Sebelumnya saya memohon maaf, terutama untuk para "Sesepuh Group Seratusan Juta", pengemban tugas mulia di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), khususnya yang mulia Ibu Mega dan Prof Mpud.
Walaupun tidak ditunjuk apalagi digaji seratusan juta oleh Pemerintah, sebagai Ketua Umum Partai Tirik Yaluk, Partai Medsos paling fenomenal jaman Now yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar empat lima, saya berkewajiban untuk membumikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kita berbangsa, khususnya dalam menyambut dan menentukan pilihan di Pilkada Serentak di 27 Juni mendatang.
Pertama, saya imbau agar saudara-saudari sebangsa dan setanah air agar memilih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Artinya, silahkan saudara-saudari ikuti perintah Tuhan sesuai keyakinan yang di imani. Misalnya kalau Muslim, silahkan ikuti perintah Al-Quran. Kalau Kristiani, silahkan ikuti tuntunan Al-Kitab. Demikian juga untuk Umat Hindu, Budha dan Konghucu, silahkan ikuti perintah Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran Kitab Suci masing-masing.
Khusus yang tidak percaya Tuhan, silahkan ikuti perintah Setan.
Jangan khawatir dituduh mempolitisasi agama, karena tidak ada ajaran agama yang buruk. Justru Politik tanpa tuntunan agama akan menghasilkan Politikus Komunis dan yang berteriak-teriak mengecam politisasi agama adalah pendukung komunis terselubung yang layak ditendang ke luar dari Indonesia karena mereka Anti Pancasila.
Kedua, pilihlah calon yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ciri-ciri manusia yang memuliakan manusia dengan adil dan beradab adalah orang-orang yang tidak akan menggusur rakyat miskin demi menjilat kepentingan orang kaya. Tapi dilain pihak juga tidak akan merugikan apalagi menekan orang-orang kaya dengan mengekploitasi kemiskinan.
Adil berasal dari bahasa Arab yang artinya seimbang atau proporsional.
Jadi kalau ada satu calon yang dikeroyok oleh tiga calon lainnya hanya gara-gara Tagar misal #2019GantiPresiden, biar adil ayo semua rakyat merapat dan pilih calon yang dikeroyok ramai-ramai tersebut.
Masih kurang jelas? Pilih Jenderal Sudrajat di Jawa Barat.
Ketiga, dukung dan perjuangkan calon-calon Pemimpin yang akan menyatukan Indonesia.
Jadi hindari Partai atau orang-orang yang suka kotak-kotak atau memecah-belah masyarakat. Mereka cenderung dungu karena jarang menggunakan otak, misalnya melarang Ustadz Somad datang ke Medan karena dianggap pendatang, padahal beliau Putra Asahan.
Mau lebih lucu...?
Eh Cagubnya sendiri yang malah pendatang dan malah baru seminggu yang lalu dapat KTP Medan...ha..ha...ha..
Saatnya Sumut Bermartabat!
Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Artinya cari calon yang ketika terpilih nanti akan mengutamakan musyawarah dan mewakili karakter masyarakat setempat.
Bukan bermaksud rasis, tapi di daerah manapun mayoritas seharusnya memang memimpin tapi wajib dengan mengikut sertakan kelompok minoritas. Jangan sampai kelompok mayoritas memimpin sendiri dan menjadi tirani, atau sebaliknya minoritas menjadi penindas.
Karenanya saya mendukung Bang Midji untuk Kalbar -1.
Kelima, sebagai penutup, mari kita pilih calon-calon Pemimpin yang akan membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial itu maknanya sangat luas, mulai dari keadilan di bidang ekonomi sampai keadilan di mata hukum.
Karena masalah keadilan sosial ini bisa menjadi seribu halaman, lebih baik saya persingkat.
Pilih saja Calon-calon yang di dukung PKS, karena paling tidak di antara semua partai peserta Pemilu 2019, hanya PKS yang menggunakan kata Keadilan yang dua kali disebutkan di Sila-sila Pancasila.
Kalau tidak salah Kang Dirman dan Mbak Fauziah juga ngajak Mukti Bareng yang artinya kurang lebih sama dengan Keadilan Sosial bagi seluruh warga Jawa Tengah, ya sudah coblos aja karena mereka sesuai dengan Pancasila.
Maaf kalau tulisannya bila tidak sepakat, jangan lupa kalau saya mengajak membumikan Pancasila tidak dibayar seratus juta.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews