Nyapres, ya Prabowo!
Begitulah yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Coba kita simak sebentar apa yang telah dilakukan oleh sang bintang untuk memantaskan diri masuk dalam pentas perpolitikan di Indonesia.
Secara cepat saja, bagaimana di tahun 2004 mencalonkan diri menjadi capres dari Partai Golkar pada saat Konvensi Partai Golkar. Lolos sampai putaran akhir, tapi harus kalah dari Wiranto.
Setelah itu mendirikan Partai Gerindra sebagai kendaraan politik 6 Februari 2008, sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu tahun 2009.
Walaupun oleh partai diusung jadi capres, tapi kesepatakatan Batutulis membuat posisi Prabowo menjadi cawapres Megawati, slogan Mega-Pro. Pilpres 2009 kalah, cukup 1 putaran saja, dan tidak hadir pada acara penetapan pemenang Pemilu. Belajar dari pengalaman Pilpres 2014 maju lagi dan kalah lagi.
Ada satu benang merah yang tidak terlihat.
Akankah setelah SBY tidak menjadi Presiden dan digantikan posisinya oleh masyarakat sipil, non-militer, presiden kembali seorang militer? Benang merah inilah yang harusnya dicermati dan diamati dengan serius. Dari pilkada yang berlangsung sampai tahun 2018 ini berapa banyak kepala daerah yang akhirnya kembali dipimpin oleh militer? Kode dari gedung segilima sudah dikeluarkan. Apakah kawan-kawan peka dengan hal itu?
Mari kita lihat pemberitaan media. Sehari setelah bertemu dengan SBY di Kuningan, Selasa 24 juli 2018, keesokan harinya, 25 Juli 2018, BBC Indonesia meliris berita memojokkan Prabowo.
Hanya sekali? Tidak juga, keesokan harinya ada berita lain lagi yang tujuannya jelas, memberi kode kalau Prabowo tidak dikehendaki.
Siapa yang memainkan, kita harus paham, siapa yang berada di belakang pemberitaan BBC Indonesia. Coba dengan jeli dilihat bagaimana berita mengenai IMF dan Pak Harto terselip berita mengenai Prabowo. Apa hubungannya?
Saya kutip tulisannya, "NSA merilis sejumlah dokumen tentang situasi Indonesia pada 1997-1998, antara lain soal Prabowo Subianto, yang oleh salah seorang pemimpin gerakan mahasiswa dikatakan 'memerintahkan penculikan aktivis, setelah menerima permintaan dari Soeharto'." link beritanya, silahkan ditelaah dengan pikiran jernih dan tenang.
Fakta lain yang muncul dan mungkin kurang diberitakan adalah cerita dari Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution alm), bagaimana pengadilan Internasional, Pengadilan Kriminal International di Den Haag belum menuntaskan tuntutan pidananya. Perkara ini masih menggantung, karena belum sekalipun digelar pemeriksaan secara formal.
Yang terjadi dan menurut informasi yang valid, tahun ini Prabowo berusaha keras agar tuntutan di Pengadilan Kriminal International ini dicabut, dibatalkan. Berkali-kali utusan dikirim, tapi belum berhasil. Artinya, tekanan dunia luar terhadap Prabowo masih demikian besarnya.
Analisa lain yang harus kita lihat, selain dukungan partai, tentu saja dukungan fulus. Dengan mencuri start sekaligus test the water, Prabowo mengumumkan program pengumpulan Dana Kampanye, dengan nama Galang Perjuangan. Berapa besar yang terkumpul?
Berat rasanya kalau dana terkumpul tidak sampai T. Prabowo sadar betul jumlah yang harus dikeluarkan lagi kalau maju, artinya harus besar kuenya, gendut tabungan fulusnya. Sampai berapa besar? 46 Triliunkah ? Seperti yang pernah diberitakan. Bandarnya siapa? Ini yang selalu menjadi pertanyaan kalau mau maju berpolitik.
State Sponsor dari Prabowo negara mana? Ini juga bagian penting.
Sebagaimana Presiden terdahulu, Megawati, SBY, juga Jokowi, state sponsor ini bermain dengan jelas. Pesannya juga sangat jelas, mengambil keuntungan dari Indonesia. Kalaupun Prabowo jadi maju menjadi Capres, siapakah pendampingnya?
Sampai hari ini masih belum jelas siapa yang akan diusung, atau ada kemungkinan Demokrat bergabung dengan PAN, PKS, PBB meninggalkan Gerindra sendirian? Semoga semua hanya untuk NKRI.
Jadi Capres itu berat, biar aku saja. ~Cak Dilan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
