Di sebuah forum bersama dengan SBY, Prabowo berkata bahwa BUMN kita belakangan ini makin merugi. Pernyataan itu berbeda dengan kenyataan. Justru pada pemerintahan sekarang jumlah BUMN yang rugi berkurang jauh.
Pada 2013, di masa pemerintahan SBY ada 30 BUMN yang tercatat masih rugi dengan total kerugian Rp34,68 triliun. Sementara pada 2017 kemarin tinggal 12 BUMN yang rugi, dengan angka kerugian tinggal Rp5,2 triliun.
Artinya ada penurunan angka kerugian sampai 86%. Itu tandanya BUMN kita tidak semakin merugi.
Dari total 118 BUMN, pada 2013 tercatat keuntungan total Rp150 triliun. Nah, pada 2017 keuntungan BUMN meningkat menjadi Rp186 triliun. Ada peningkatan keuntungan sampai 25%.
Jadi omongan Prabowo bahwa BUMN kita makin rugi itu bohong.
Terus isu BUMN dijual? Tidak ada satu BUMN pun yang diprivatisasi di jaman Jokowi. Padahal di jaman SBY ada 30 BUMN yang diprivatisasi atau dijual sahamnya.
Pada kesempatan lain, Prabowo bilang bahwa angka kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat mencapai 50%.
Padahal BPS baru saja mengeluarkan data, bahwa angka kemiskinan kita kini jauh lebih baik. Pada periode Jokowi angka kemiskinan hanya tinggal 1 digit, yaitu 9,8%. Bandingkan dengan Presiden sebelumnya di mana angka kemiskinan bertengger di kisaran 11%.
Kenapa angka kemiskinan bisa menurun? Salah satunya dari konsentrasi Jokowi untuk menjaga inflasi atau kenaikan harga. Saat ini inflasi kita terjaga di level 3%-4% sementara pada jaman SBY inflasi kita ada di level 6% sampai 8%. Artinya kenaikan harga-harga di jaman SBY jauh lebih tinggi dibanding di jaman Jokowi.
"Saya ingin inflasi kita bisa ditekan lagi sampai 1-2%," ujar Presiden Jokowi di depan Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. Itu sama saja Presiden ingin menjaga agar harga-harga jangan sampai naik.
Di jaman Jokowi harga barang-barang relatif tidak ada kenaikan signifikan. Dan karena inflasi yang rendah itulah, salah satunya, angka kemiskinan bisa menurun.
Jadi kalau ada yang bilang bahwa di jaman ini harga-harga naik dan orang miskin bertambah, itu jelas kebohongan.
Ada yang berdalih, standar miskin Bank Dunia (BD) apabila pengeluaran seseorang itu 1,9 dolar sehari. Sementara standar miskin menurut BPS pengeluaran orang Indonesia Rp20 ribu sehari. Harusnya, jika mengikuti standar BD, angka kemiskinan bertambah karena 1,9 dolar setara Rp28 ribu, bukan Rp 20 ribu.
Mereka menuding Menkeu berbohong ketika mengumumkan angka kemiskinan kita menurun. Karena mereka beranggapan standar 1,9 dolar BD itu sama dengan angka kurs. Padahal yang dimaksud BD adalah kemampuan daya beli atau PPP. Dalam hitungan PPP, 1 dolar tidak sama dengan Rp14.000.
Begini deh, contohnya. Di Indonesia kita bisa makan satu Cheese Burger McD Rp30 ribuan (2,1 dolar AS). Sementara kalau kamu makan Cheese Burger di McD Orlando harganya US 6 dolar AS. Artinya dari hitungan daya beli (PPP) burger, angka 2,1 dolar di Indonesia setara dengan 6 dolar di AS.
Berapa standar PPP 1 dolar di Indonesia? Sekitar Rp5.000. Jadi orang disebut miskin ekstrim di Indonesia apabila pengeluarannya 1,9 dolar PPP atau setara Rp9.500 sehari.
Sedangkan BPS menetapkan angka miskin kita setara pengeluaran Rp20 ribu sehari. Atau setara 2,6 dolar PPP. Nah, standar kemiskinan di Indonesia justru jauh lebih tinggi dibanding standar kemiskinan ekstrim BD.
Sorry saya bicara agak ruwet. Intinya saya cuma ingin menggambarkan betapa Prabowo dan SBY sedang berbohong ketika bicara bahwa BUMN kita tambah rugi dan angka kemiskinan kita meningkat.
Kenapa mereka gemar berbohong untuk menjatuhkan lawan politiknya? Karena mereka anggap rakyat Indonesia bodoh. Mudah dikibuli dan ditipu.
Wajar sih. Penduduk Jakarta saja mudah dikibuli kok. Padahal Jakarta adalah ibukota.
Akibatnya sekarang. Ada Gubernur yang lagi sibuk mencari di mana letak ketiak kali item. Mau diolesi deodorant. Biar gak bau lagi.
"Semoga nanti kita gak punya Presiden yang sibuk mencari di mana letak kelamin Kuda Lumping, mas," ujar Bambang Kusnadi.
"Kelamin kuda lumping, ya, di punggung dong, Mbang," jawab Abu Kumkum.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
