Adanya wacana penetapan status bencana alam gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional menuai banyak pertanyaan. Untuk menetapkan sebuah bencana di suatu wilayah sebagai bencana nasional, ada aturan dan ketentuan yang diikuti.
Menurut juru bicara Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sutopo Purwo Nugroho, suatu daerah bisa ditetapkan sebagai bencana nasional itu jika korban banyak, daerahnya luas dan aparat pemerintah daerah juga lumpuh total. Artinya, pemerintah daerah juga menjadi korban dan lumpuh total sehingga fungsi-fungsi kepemerintahan tidak berjalan.
Menjelang Pilpres 2019 ini, bencana di Lombok NTB telah dipolitisasi sebagian orang. Hal ini karena ada beberapa hal, di antaranya:
Pada Pilpres 2014 lalu, suara Jokowi kalah telak dengan Prabowo,mengingat saat itu Gubernur NTB Tuan Guru Bajang jelas-jelas mendukung Prabowo. Sedangkan untuk Pilpres 2019 nanti, TGB menetapkan dukungannya kepada Jokowi.
Inilah yang membuat banyak pihak begitu khawatir Pilpres di NTB akan memenangkan Jokowi, sehingga banyak pihak yang berupaya menjadikan bencana ini sebagai komoditas politik. Karena itu, pihak oposisi terus mengagungkan NTB sebagai wilayah dengan status bencana nasional.
Tuan Guru Bajang M Zainul Majdi sendiri menyatakan bahwa penetapan status bencana gempa bumi di NTB menjadi bencana nasional tidak terlalu penting untuk saat ini. Menurut dia, yang lebih penting adalah kualitas penanganan bencana yang maksimal.
TGB menyampaikan hal ini dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam rangka kunjungan kerja penanganan terhadap gempa NTB, Selasa 21 Agustus 2018.
"Bagi kami warga NTB, status bencana tidak terlalu penting tetapi yang lebih penting adalah kualitas penanganan bencana ini. Karena, harapan penanganan dampak dari gempa ini dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, kami berharap ini dapat terus dimaksimalkan dari status tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi," kata TGB dalam keterangan tertulisnya yang dikutip sejumlah media.
Dalam keterangan tertulisnya itu TGB menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap NTB. Dia juga memohon agar seluruh elemen masyarakat mendoakan agar musibah yang menimpa NTB segera berakhir.
"Kami memohon doa agar rangkaian gempa ini mudah-mudahan bisa segera berakhir," pinta TGB.
Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kedatangannya ke NTB kali ini adalah untuk menyampaikan pesan Presiden terkait periode penanganan bencana dari masa tanggap darurat ke masa rehabilitasi. Terkait polemik penetapan status bencana, JK menegaskan bahwa bencana nasional dan bencana daerah tidak ada bedanya, jika bencana nasional semua akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Rakyat Indonesia sama saja, semua harus dibantu, karena itu apa yang bisa dibantu ya dibantu, dibantu dana kemudian dibimbing dan diarahkan. Kami tidak bantu rumah tapi kami bantu dengan uang, dengan cara yang berbeda," kata JK.
Jadi, mengapa bencana harus dipolitisasi?
Teganya, kamu!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
