Pilkada Serentak, Pilihlah Berdasarkan Pancasila!

Selasa, 26 Juni 2018 | 07:15 WIB
0
650
Pilkada Serentak, Pilihlah Berdasarkan Pancasila!

Sebelumnya saya memohon maaf, terutama untuk para "Sesepuh Group Seratusan Juta", pengemban tugas mulia di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), khususnya yang mulia Ibu Mega dan Prof Mpud.

Walaupun tidak ditunjuk apalagi digaji seratusan juta oleh Pemerintah, sebagai Ketua Umum Partai Tirik Yaluk, Partai Medsos paling fenomenal jaman Now yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar empat lima, saya berkewajiban untuk membumikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kita berbangsa, khususnya dalam menyambut dan menentukan pilihan di Pilkada Serentak di 27 Juni mendatang.

Pertama, saya imbau agar saudara-saudari sebangsa dan setanah air agar memilih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Artinya, silahkan saudara-saudari ikuti perintah Tuhan sesuai keyakinan yang di imani. Misalnya kalau Muslim, silahkan ikuti perintah Al-Quran. Kalau Kristiani, silahkan ikuti tuntunan Al-Kitab. Demikian juga untuk Umat Hindu, Budha dan Konghucu, silahkan ikuti perintah Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran Kitab Suci masing-masing.

Khusus yang tidak percaya Tuhan, silahkan ikuti perintah Setan.

Jangan khawatir dituduh mempolitisasi agama, karena tidak ada ajaran agama yang buruk. Justru Politik tanpa tuntunan agama akan menghasilkan Politikus Komunis dan yang berteriak-teriak mengecam politisasi agama adalah pendukung komunis terselubung yang layak ditendang ke luar dari Indonesia karena mereka Anti Pancasila.

Kedua, pilihlah calon yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ciri-ciri manusia yang memuliakan manusia dengan adil dan beradab adalah orang-orang yang tidak akan menggusur rakyat miskin demi menjilat kepentingan orang kaya. Tapi dilain pihak juga tidak akan merugikan apalagi menekan orang-orang kaya dengan mengekploitasi kemiskinan.

Adil berasal dari bahasa Arab yang artinya seimbang atau proporsional.

Jadi kalau ada satu calon yang dikeroyok oleh tiga calon lainnya hanya gara-gara Tagar misal #2019GantiPresiden, biar adil ayo semua rakyat merapat dan pilih calon yang dikeroyok ramai-ramai tersebut.

Masih kurang jelas? Pilih Jenderal Sudrajat di Jawa Barat.

Ketiga, dukung dan perjuangkan calon-calon Pemimpin yang akan menyatukan Indonesia.

Jadi hindari Partai atau orang-orang yang suka kotak-kotak atau memecah-belah masyarakat. Mereka cenderung dungu karena jarang menggunakan otak, misalnya melarang Ustadz Somad datang ke Medan karena dianggap pendatang, padahal beliau Putra Asahan.

Mau lebih lucu...?

Eh Cagubnya sendiri yang malah pendatang dan malah baru seminggu yang lalu dapat KTP Medan...ha..ha...ha..

Saatnya Sumut Bermartabat!

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Artinya cari calon yang ketika terpilih nanti akan mengutamakan musyawarah dan mewakili karakter masyarakat setempat.

Bukan bermaksud rasis, tapi di daerah manapun mayoritas seharusnya memang memimpin tapi wajib dengan mengikut sertakan kelompok minoritas. Jangan sampai kelompok mayoritas memimpin sendiri dan menjadi tirani, atau sebaliknya minoritas menjadi penindas.

Karenanya saya mendukung Bang Midji untuk Kalbar -1.

Kelima, sebagai penutup, mari kita pilih calon-calon Pemimpin yang akan membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial itu maknanya sangat luas, mulai dari keadilan di bidang ekonomi sampai keadilan di mata hukum.

Karena masalah keadilan sosial ini bisa menjadi seribu halaman, lebih baik saya persingkat.

Pilih saja Calon-calon yang di dukung PKS, karena paling tidak di antara semua partai peserta Pemilu 2019, hanya PKS yang menggunakan kata Keadilan yang dua kali disebutkan di Sila-sila Pancasila.

Kalau tidak salah Kang Dirman dan Mbak Fauziah juga ngajak Mukti Bareng yang artinya kurang lebih sama dengan Keadilan Sosial bagi seluruh warga Jawa Tengah, ya sudah coblos aja karena mereka sesuai dengan Pancasila.

Maaf kalau tulisannya bila tidak sepakat, jangan lupa kalau saya mengajak membumikan Pancasila tidak dibayar seratus juta.

***