Demo 212 di KPK Sarat Kepentingan Politik

Acara reuni 212 di KPK yang bakal dihelat FPI dkk dianggap banyak pihak sarat kepentingan dan mencari sensasi. Demonstrasi tersebut juga minim substansi dan hanya mengejar tanggal cantik. 

Apa jadinya jika seorang yang tak kompeten dibidangnya mencoba terjun di bidang lain. Sama halnya, FPI dkk ini yang dinilai salah kamar karena baru menyoroti kasus korupsi. Mereka tak hanya dinilai salah kamar, namun menurut pendapat ahli yang vokal menyoroti kasus korupsi juga menganggap mereka hanya mau cari pamor. Terlebih upaya menghelat aksi 212 yang direncanakan bakal dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 mendatang.

Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman, menyatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi penggagas yang merasa penanganan sejumlah kasus mangkrak. Mereka mengklaim jika aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk merampungkan kasus ini.

Diduga mandegnya penanganan kasus-kasus megakorupsi yang makin menggila ini karena melibatkan sebuah lingkaran pusat kekuasaan. Perilaku tersebut ditengarai sebagai bagian dari modus korupsi mereka yang indikasikan untuk pembiayaan politik guna meraih serta melanggengkan kekuasaan.

Aksi 212 terkait korupsi juga menyoroti sejumlah kasus dugaan suap terhadap anggota DPR yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan eks komisioner KPU bernama Wahyu Setiawan. Mereka juga mencolek kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Hal tersebutlah yang kiranya menjadi latar belakang FPI dkk menyuarakan aksi itu. Bahkan, Mereka juga mengajak pengurus daerah untuk menggelar pemanasan sebelum puncak aksi. Menanggapi hal itu, pihak KPK mengatakan korupsi adalah musuh bersama. KPK menilai semua agama sepakat korupsi harus diberangus.

Plt Jubir KPK Ali Fikri yakin jika semua aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi pasti bekerja secara serius, tak terkecuali KPK. Ali menegaskan pihak KPK berkomitmen mengusut tuntas perkara tindak pidana korupsi yang tengah terjadi. KPK juga menegaskan jika mereka bekerja sesuai ketentuan bukan berdasarkan permintaan pihak tertentu.

Perhatian yang diberikan oleh FPI dkk ini dinilai sejumlah pihak telah kadaluwarsa. Pasalnya, kasus ini bukanlah kasus baru. Justru saat dulu tengah panas dan KPK dilucuti habis-habisan mereka cuek saja dan tak memberikan respon. Jika sekarang mereka menyampaikan wacana terkait hal ini tentunya perlu dipertanyakan. Indikasinya ialah pertama mengejar popularitas, mengapa demikian?

Hal ini dinilai berhubungan sebab sebentar lagi Indonesia bakal punya gawe, yakni Pilkada 2020. Kemungkinan, mereka tengah mencari kandidat buat diusung untuk melaju kembali menuju kursi kepemerintahan, setelah dua kali sempat kandas.

Namun bukan FPI dkk jika kemudian menyerah, kini mereka kembali mencari panggung lewat momentum kasus KPK tersebut. Mereka seolah-olah ingin menunjukkan simpati sekaligus ingin menarik perhatian warga masyarakat, lebih tepatnya membangun branding setelah meredup karena kasus izin organsisasinya yang tak segera diperbarui.

Alasan kedua ialah, mereka sepertinya sedang mengejar angka cantik. Coba lihat angka pada tanggal rencana mereka akan menggelar reuni atau aksi 212. Hal semacam ini memang telah menjadi ciri khas ormas islami itu. 

Alasan lainnya ialah kemungkinan adanya "pesanan" atau request dari oknum tertentu. Hal ini bisa saja terjadi, seperti yang sudah-sudah ormas ini tak pernah absen mengisi keramaian panggung bagi sejumlah politisi. Bagi mereka untuk dapat diakui kembali kiprahnya bisa dengan melakukan apapun. Termasuk terlihat begitu peduli atas kasus yang tengah membelit negeri. Padahal, kemarin kemana saja?

Di saat pihak lain sibuk dengan kasus KPK tahun lalu, mereka baru nongol. Jika kemudian ada pertanyaan apa modus mereka wajar dong! Toh, sebelumnya mereka ga tertarik sama sekali dengan isu ini. Lalu kenapa tiba-tiba datang dan ingin ambil posisi? Dalam hal ini pemerintah dan warga masyarakat boleh waspada, jika memang hanya mencari sensasi, abaikan saja!

***