Presiden Jokowi masih merahasiakan siapa calon wakil presiden untuk periode 2019-2024. Jokowi memastikan, calon wakil presiden tersebut merupakan hasil “seleksi internal” yang dilakukan lewat berbagai masukan dan koordinasi dengan sejumlah ketua umum partai, termasuk dengan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Sejumlah nama partai pendukung koalisi seperti Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) dan Romahurmuziy (Ketua Umum PPP), hampir dipastikan tidak akan menjadi pilihan utama termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dua tokoh ini yang disebut terakhir lebih memilih sebagai bagian terpenting dalam tim “kingmaker” Jokowi untuk menentukan arah kebijakan politik dan ekonomi Jokowi hingga lima tahun ke depan sejak beliau -jika nantinya terpilih sebagai presiden periode 2019-2024.
Melihat dan mencermati perkembangan politik yang begitu dinamis serta amburadulnya proses komunikasi untuk mencapai koalisi, Jokowi semakin jumawa dan sumringah. Calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, seperti sebuah puzzle yang calonnya ditentukan oleh positioning calon presiden dari kubu lawan.
Di luar nama yang disebut di atas, Jokowi sudah mempunyai pilihan yang cukup cerdas, mereka adalah, Moeldoko, Sri Mulyani, Machfud MD, Chairul Tanjung, serta Din Syamsuddin dan Susi Pudjiastuti.
Dari ketujuh calon yang akan menjadi pilihan Jokowi, dua di antaranya, Sri Mulyani dan Chairul Tanjung memiliki peluang yang sangat kecil -meski kedua nama ini akan menjadi bagian terpenting dalam penyusunan strategi ekonomi Indonesia memasuki tahun 2030. Peluang Susi Pudjiastuti juga demikian, sedikit di atas Chairul Tanjung dan Sri Mulyani —nama Susi Pudjiastuti masih sangat diperlukan oleh Jokowi, tapi tidak untuk posisi wakil presiden. Susi Pudjiastuti sangat diperlukan untuk berkampanye sebagai juru kampanye, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Sementara nama yang sangat berpeluang paling besar untuk posisi Wakil Presiden adalah Jusuf Kalla. Kalla dipastikan akan menjadi pilihaan Jokowi, jika gugatan Partai Perindo atas UU No 7/2017 tentang Pemilu, yakni Pasal 169 huruf n yang menghalangi JK maju Pilpres 2019.
Pasal tersebut menyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode. Untuk lebih jelasnya, Berikut ini bunyi Pasal 169 huruf n:" Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".Jika Mahakamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Perindio ini, Jokowi pasti akan menjadikan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.
Tanda-tanda itu bisa didasarkan pada argumentasi bahwa Jokowi. “WakilPresiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan persetujuan.
"Bahasanya bukan Pak Jokowi meminta, tetapi memang Pak JK sudah berkoordinasi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi setuju Pak JK sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu di MK," ujar juru bicara Presiden, Johan Budi SP kepada wartawan, Minggu 22 Juli 2018. Kapan putusan akhir sidang MK ini, kita tunggu dalam pekan-pekan terakhir di bulan Juli ini.
Lantas siapa yang akan mejadi pilihan Jokowi, jika MK menolak gugatan partai Perindo ini?
Jokowi sebenarnya sudah menyiapkan puzzle politic untuk posisi wakil presiden. Puzzle ini akan dipasangkan jika posisi presiden dan wakil presiden dari lawan-lawannya sudah diketahui. Semakin lama, calon presiden dan wakil presiden diputuskan lawan, maka semakin ‘tersendat’ juga Jokowi menentukan calon wakil presidennya —meski tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasangan Wakil Presiden Jokowi sudah hampir bisa dipastikan adalah tokoh nasional yang dikenal sebagai seorang yang saya sebut sebagai politisi religius, namun tidak menutup kemungkinan juga Jokowi akan menempatkan, Moeldoko sebagai calon wakil presiden.
Moeldoko adalah calon wakil presiden yang paling berpeluang untuk mengimbangi komposisi calon presiden dan wakil presiden yang disiapkan kubu lawan politik Jokowi. Andaikan saja, Prabowo Subianto berpasangan dengan AHY atau Gatot Nurmantyo, maka pilihan utama Jokowi adalah Moeldoko.
Pilihan jatuh pada Moeldoko ini untuk mengimbangi “popularitas” AHY atau Gatot yang sangat dekat dengan kalangan “militer santri”-nya. Magnet AHY di kalangan keluarga “santri militer” tidak seperkasa magnet yang dimiliki Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI ini sejak awal membentuk Selendang Putih Nusantara (SPN) yang sudah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia.
Lantas kapan Jokowi akan mempertimbangkan untuk mencalonkan Machfud MD, KH Mak’ruf Amin atau Din Syamsuddin? Ini juga tergantung pada komposisi pasangan di kubu lawan. Sejauh ini, sejumlah nama yang akan dipasangkan dengan Prabowo adalah, Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Achmad Heryawan (mantan Gunbernur Jabar) dan sejumlah kader PKS seperti Hidayat Nur Wahid atau Ketua Umum PKS Mohamad SohibulIman atau bisa jadi Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri.
Manakala Gerindra melanjutkan koalisinya dengan PKS dan mengusung Prabowo sebagai calon Presiden berpasangan dengan Aher atau M Sohibul Imam atau Hidayat Nur Wahid atau Salim Segaf Al-Jufri, atau Amin Rais, maka pilihan utama Jokowi adalah memilih Machfuf MD sebagai calon wakil presiden.
Machfud dinilai piawai untuk mengimbangi ‘permainan kata-kata’ politik keempat tokoh di atas. Dari sisi track record, Macfud MD lebih dinilai memiliki kharisma karena konsisten pada pilihan politik praktisnya. Bisa dipastikan, hasilnya adalah positif.
Lantas, bagaimana jika pilihannya adalah Prabowo-Anies Basweda -kedua tokoh ini jika dipasangkan, akan menjadi magnet yang alirannya sangat luar biasa. Pasangan ini akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bahkan Prabowo lebih “nyaman” bila berpasangan dengan Anies.
Anies dinilai punya strategi kejutan-kejutan yang bisa membuat kalangan pemilih muda tertarik padanya. Pada posisi ini, Jokowi disarankan untuk menempatkan KH Mak’ruf Amin atau Din Syamsuddin sebagai calon wakilm presiden. Isu-isu yang bernuansa radikal yang akan coba dibawa dalam penggalangan massa bisa diredam. Mak'ruf Amin dan Din Syamsuddin adalah kunci untuk meredam itu. Tapi pilihan utamanya adalah KH Mak'ruf Amin.
Terlepas dari hitung-hitungan puzzle ini, positioning Jokowi sebagai calon presiden semakin kuat dengan berbagai prestasi yang sudah ditunjukkan. Namun sayang, prestasi-prestasi itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tim politiknya, sehingga narasi-narasi yang dibangun untuk mem-branding Jokowi diterima biasa-biasa saja.
Di sini perlu narasi-narasi militan untuk membangun citra petahan yang sekaligus calon kandidat.
***
Catatan sebelumnya:
http://pepnews.com/2018/03/09/catatan-serius-untuk-presiden-4-selamat-datang-presiden-baru-2019/
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
