Adalah Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen, mengaku kecewa atas penangkapan Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy oleh KPK. Padahal, Ketua Umum PPP periode 2007-2014 Suryadharma Ali juga ditangkap KPK.
“Mengapa dulu Pak SDA (Suryadharma Ali), lalu terjadi lagi. Saya kecewa, tapi itu takdir Allah,” kata kiai yang akrab disapa Mbah Moen itu di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019 seperti dikutip dari Tempo.co.
Mbah Moen mengatakan, kasus suap yang menjerat Romy merupakan ujian. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada KPK. Mbah Moen mengaku menghormati proses hukum atas Romy. Namun, ia mengatakan bahwa PPP harus diselamatkan.
Karena itu, ia mendatangi kantor PPP sebagai bagian dari upaya penyelamatan itu. “Saya, walau bagaimana pun datang ingin ada kemaslahatan dan proses hukum adalah hukum. Dan hukum untuk suatu kewajiban bagi siapa pun sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.
Pada 2014, Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, hakim memvonis SDA dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Adapun Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama baik di pusat dan daerah.
Romy tertangkap tangan penyidik KPK di Hotel Bumi Surabaya, pada Jumat, 15 Maret 2019. Dari tangan ANY, asisten Romy, KPK menyita tas yang berisi uang Rp 50 juta dan Rp 70,2 juta, sehingga total yang disita adalah Rp 120,2 juta.
Dalam perkara suap ini, KPK menduga Romy bersama-sama dengan pihak Kemenag telah melakukan praktek suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di jajaran Kemenag.
Aroma konspirasi haram ini, sudah dicium KPK sejak Lukman Hakim Saifuddin menjabat Menteri Agama RI. Ini bukan kemuskilan akan mengungkap beberapa konspirasi haram lain di Kemenag, yang melibatkan Wakil Ketua TKN Capres Petahana Joko Widodo itu.
Salah satu konspirasi yang sudah didalami KPK itu, adalah aroma konspirasi terkait proyek Haji dari penyiapan konsumsi, transportasi, penginapan, dan lain sebagainya. Juga beberapa proyek lain terkait proyek keagamaan yang melibatkan kebijakan dan keputusan Kemenag.
Pilar Paslon #01
Romahurmuziy alias Romy ini tercatat sebagai Wakil Ketua TKN paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Selama ini Romy dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi yang sehingga sering diajak ke mana-mana. Keduanya tampak akrab.
Saking akrabnya, sampai-sampai sesaat setelah Mbah Moen “salah baca” doa untuk capres 02 Prabowo Subianto, Romy harus mengajak Jokowi masuk ke kamar pribadi Mbah Moen demi “melarat” doa yang seharusnya untuk Jokowi tersebut.
Sebagai Ketua Umum DPP PPP yang turut mengusung paslon 01 Jokowi – Ma’ruf, dengan ditangkapnya Romy, otomatis akan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan pilar-pilar lainnya yang menyangga Koalisi Capres Petahana itu.
Ternyata, yang terjadi sekarang ini, justru “pentolan” pengusung paslon 01 Jokowi – Ma’ruf yang terkena OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya, Romahurmuziy-lah yang akrab dipanggil Romy. Dialah tokoh pendukung utama.
Jika dirunut ke belakang, ternyata banyak pula tokoh yang selama ini menjadi pilar-pilar yang mendukung paslon 01 Jokowi – Ma’ruf, adalah koruptor. Setidaknya, ada beberapa tokohnya. Jejak digital news pun telah mencatatnya di berbagai media.
Adalah Setya Novanto, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dia ditangkap KPK karena terlibat korupsi e-KTP, dan sudah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta. Setnov mengaku, Puan Maharani, Gandjar Pranowo, dan Pramono Anung terlibat kasus korupsi e-KTP.
Mereka semua pendukung Jokowi. Jadi, pendukung Jokowi juga terlibat di pusaran korupsi! Menyusul kemudian Idrus Marham, mantan Menteri Sosial di Kabinet Jokowi. Idrus Marham kemudian mundur karena menjadi tersangka suap Proyek PLTU Riau-1.
Idrus Marham ditangkap KPK di rumah dinasnya bersama Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Politisi Golkar ini mengaku, uang suap digunakan untuk membiayai Munas Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada 19-20 Desember 2017.
Eni Maulani Saragih menjadi bendahara panitia. Ia mengungkap, kucuran dana suap PLTU Riau-1 yang diterima dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) mengalir ke acara Munaslub Partai Golkar.
Yang jelas, tiga petinggi Golkar sempat dipanggil KPK terkait suap proyek PLTU Riau-1 yang terlibat dalam Munaslub Golkar pada 19-20 Desember 2017 yang telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar.
Petinggi Golkar yang disebut masuk dalam daftar agenda pemeriksaan, antara lain, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang selaku Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub 2017, dan Nurdin Halid selaku Ketua Penyelenggara Munaslub Golkar 2017.
