Jelas perjanjian semacam ini melanggar undang-undang atau cenderung Ponpes ingin menjaga nama baik atau lepas tanggung jawab.
Kekerasan di dunia pendidikan berbasis pesantren terjadi lagi. Dalam bulan Agustus ada tiga kejadian, santri meninggal akibat perkelahian atau dikeroyok sesama santri.
Tanggal 9 Agustus terjadi di kabupaten Tangerang, 30 Agustus terjadi di kota Tangerang dan 22 Agustus terjadi di Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo.
Dan yang terakhir ini cukup membuat gempar karena terjadi di Ponpes yang semua masyarakat atau publik tahu.
Kasus ini terungkap karena ibunya santri yang jadi korban dan meninggal menemui dan menceritakan kepada pengacara Hotman Paris Hutapea.
Soimah ibu korban melihat kejanggalan kematian anaknya yang ketika membuka peti jenazah ada darah keluar dari kain kafannya. Bahkan sampai dua kali menggantinya.
Ibu korban tidak berani cerita karena menyangkut nama lembaga besar dan ia meminta Hotman Paris untuk membantunya mencari keadilan.
Benar saja, setelah viral di medsos, pihak Ponpes Modern Darussalam Gontor memberikan keterangan atau klarifikasi terkait kematian anak ibu Soimah atau korban.
Mengakui terjadinya aksi kekerasan atau penganiayaan kepada korban dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak berkata jujur waktu menyerahkan jenazah kepada ibu korban.
Ustadz yang mendampingi atau mengantarkan jenazah ke Palembang, kematian korban disebabkan karena kelelahan kegiatan. Hal itu disampaikan kepada ibu korban.
Faktanya, kematiannya akibat kekerasan.
Ini mirip waktu penyerahan jenazah brigadir Yosua kepada keluarga yang tidak sesuai fakta.
Ponpes Modern Darussalam Gontor mencoba menutupi kasus ini. Setelah viral baru merespon atau menanggapi. Padahal kejadiannya 22 Agustus dan menanggapi tanggal 4 September setelah viral.
Artinya Ponpes Modern Darussalam Gontor waktu korban meninggal tidak melaporkan kejadiannya kepada polisi atau Polres setempat.
Padahal ini sudah termasuk kriminal korban kekerasan. Karena korban meninggal.
Pihak Ponpes Modern Darussalam Gontor beralibi bahwa setiap orang tua santri wajib menandatangani perjanjian, bilamana terjadi permasalahan hukum yang menyangkut santri di lingkungan Ponpes tidak akan membawa kasus ini ke aparat kepolisian.
Perjanjian semacam itu ditandatangani waktu orang tua santri menyerahkan kepada pihak Ponpes.
Jelas perjanjian semacam ini melanggar undang-undang atau cenderung Ponpes ingin menjaga nama baik atau lepas tanggung jawab.
Dan mungkin perjanjian semacam ini juga terjadi di Ponpes yang lain.
Jadi kalau ada kekerasan berusaha untuk ditutup-tutupi dan tidak dibawa ke jalur hukum.
Hal semacam ini tidak bisa dibiarkan!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
