalah hal yang tidak masuk akal. Terdapat perbedaan konteks tujuan antara tujuan rekonsiliasi dan persyaratan pemulangan rizieq.
Tujuan rekonsiliasi sendiri adalah menghapuskan kepentingan golongan di antara kedua kubu dan menciptakan persatuan kembali diantara masyarakat yang sudah terpecah belah. Sementara itu tidak diketahui dengan pasti apa tujuan dari pemulangan Rizieq sebagai persyaratan rekonsiliasi. Hal ini seperti menukarkan makanan dengan Rizieq.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
