Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mengawal akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih). Guna menjamin program ini berjalan transparan dan bebas dari korupsi, Kemenkop menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra pengawasan dan edukas.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting mengingat skala besar program yang akan melibatkan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Ini program strategis nasional dan anggarannya besar. Maka kita meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi bagi pengelola Kopdes/Kel Merah Putih, pengawasan, dan mitigasi risiko,” tegas Budi dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, kehadiran KPK bukan hanya sebagai pengawas setelah program berjalan (ex-post), tetapi menjadi mitra strategis sejak awal perencanaan, demi memastikan tata kelola koperasi yang bersih dan terpercaya.
“Kami ingin KPK hadir sejak awal, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem pencegahan. Ini bagian dari preventive governance,” ujarnya.
Untuk memastikan sinergi berjalan maksimal, Kemenkop UKM mengusulkan empat langkah konkret. Pertama, pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Kopdes Merah Putih antara Kemenkop dan KPK.
“Tujuannya untuk menyusun sistem peringatan dini, memetakan wilayah rawan risiko, serta merancang mekanisme aduan berbasis masyarakat,” jelasnya.
Kedua, integrasi sistem pelaporan Kopdes/Kel Merah Putih dengan dashboard pengawasan KPK untuk menciptakan transparansi real-time dan audit berbasis risiko.
Ketiga, penyelenggaraan pelatihan antikorupsi dan asistensi teknis bagi pelaksana program, notaris, serta pemangku kepentingan lokal, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelola koperasi.
Keempat, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama kelembagaan untuk memperkuat dukungan lintas sektor secara berkelanjutan.
“Sinergi ini juga akan menguatkan koordinasi kami dengan Satgas Nasional Kopdes/Kel Merah Putih,” tambah Budi.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa koperasi desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar proyek administratif.
“Koperasi yang dibentuk diharapkan tumbuh sebagai entitas usaha rakyat yang mandiri dan berdampak nyata, bukan sekadar pelengkap administratif atau saluran program sesaat,” tutupnya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
