Pemindahan Ibu Kota Percepat Pemerataan Pembangunan

Proses Pemindahan Ibu Kota negara ini telah melakukan kajian panjang. Pemindahan Ibukota tersebut nantinya akan berdampak pada kemajuan di wilayah yang baru dan pemerataan pembangunan di wilayah lain di Indonesia.

Perlu diketahui juga bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dimulai pada tahun 2024. Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan masih terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini juga menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Suharso menuturkan, dengan adanya pembangunan dan pemindahan IKN tersebut, akan mengerek pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan hingga 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Dirinya berujar, pemerintah akan menunggu herd immunity selama 15 bulan atau pada Maret 2022. Maka didapatkan kira kira berapa yang harus dilakukan vaksinasi untuk dipercepat agar menggerakkan mobilisasi. Dengan demikian, kita berani untuk memulai pemindahan ini.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN. Sehingga perkampungan di lahan tersebut akan diperbaiki dan menjadi bagian dari ibu kota negara.

Pemerintah juga terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Presiden RI Joko Widodo memiliki harapan ingin membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan manusia Indonesia yang berkualitas serta memiliki daya saing.

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara tentu bukanlah gagasan kemarin sore dan bukan pula rencana dadakan. Presiden pertama RI Ir. Soekarno, sebelumnya juga pernah mengemukakan gagasan tersebut dan telah dilakukan kajian oleh Bappenas mengenai dampak pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga mendorong pemerataan pembangunan, dimulai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya yang bakal memberikan dampak ekonomi positif luar biasa bagi bangsa melalui jalur investasi dan perdagangan akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut.

Pemindahan IKN juga menjadi bukti bahwa pemerintah saat ini berupaya untuk membangun negara secara Indonesia Sentris.

Apalagi dengan keadaan di pulau Jawa yang semakin padat dan Kemacetan di Jakarta sudah menjadi sebuah pertanda bahwa Kota Jakarta sudah sangat padat, bahkan bantaran sungai saja bisa menjadi pemukiman yang hampir tiap tahun didatangi banjir.

Untuk itu, Pemerintah pusat berupaya untuk mencari pengganti kawasan ibu kota negara, selain lebih aman dari bencana, ibu kota baru juga dianggap sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Jika nanti Jakarta bukan Ibu Kota Negara Indonesia lagi, bukan berarti intensitas bisnis di Jakarta akan lesu, karena pemindahan Ibu kota hanya untuk urusan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sementara urusan bisnis tetap di Jakarta.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo menuturkan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan upaya penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Rencana Pemindahan Ibu Kota juga mendapatkan dukungan dari Forum Pegiat Media Sosial Independent (FPMSI). Menurut Hafyz selaku koordinator FPMSI, pemindahan ibu kota Indonesia akan menadi bagian dari percepatan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Pemindahan Ibukota memang hal yang tepat untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Sehingga upaya ini patut didukung agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.

***