Papua akan dimekarkan lagi menjadi 6 provinsi. Masyarakat pun berusaha untuk menyukseskan program tersebut agar ada lagi kemajuan yang signifikan di wilayah Papua.
Saat ini ada 2 provinsi di Papua yakni Papua dan Papua Barat. Pada awal berdirinya (di masa orde lama) hanya ada 1 provinsi, dan saat itu Papua masih bernama Irian Jaya. Pemekaran wilayah adalah hal yang lazim, karena banyak manfaatnya. Buktinya saat ini di Indonesia ada 34 provinsi, dari yang sebelumnya hanya ada 27 provinsi.
Rencananya Papua akan dimekarkan lagi jadi total 6 provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri. Pemekaran ini masih dalam tahap persiapan (karena pandemi) tetapi sudah makin dimatangkan. Nanti ketika benar-benar dilaksanakan, maka pemda Papua dan Papua Barat sudah memiliki persiapan yang cukup.
Pemekaran wilayah adalah sesuatu yang relatif baru di Indonesia, karena saat orde lama dan orde baru nyaris tidak pernah ada. Namun ketika ada reformasi, maka ada gejolak di wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Mereka senang akan adanya desentralisasi dan meminta penambahan provinsi, untuk memajukan wilayahnya sendiri.
Begitu juga dengan di Papua. Ketika akan ada penambahan provinsi, maka semua pihak menyetujuinya.
Kepala Suku Mee Pago Hans Mote menyatakan dukungannya atas program pemekaran wilayah di Papua. Dengan adanya pemekaran wilayah dan otonomi baru maka akan ada pemerataan kemajuan di wilayah Bumi Cendrawasih, sehingga tidak akan ada ketimpangan.
Selama ini, wilayah yang terlihat modern memang baru beberapa, seperti Jayapura, Merauke, dan beberapa kota lain. Akan tetapi untuk wilayah di pegunungan seperti Yakuhimo masih nampak tradisional. Padahal kemajuan dibutuhkan agar rakyat makin makmur dan pendapatannya bisa bertambah jika didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Untuk membangun infrastruktur maka butuh dana besar. Lantas ketika ada provinsi baru dari hasil pemekaran, maka dana otsus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga makin besar.
Logikanya, makin banyak provinsi maka makin besar pula dana APBD. Uang itulah yang digunakan untuk membuat wajah Papua makin maju dan lepas dari image sebagai wilayah yang masih jauh dari teknologi.
Jika makin banyak provinsi di Papua maka makin banyak pula sekolah negeri yang dibangun. Para putra Papua bisa melanjutkan studi ke SMP dan SMA di dekat rumahnya, tanpa harus berjalan kaki yang jaraknya jauh, karena hanya ada gedung sekolah di kota atau kabupaten lain. Jika makin banyak SMP dan SMA maka akan meminimalisir jumlah anak yang putus sekolah.
Para putra Papua juga bisa melanjutkan studi dengan beasiswa otsus sehingga tidak khawatir akan biayanya. Setelah lulus SMA, mereka juga bisa melanjutkan lagi untuk pengajuan beasiswa kuliah, baik untuk di perguruan tinggi di Papua, Jawa, maupun di luar negeri.
Selain itu, keuntungan lain dari pemekaran wilayah adalah makin mudah untuk mengurus administrasi. Wilayah Papua memang luas (lebih dari 4.000 KM2) dan jika hanya ada 2 provinsi, akan kesusahan untuk pergi ke kantor gubernur, bagaikan dari ujung ke ujung. Namun jika nanti ada 6 provinsi maka waga bisa mengurus perizinan dan administrasi lain dengan jarak yang lebih dekat.
Pemekaran wilayah adalah upaya untuk memajukan warga Papua, karena akan makin banyak APBD yang didapat. Rakyat juga untung karena makin banyak sekolah negeri yang dibangun. Pengurusan administrasi juga makin mudah. (Sabby Kosay)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
