Politik Dinasti?

Pada tanggal 7 Agustus 2023, Hun Manet menggantikan ayahnya, Hun Sen (71), sebagai Perdana Menteri (PM) Kamboja. Penetapannya dilakukan oleh Raja Kamboja Norodom Sihamoni dengan mengeluarkan sebuah dekrit.

Penunjukan Hun Manet tentunya menarik perhatian mengingat ia menggantikan ayahnya sendiri, yang sudah menjabat sebagai PM selama 38 tahun, sejak tahun 1985. Dan, pengumuman pengunduran dirinya, dan ia akan digantikan oleh anak tertuanya sebagai PM, dilakukan Hun Sen, setelah ia keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum pada bulan Juli lalu. Suatu pemilihan umum yang dinilai oleh pengamat asing sebagai tidak jujur dan tidak adil.

Tampaknya penunjukan anaknya untuk menggantikan dirinya, tidak mendapatkan tentangan dari siapa pun di dalam negeri Kamboja. Sebagai orang terkuat di Kamboja, Hun Sen praktis dapat melakukan apa saja.

Nama Hun Sen mulai dikenal pada tahun 1980-an, ketika Kamboja masih berada di bawah kekuasaan Vietnam. Pada tahun 1975-1978, Kamboja berada di bawah kekuasaan rezim Khmer Merah, yang dikenal sangat kejam. Kekejaman Khmer Merah itu digambarkan dalam sebuah film yang diberi judul ”Killing Fields, Ladang Pembunuhan”.

Kekejaman itu membuat, pada awal tahun 1979, pasukan Vietnam yang mendukung salah satu kelompok perlawanan Kamboja yang dipimpin oleh Heng Samrin, memasuki Kamboja dan menundukkan rezim Khmer Merah.

Setelah Kamboja dikuasai Vietnam, praktis Heng Samrin yang berkuasa di Kamboja. Adapun kelompok Khmer Merah dan kelompok Pangeran Norodom Sihanouk tersingkir ke luar negeri, dan melakukan perlawanan dari pengasingan.

Hun Sen pada saat itu adalah komandan militer dari kelompok Heng Samrin. Tahun 1985, Hun Sen diangkat menjadi PM Kamboja. Pertemuan saya dengan Hun Sen (36) diawali pada tahun 1988, ketika saya mewawancarai Hun Sen di kantor PM di Phnom Penh, menjelang Jakarta Informal Meeting (JIM) I. JIM diselenggarakan untuk menyatukan kelompok-kelompok Kamboja yang saling bertikai, dan mempertemukannya dengan Vietnam.

JIM I dilanjutkan dengan JIM II tahun 1989. Sebagai tindak lanjut dari JIM, pada bulan September 1989, lebih dari 9.000 tentara Vietnam, yang merupakan bagian dari 26.000 tentara Vietnam terakhir di Kamboja, ditarik keluar dari wilayah Kamboja.

Saya mengikuti perjalanan pasukan Vietnam itu dari Phnom Penh ke Ho Chi Minh City (dulu, Saigon). Tahun 1990, saya kembali ke Kamboja bersama wartawan Thailand, Filipina, Laos, dan Vietnam atas undangan Quaker International, lembaga swadaya internasional, untuk melihat sendiri keadaan di Kamboja dan bertemu secara informal dengan PM Hun Sen. Sebab, pada saat itu, kantor berita internasional menggambarkan keadaan di Kamboja sangat tidak aman, pertikaian berdarah antar kelompok Kamboja terjadi di mana-mana. Padahal keadaan di Kamboja pada saat itu aman-aman saja, dan terasa sekali betapa Hun Sen memegang kendali secara penuh di Kamboja.

Tahun 1991, JIM II dilanjutkan dengan Konferensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC). Dan, kemudian diikuti dengan pemilihan umum yang diadakan PBB pada tahun 1993.

