bukan wacana ASN atau PNS bisa berkeja fleksibel dan boleh bekerja di rumah, tetapi wacana pengurangan ASN/PNS lebih penting. Apalagi defisit transaksi berjalan makin besar atau melebar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewacanakan atau ingin membuat kebijakan ASN atau PNS bisa bekerja di rumah tanpa harus masuk kantor. Dengan demikian ASN /PNS mempunyai jam kerja yang fleksibel.
Alasan Kemen-PAN dan RB karena sekarang era digital dan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.Harapannya,dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi di era digital pekerjaan jadi lebih efisien.
Niat yang bagus sebenarnya. Hanya saja jenis pekerjaan ASN/PNS itu lebih bersifat pelayanan. Yang namanya pelayanan tentu ada jam kerja dan akan ada tatap muka antara masyarakat dengan pengawai ASN/PNS.
Seperti kita ketahui, baik ASN/PNS dituntut masuk atau pulang kerja sesuai jam kerja. Dari sinilah seorang ASN/PNS bisa diketahui kedisiplinan dari segi absensi. Itu pun masih banyak yang tidak taat atau mengakali absensi tersebut. Misal: padi hari absen dan datang sesuai jam kerja, tapi setelah itu pergi lagi entah kemana.
Wacana ASN/PNS bisa bekerja dengan fleksibel tidak harus masuk kantor kurang tepat kalau jenis pekerjaannya bersifat pelayanan. Terus jenis pekerjaan apa yang bisa dikerjakan di rumah tanpa harus datang ke kantor? Bisa jadi hanya pekerjaan tertentu yang bisa dibawa atau dikerjakan di rumah.
Menjadi ASN/PNS menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Karena gajinya besar dan susah dipecat, sekalipun pemerintah membuat peraturan yang baru bisa memberhentikan ASN/PNS yang kinerjanya buruk atau kurang.
ASN/PNS yang sudah menjadi terpidana saja susah untuk dipecat. Bahkan harus ada himbuan atau instruksi dari Kemendagri dan Kemen-PAN-RB.
Bahkan ada mantan Sekda Kepualauan Riau yaitu Azirwan yang pernah menjadi terpidana korupsi oleh KPK sekalipun pernah menjadi terpidana nyatanya tidak dipecat. Malah naik pangkat setelah bebas dari penjara.
Harusnya di era serba digital kalau Kemen-PAN dan RB berani bukan wacana seorang ASN/PNS bisa bekerja di rumah. Tetapi mengurangi atau pensiun dini jumlah ASN/PNS yang jumlahnya di atas 4 juta.
Jumalah ANS/NS yang terlalu besar ini sangat menguras APBN/APBD. Beban gaji untuk ASN/PNS sangat besar. Bahkan menurut menteri Keuangan Sri Mulyani, APBD yang ditransfer ke daerah habis untuk menggaji pengawai. Sisanya untuk pembangunan. Itu pun porsinya sangat kecil.
Semakin negara itu maju, maka jumlah ASN/PNS semakin kecil. Karena sifatnya hanya pelayanan dan teknologi bisa menjadi solusisnya.
Jadi bukan wacana ASN atau PNS bisa berkeja fleksibel dan boleh bekerja di rumah, tetapi wacana pengurangan ASN/PNS lebih penting. Apalagi defisit transaksi berjalan makin besar atau melebar.
Ayo wani ora, son!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
