Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK Tak Menjamin Bebas Korupsi

Apakah suatu laporan keuangan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, apabila dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah pasti tidak ada korupsi atau penyalahgunaan keuangan? Dan apakah kalau BPK menyatakan dengan Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat, sudah pasti ada korupsi atau terjadi penyalahgunaan keuangan?

BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan baik pemerintah daerah dan pusat mempunyai acuan yang berdasarkan standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Dalam akuntansi disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Jadi baik pemerintah daerah dan pusat dalam menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan PSAK.

Membuat laporan keuangan untuk pemerintah daerah atau pusat itu tidak mudah. Mungkin karena banyaknya aset-aset yang dimiliki dan penyajiannya juga rumit.

Makanya banyak pemerintah daerah yang sering mendapat opini Disclaimer dari BPK, yang artinya tidak menyatakan pendapat karena ada sesuatu yang dianggap dalam laporan keuangan itu tidak wajar. Dan bisa jadi karena tidak menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan.

Bahkan banyak pemerintah daerah yang mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, tapi akhirnya melakukan praktek-praktek suap kepada aparat atau oknum BPK. Praktek suap semacam ini kadang sudah jamak dilakukan, hanya tidak tertangkap atau ketahuan oleh aparat penegak hukum.

Seperti di Kementerian Desa Daerah Tertinggal, lembaga anti rusah KPK menangkap oknum BPK dan pihak Kementerian Desa karena melakukan suap untuk mendapatkan opini WTP dari lembaga BPK.

Dan berapa banyak kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK? Padahal laporan keuangannya mendapat opini WTP. Karena korupsi dan penyalahgunaan keuangan kadang tidak ada sangkut pautnya dengan opini WTP.

Dan berapa banyak oknum BPK yang ditangkap oleh KPK karena menerima suap?

Bahkan suapnya tidak dalam bilangan jutaan tetapi milyaran hanya demi opini WTP.

Seakan sudah menjadi tradisi kalau ada pejabat dari BPK melakukan audit di pemerintah daerah diperlakukan seperti raja, dijemput di bandara, dicarikan hotel yang bagus, dibelikan oleh-oleh dan dapat uang saku. Tujuannya supaya dalam memeriksa segala sesuatunya bisa diatur. Tetapi budaya seperti itu sekarang sudah berkurang jauh.

Yang lagi heboh atau ramai terkait lapoaran keuangan dengan opini WTP adalah penprov DKI Jakarta. Penyajian laporan keuangan 2017 dinyatakan oleh BPK dengan opini WTP.

Sekedar informasi: laporan keuangan DKI Jakarta yang selama empat tahun dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Dan baru pada tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Bahkan gubernur Anies Baswedan mengatakan: laporan keuangan penprov DKI Jakarta dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan berkah ramadhan.

Apakah ini artinya di Premprov DKI Jakarta sudah bersih atau tidak ada korupsi? Tentu tidak! Karena niat jahat pegawai untuk melakukan korupsi semakin pinter dan lihai, mengakali anggaran atau mencari celah-celah yang supaya tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh menteri Susi Pujiastuti justru laporan keuangannya dengan opini Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat. Padahal kementerian ini menjadi role model dalam menyusun suatu anggaran untuk kementerian lainnya dan kementerian ini juga menghemat anggaran 2 trilyun lebih. Menteri Susi menerapkan kata-kata yang tidak bersayap dalam menyusun suatu anggaran. Jadi anggaran harus jelas untuk keperuntukan apa.

Apakah dengan opini Disclaimer di Kementerian Kelautan dan Perikanan pasti ada korupsi dan penyalahgunaan keuangan? Tentu Tidak! Bisa jadi dalam penyusunan atau penyajian laporan keuangan ada kendala-kendala atau kesulitan tertentu.

Jadi setiap laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer), bukan berarti tidak ada korupsi atau ada korupsi. Tetapi laporan keuangan juga harus disajikan dengan standart dan prinsip akuntansi.

Sebagai contoh pemerintah daerah kabupaten Nganjuk yang sekarang bupatinya menjadi tersangka KPK, padahal laporan keuangan pemerintah daerahnya dengan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.

***