Tapi, sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya, tidak ada kabar lagi. Kasusnya berhenti sampai di Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih. Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang “tetap aman” menjadi Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial.
Jokowi juga didukung Bupati Malang Rendra Krisna. Rendra Krisna ditangkap KPK karena korupsi. Jadi, Jokowi didukung koruptor lagi! Jokowi juga didukung Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin. Ia pun ditangkap KPK karena korupsi.
Bahkan, dalam skandal suap Proyek Meikarta itu, Bupati Neneng sempat menyeret nama Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai atasannya yang “menekan” demi kelancaran perizinan proyek mercusuar milik Bos Lippo Group James Riyadi itu.
Jokowi juga didukung Bupati Phakpak Barat Remigo Yolanda Berutu. Remigo Yolanda Berutu ditangkap KPK karena korupsi. Jadi, Jokowi didukung koruptor lagi! Jokowi juga didukung Walikota Pasuruan Setiyono yang ditangkap KPK.
Ada juga nama Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Irvan Rivano Muchtar ditangkap KPK karena korupsi. Irwan Rivano Muchtar ini juga termasuk pendukung Jokowi. Rakyat Cianjur pun sempat “pesta rakyat” karena bupatinya ditangkap KPK.
Jadi Jokowi didukung koruptor lagi, dong? Benar! Jokowi juga didukung PDIP. Kader PDIP Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi korupsi sampai Rp 5.8 triliun dan ditangkap KPK. Luar biasa nilainya, bukan? Fantastis mengalahkan e-KTP.
Belum lagi, kasus “Kardus Durian” yang belum terungkap. Isinya, fee Rp 1,5 miliar, konon, untuk Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Mantan menteri semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini termasuk tokoh pendukung Jokowi.
Sumber PepNews.com menyebut, dokumen terkait dugaan korupsi Muhaimin tersebut sudah ada di tangan KPK. “Ya, tunggu eksekusinya saja,” ujarnya. Jadi, bagaimana ceritanya kubu paslon 01 Jokowi – Ma’ruf bisa bilang bersih dari koruptor?
Belum lagi kasus Bakamla dan Arief Budi Sulistyo. Termasuk banyak juga pendukungnya yang terlibat kasus korupsi. Jangan-jangan semua tokoh, pejabat, dan petinggi yang matian-matian mendukung Jokowi karena terlibat korupsi ya?
Bahkan, sumber tadi juga mengatakan kalau dalam waktu dekat ada nama Bupati di Jawa Timur yang juga bakal diciduk KPK terkait korupsi. Selama ini dia termasuk pendukung fanatik Jokowi. Siapa tokoh bupati yang dimaksud tersebut?
Ada pula nama Yusuf Mansur sebagai pendukung Jokowi – Ma’ruf yang “terikat bisnis” dengan putra sulung Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, pemilik bisnis startup Madhang menandatangani kerja sama bisnis dengan Yusuf Mansur.
Kaesang menggandeng Paytren yang dimiliki Yusuf Mansur. Mereka bersepakat pula kerja sama dengan Grap. Diduga, Yusuf Mansur mendukung paslon 01 karena mencari aman atas kasus dugaan penipuan bisnisnya, sehingga tidak berlanjut.
Satu per satu pilar penyangga paslon #01 telah dirobohkan KPK! Dari rekam jejak digital pun rasanya sulit dihapus karena masih tersimpan di Mbah Google.
Jokowi Bahaya!
Pengusaha Sofyan Wanandi bocorkan Survei Kompas: Jokowi dalam Bahaya! Senin malam (19/3/2019), Ketua Umum APINDO tersebut mengumpulkan para pengusaha. Antara lain, Adhi Lukman (GAPMMI), Franky Sibarani, Sudhamek, Sinta Kamdani, dan Haryadi Sukamdani.
"Mereka menyiapkan deklarasi dukungan para pengusaha yang akan digelar pada 21 Maret 2019," ujar sumber Pepnews.com yang lain. Ketika membuka acara Sofyan Wanandi menyampaikan beberapa statemen menarik:
Jokowi dengan segala kelemahannya akan didukung pengusaha. Pengusaha saat ini takut Jokowi kalah. Yang penting sekarang menangkan dulu Jokowi, baru nanti buat usul untuk rencana perbaikan ekonomi yang bagus.
Kompas membuat survei independen, hasilnya Jokowi walau masih unggul, tapi sudah ada di bawah 50%. Gawat! Survei ini, menurut Sofyan, gak akan di-publish, karena Jokowi takut. Mereka berpendapat, saat ini orang percaya bahwa Jokowi anti Islam, PKI, teman Aseng, dll.
Jokowi belum tentu menang, gak boleh lengah. Peran pengusaha dianggap penting untuk pemenangan Jokowi, karena mereka bisa menggerakkan karyawan-karyawan di perusahaan masing-masing. Pastikan bahwa semua pengusaha memenangkan Jokowi.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