Sebagai wartawan yang dikirim untuk meliput pemilihan umum itu, saya sempat beberapa kali berada dalam satu helikopter dengan Hun Sen saat ia berkampanye. Ia sangat terbuka dalam melayani pertanyaan wartawan. Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan PBB itu, kelompok Pangeran Norodom Ranariddh, putra Pangeran Norodom Sihanouk, keluar sebagai pemenang. Namun, Hun Sen tidak bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Norodom Ranariddh sehingga akhirnya dibentuk pemerintahan bersama, Hun Sen-Ranariddh. Sementara Raja Kamboja diserahkan kepada Norodom Sihanouk, tetapi belakangan dengan caranya sendiri, Hun Sen kembali memegang kendali penuh sebagai PM Kamboja.

Pada saat ini, praktis seluruh kendali kehidupan di Kamboja berada di bawah kendali Hun Sen. Namun, Hun Sen menolak apabila penunjukan anaknya sebagai PM Kamboja dikatakan sebagai dinasti politik. Ia menegaskan hal itu dilakukannya sebagai upaya untuk mempertahankan perdamaian di Kamboja.

Hun Sen yang tetap berkuasa di belakang layar, bahkan menegaskan akan kembali menjabat sebagai PM apabila kedudukan anaknya terancam.

Bukan satu-satunya

Di Asia, di luar Korea Utara, Hun Sen bukan merupakan satu-satunya pemimpin yang melakukan hal itu. PM Singapura Lee Kuan Yew juga melakukan hal yang sama. Sebagai Bapak Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew memegang kekuasaan yang sangat besar di tangannya sehingga ia dapat menetapkan anaknya, Lee Hsian Lung, sebagai pengganti dirinya. Namun, penyerahan jabatan PM tidak langsung diserahkan kepada anaknya, melainkan dengan menunjuk Wakil PM Goh Chok Tong, sebagai PM transisi (1990-2004). Dan, selama masa transisi itu, Lee Kuan Yew menduduki jabatan sebagai Menteri Senior.

Pengalaman menunjukkan, penumpukan kekuasaan pada tangan satu orang bisa sangat berbahaya. Beruntung bagi Indonesia, Presiden Soeharto tidak mempunyai pikiran di dalam benaknya untuk menjadikan anaknya sebagai penerus. Jika ingin menjadikan anaknya sebagai penggantinya, Soeharto sangat bisa.

Oleh karena, setelah secara sepihak mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata setelah Gerakan 30 September1965, Soeharto terus menumpuk kekuasaan di tangannya. Selama lebih dari 30 tahun berkuasa, Soeharto secara perlahan-lahan membangun basis kekuasaannya, dan memusatkan kekuasaan itu pada dirinya.

Tanpa restu Soeharto hampir tidak mungkin orang dapat menduduki jabatan sebagai pimpinan organisasi atau institusi strategis. Posisi Hun Sen di Kamboja pada saat ini lebih kurang sama dengan posisi Soeharto di Indonesia pada masa Orde Baru.

Bedanya hanya Soeharto tidak tahu kapan ia harus berhenti sehingga pada akhirnya ia menjadi terlalu tua untuk memegang semua kekuasaan di tangannya. Keadaan kemudian menjadi tidak terkendali, dan akhirnya kekuasaan itu terlepas dari tangannya dalam usianya yang ke-77.

Sejarah memang tidak mengenal pengandaian, tetapi cukup menarik untuk membayangkan, jika Soeharto merencanakan untuk mengganti dirinya dengan anaknya, siapakah yang akan dipilihnya?

Kita kembali ke Kamboja. Banyak yang berharap Hun Manet akan lebih demokratis dan terbuka dalam memerintah, mengingat ia menempuh pendidikan tinggi sipil dan militer di Barat. Berbeda dengan ayahnya yang adalah orang tempur, atau orang lapangan. Namun, apakah harapan itu akan terwujud? Itu yang masih harus ditunggu.

***