Koperasi Desa Merah Putih Pilar Kebangkitan Ekonomi Nasional

Kebangkitan ekonomi nasional tidak dapat terwujud tanpa melibatkan masyarakat Indonesia. Di sinilah Koperasi Desa Merah Putih menjadi penting, bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak kemandirian, keadilan sosial, dan ketahanan bangsa. 

Sejarah panjang koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa model ini mampu bertahan di tengah berbagai krisis. Namun, tantangan zaman menuntut pembaruan paradigma dan pendekatan. Koperasi tidak boleh lagi dilihat sebagai entitas ekonomi yang tertinggal, melainkan sebagai instrumen modern untuk memperkuat daya saing bangsa. 

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai perwujudan nyata dari semangat kemandirian desa. Ia bukan sekadar badan usaha, tetapi juga representasi ideologis dari cita-cita Indonesia merdeka: menghapuskan kemiskinan struktural dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam koperasi ini, masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, pemilik, dan pengelola. Mereka terlibat aktif dalam setiap proses ekonomi, dari hulu hingga hilir.

Kekuatan koperasi ini terletak pada sistem yang berbasis komunitas. Modal sosial desa seperti kepercayaan, kedekatan emosional, dan nilai gotong royong menjadi landasan utama. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan wisata desa, koperasi mampu mengintegrasikan seluruh rantai nilai ekonomi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan.

Pemerintah terus menggelorakan semangat kemandirian ekonomi desa melalui program nasional Koperasi Merah Putih, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Targetnya, 80 ribu koperasi terbentuk dan berbadan hukum di seluruh Indonesia.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, H. Yandri Susanto mengatakan telah turun langsung meninjau pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Indrasari, Martapura. Menteri Yandri turut menyaksikan jalannya musyawarah desa dan pembentukan pengurus koperasi yang berlangsung tertib dan antusias.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Desa telah menyediakan berbagai skema pendanaan untuk memfasilitasi pendirian koperasi, mulai dari anggaran CSR, bantuan pemerintah provinsi/kabupaten, hingga dana desa. Namun, pemakaian dana harus satu sumber agar tidak tumpang tindih.

Sementara itu, Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur menyampaikan bahwa seluruh desa di Kabupaten Banjar telah disosialisasikan sejak dua bulan lalu, dan kini tengah bergerak cepat melaksanakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi.

Saidi mengatakan siap mendukung penuh kebijakan ini dan berkomitmen untuk mewujudkan koperasi yang kuat, legal, dan dikelola profesional. Bupati juga mengungkapkan rasa bangganya karena Kabupaten Banjar mendapat apresiasi langsung dari Menteri Yandri sebagai daerah yang bisa menjadi role model nasional dalam pelaksanaan koperasi merah putih.

Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi ruang untuk memulihkan nilai-nilai kebangsaan yang mulai tergerus. Dalam koperasi ini, semangat persatuan, saling tolong-menolong, dan keadilan sosial ditegakkan. Ia menjadi penyeimbang dari arus liberalisasi ekonomi yang seringkali mengabaikan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. 

Lebih jauh, koperasi desa memiliki potensi besar dalam membentuk kedaulatan ekonomi nasional. Di tengah dominasi korporasi besar dan penetrasi pasar global, koperasi bisa menjadi benteng ekonomi lokal yang tahan terhadap guncangan eksternal. Ketika dunia dilanda krisis, koperasi yang kuat dan berakar di komunitas mampu bertahan dan bahkan tumbuh. Hal ini terjadi karena koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Chusni Mubarok mengatakan Program Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi motor penggerak utama kebangkitan ekonomi desa melalui dua sektor strategis, yakni ketahanan pangan dan pariwisata. Chusni menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan sebagaimana dikhawatirkan oleh sejumlah pihak di desa.

Untuk itu, pembangunan koperasi tidak bisa berjalan sendiri. Ia memerlukan dukungan ekosistem yang kuat, mulai dari regulasi yang berpihak, infrastruktur yang memadai, hingga pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya koperasi. Namun, peran masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta juga tak kalah penting untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan bersama, bukan hanya proyek programatik.

Koperasi Desa Merah Putih juga mampu menjadi alat strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan prinsip demokrasi ekonomi, koperasi dapat mendorong praktik-praktik pertanian ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pemberdayaan perempuan serta pemuda desa. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial antar generasi.

Momentum kebangkitan ekonomi nasional saat ini adalah saat yang tepat untuk menjadikan koperasi sebagai garda depan transformasi ekonomi. Pandemi dan krisis global telah membuka mata kita bahwa sistem ekonomi yang terlalu terpusat dan terdominasi oleh kapital besar rentan terhadap disrupsi. 

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan koperasi ini bukan hanya sekedar urusan administrasi, melainkan gerakan pemberdayaan untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat koperasi, Indonesia sedang meneguhkan kembali jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka secara ekonomi, mandiri dalam pembangunan, dan berdaulat dalam menentukan arah masa depannya.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

[edRW]