Penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari gagasan omnibus law dapat menarik investor sehingga berpotensi besar mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kaukus Muda Indonesia (KMI) sangat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi.
“Pasalnya, birokrasi kita kerap tumpang tindih, lambat, gemuk sehingga menghambat dan mempersulit pelayanan publik,” ujar Ketua KMI Edi Homaidi kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).
Menurut Edi, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan melakukan pemangkasan melalui kebijakan penyederhanaan birokrasi.
“Presiden menegaskan pelayanan publik harus lebih cepat, artinya jika bisa diselesaikan satu pintu maka tidak perlu melewati pintu-pintu yang lain,” tuturnya.
Di akui atau tidak, kata Edi, birokrasi gemuk berpotensi besar terjadi penyelewengan kewenangan.
“Misalnya melakukan tindakan koruptif. Belum lagi anggaran yang cenderung boros, sehingga mempersulit perizinan dan dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” sebut Edi yang juga mantan aktivis 98 ini.
Lebih lanjut Edi mengatakan, bahwa penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari gagasan omnibus law dapat menarik investor sehingga berpotensi besar mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Karena itu, diharapkan postur birokrasi diupayakan menjadi lebih ideal karena sudah dirampingkan nantinya. Penyederhanaan birokrasi bukan sekedar mengurangi jumlah struktural, melainkan penataan di berbagai bidang, seperti penataan regulasi, reformasi struktural, transformasi budaya dan tata kelola berbasis digital. Tantangannya adalah mengubah pola fikir dan budaya kerja supaya bekerja lebih cepat dan efektif,” lanjut Edi.
“Acara diskusi akan diadakan pada hari Selasa 25 Februari 2020. Pukul 13.00-16.00 WIB. Bertempat di Hotel Sentral Pramuka Jakarta Pusat,” sebut Edi.
Para narsumber yang diundang dalam diskusinya nanti, kata Edi, yaitu Doli Kurnia Tanjung (Ketua Komisi 2 DPR RI), Muhamad Yusuf Ateh (Deputi KemenPAN-RB), Prof Indria Samego, (Pengamat Senior LIPI), Arwani Thomafi, (Politisi PPP), Bhima yudhistira (Peneliti INDEF).
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
