Menjelang idul fitri pemerintah kembali mengambil langkah tegas untuk mencegah kemungkinan peningkatan infeksi serta penyebaran covid dengan larangan mudik. Kebijakan ini diduga dipicu lonjakan infeksi virus akibat ritual Kumbh Mela yang dihadiri ratusan ribu orang tanpa mengindahkan protokol covid di India. Sabtu kemarin India tembus 400 ribu kasus harian baru, capaian yang menempatkan India sebagai perai rekor terbanyak sepanjang sejarah.
Kurva penyebaran covid di Indonesia yang melandai secara signifikan seiring vaksinasi membuat kebijakan penanganan covid sedikit dilonggarkan. Shalat tarawih secara berjamaah selama bulan ramadhan diperbolehkan halnya dengan dibukanya kembali aktivitas ruang publik disertai catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Situasi kondusif ini tiba-tiba mengalami goncangan psikologis akibat lonjakan infeksi tak terkendali di India. Geliat ekonomi seiring vaksinasi yang dinilai berhasil kembali mengalami pukulan telak dengan kebijakan larangan mudik.
Perputaran roda ekonomi tiap mudik lebaran diperkirakan kembali menggeliat tahun ini setelah babak belur di musim sebelumnya kembali terancam gagal. Sebagai perbandingan, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menjelaskan jumlah uang tunai layak edar yang disiapkan lembaganya pada 2020 lalu mencapai Rp.157,96 triliun. Angka ini turun 17,7 persen dari uang yang beredar pada lebaran 2019 mencapai Rp.192 triliun.
Kebijakan menutup perbatasan disadari sebagai pukulan telak terhadap sektor ekonomi, namun pemerintah lebih khawatir akan munculnya risiko lonjakan infeksi yang lebih besar. Rupanya cara pandang pemerintah belum juga bergeser bahkan setelah setahun lebih segala ikhtar dikerahkan.
Begitu banyak energi terkuras selama pandemi berlangsung, harta, tenaga, air mata hingga nyawa. Seluruh pengorbanan itu tidak sia-sia, solidaritas sosial diantara anak bangsa makin kokoh termasuk merebaknya budaya saling mengingatkan.
Anak-anak hingga orang tua hafal di luar kepala protokol covid, semua belajar bagaimana seharusnya berprilaku yang aman untuk menghindari jangan sampai tertular atau menjadi penyebab munculnya klaster baru. Bahwa beberapa kasus terjadi penyimpangan karena beragam alasan merupakan konsekuensi permasalahan pandemi yang tidak sederhana. Malangnya pemerintah sendiri sering tidak konsisten, kebijakan pilkada serentak misalnya.
Menariknya prediksi munculnya klaster baru akibat digelarnya pilkada serentak di tengah pandemi ternyata tidak terbukti. Harus diakui aturan yang ketat disertai sikap disiplin terhadap protokol menjadi kunci kesuksesan pilkada. Pada kasus pilkada serentak pemerintah harusnya bisa berkaca menghadapi ritual mudik lebaran tahun ini.
Sikap pemerintah yang sering tidak konsisten serta memperlakukan masyarakat layaknya anak kecil yang tidak paham apa-apa, tidak bisa menjaga diri sendiri sehingga harus terus dipelototi, diawasi serta diancam sanksi pada gilirannya melahirkan mental ketergantungan. Tanpa kebebasan tidak akan mungkin lahir tanggung-jawab.
Campur tangan pemerintah yang terlalu besar terhadap kehidupan sosial masyarakat meskipun atas nama keselamatan serta keamanan publik bisa berujung pada otoritarianisme. Pemberian kebebasan serta mendorong partisipasi sadar masyarakat dalam menentukan yang terbaik bagi diri dan masyarakat jauh lebih efektif dibanding ancaman akan sanksi.
Setahun lebih pandemi berlangsung memaksa masyarakat belajar banyak, sanak keluarga mereka telah menjadi korban. Bila semua itu tidak membuat mereka belajar bila diberi kebebasan, bisa dipastikan seketat apa pun pengawasan pemerintah akan mereka terobos. Niat silaturahmi dengan keluarga di hari lebaran hingga alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga tak akan membuat mereka mempertaruhkan keselamatan diri dan keluarga dengan mengabaikan protokol kesehatan.
Masyarakat muslim Indonesia umumnya tidak sepuritan sejumlah sekte Hindu di India dalam menjalankan ritual keagamaan. Islam diperkenalkan pertama kali di Indonesia dengan cara moderat serta mengalami transformasi sosial yang cukup adaptif terhadap sains dan ilmu pengetahuan. Kecemasan pada kemungkinan perayaan Idul Fitri berubah menjadi tsunami covid seperti pada festival Kumbh Mela di India rasanya berlebihan.
Setelah pilkada serentak, mudik lebaran tahun ini bisa menjadi momentum selanjutnya bagi pemerintah memberi kepercayaan pada masyarakat untuk secara sadar mematuhi protokol sembari tetap melakukan pengawasan.
Selamat Idul Fitri, Maaf lahir dan bathin.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews